Jelang pencoblosan, PDIP ingatkan netralitas penyelenggara pemilu
"Himbauan agar tidak menggoda petugas KPU harus menjadi komitmen dan sebaliknya, mereka juga tidak boleh tergoda aneka bujuk rayu," terangnya.
PDI Perjuangan sepakat dengan imbauan Ketua KPUD DKI Jakarta Soemarno yang mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang menggoda petugas KPU sebagai jurus untuk menang pilkada. Hal itu disampaikan saat memberi sambutan di sesi debat terakhir Pilgub DKI Jakarta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasti Kristiyanto mengungkapkan, apa yang disampaikan Soemarno dalam sambutan itu perlu diapresiasi.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
"Barangkali kita terlalu fokus dengan sengitnya debat terakhir. Akan tetapi himbauan yang disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta itu sangat penting dan patut menjadi perhatian semua pihak. Saya jadi teringat di masa yang lalu, terkait pileg dan pilpres 2004 dan 2009. Ada praktek politik tidak sehat di mana setelah pemilu beberapa komisioner KPU yang menempati fungsi strategis direkrut menjadi pengurus teras partai penguasa saat itu. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi lagi," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/2).
Dia juga menyampaikan, pemilu yang berkualitas memerlukan penyelenggarqa yang mampu menjaga integritas dan netralitas.
"Himbauan agar tidak menggoda petugas KPU harus menjadi komitmen dan sebaliknya, mereka juga tidak boleh tergoda aneka bujuk rayu," terangnya.
Hasto menambahkan, partainya juga memberi kepercayaan penuh kepada lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ia berharap Bawaslu bisa bekerja sesuai dengan tugasnya.
Dalam kesempatan itu, Hasto juga menyoroti terkait daftar pemilih tetap (DPT) dalam pilkada DKI Jakarta. Ia meminta seluruh kader dan relawan PDIP untuk memberikan advokasi jika ada pemilih yang belum menerima undangan atau tidak terdaftar.
"Kedepan e-KTP harus menjadi salah satu basis data kependudukan untuk menjamin hak warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat memilih," pungkasnya.
Baca juga:
Ajak pemilih pemula mencoblos, KIP Banda Aceh gelar stand up comedy
'Jangan gadaikan kesejahteraan Yogyakarta dengan politik uang'
'Teman bertanding di Pilkada adalah teman membangun demokrasi'
Bawaslu akui intimidasi dan politik uang selalu muncul tiap Pilkada
Rikwanto tak pungkiri aksi 112 berkaitan dengan Pilkada DKI