Formappi: Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI Hanya Bebani Keuangan Daerah

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, dengan memilih tempat yang jauh dari Jakarta, DPRD DKI terbukti bisa menelurkan keputusan menguntungkan bagi mereka sendiri, yakni menaikkan gaji masing-masing.

2020-12-01 06:03:00

Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai membuktikan niat dari anggota dewan menggelar rapat pembahasan APBD di luar kota. Di mana tujuannya agar masyarakat tidak bisa mengawasi pembahasan yang dilakukan oleh anggota legislatif.

Untuk diketahui, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 oleh komisi-komisi DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI akan kembali digelar di luar Jakarta. Pertimbangan utama adalah upaya mencegah penularan Covid-19.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, dengan memilih tempat yang jauh dari Jakarta, DPRD DKI terbukti bisa menelurkan keputusan menguntungkan bagi mereka sendiri, yakni menaikkan gaji masing-masing.

"Rupanya pilihan tempat di luar Jakarta itu menjelaskan apa yang ditakutkan DPRD jika proses pembahasan itu dilakukan secara terbuka di gedung DPRD dengan disaksikan masyarakat DKI. Jika prosesnya terbuka ketika pembahasan, maka mimpi untuk menambah anggaran secara signifikan ini mungkin akan mendapat hadangan atau tantangan dari masyarakat," katanya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (1/12).

Dia menjelaskan, pada situasi normal keinginan menaikkan gaji anggota DPRD DKI pasti mendapatkan banyak penolakan. Lantaran anggota legislatif tersebut mendapatkan gaji bersumber dari uang rakyat.

"Nyatanya kenaikkan gaji itu terlihat hanya membebankan keuangan daerah (keuangan rakyat) tanpa rakyat diberikan hasil dari kerja mereka yang dilakukan untuk kepentingan rakyat. Penambahan gaji dalam konteks perusahaan swasta biasanya hanya akan diberikan sebagai apresiasi atas kinerja seseorang. Gaji tak bisa naik begitu saja untuk pemalas dan apalagi kalau doyan 'makan uang'," terangnya.

Lucius mengingatkan, anggota dewan akan didukung menambah penghasilan jika rakyat merasakan manfaat keberadaannya. Jika wakil rakyat justru 'hilang' dari pembicaraan soal kebutuhan rakyat, sehingga sulit mendapatkan alasan untuk kenaikan gaji bagi mereka.

"Apalagi sekarang ini sedang parah-parahnya situasi masyarakat akibat pandemi. Ketika wakil rakyat malah menaikkan gaji, mereka seperti menegasikan fakta bahwa situasi kita sedang sulit-sulitnya. Jika wakil rakyat saja tak mampu menyelami situasi sulit ini artinya mereka sesungguhnya tak tahu kondisi rakyat atau pura-pura tak tahu karena ingin untung sendiri," jelasnya.

"Tak pantas banget rasanya wakil rakyat yang justru memperlihatkan ketakpedulian pada situasi rakyat dengan memanfaatkannya justru untuk kepentingan memperkaya diri. Ini seolah-olah korupsi yang dilegalkan karena membuat kebijakan menguntungkan diri sendiri," tutup Lucius.

Sebelumnya berdasarkan dokumen yang beredar, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.

Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.

Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Total nilai anggaran adalah Rp888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11).

PDIP Belum Tahu

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengaku tidak mengetahui nilai RKT Rp8,3 miliar yang akan diterima setiap anggota per tahunnya.

"Enggak tahu, banyak amat, dari mana itu dapat segitu? Aku baru tahu. Kalau dapat segitu makmur amat anggota dewan," ucap Gembong saat dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (28/11).

Gembong mengatakan, urusan nilai dari kegiatan RKT dapat dikonfirmasi langsung ke panitia khusus RKT. Namun, ia mengetahui ada kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya pada 2020 tidak ada, baru dimasukkan ke dalam daftar kegiatan RKT pada 2021.

Misalnya saja kegiatan sosialisasi Perda, sosialisasi kebangsaan. Menurut Gembong rencana dua kegiatan itu baru ada di 2021.

"Kalau kebijakannya saya tahu, iya bahwa kebijakan 2021 itu ada beberapa kegiatan yang tadinya tidak ada di dalam kegiatan dewan di 2020 akhirnya ada di 2021 contoh ada penyebarluasan (sosialisasi) peraturan," ujarnya.

Ia pun akan menindaklanjuti nilai tersebut kepada Pansus untuk mempertanyakan rincian nilai kegiatan yang muncul untuk RKT DPRD 2021.

(mdk/fik)