Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro, Mantan Dirut Abdul Hadi Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka
Kerugian negara akibat perbuatan para tersangka ditaksir mencapai Rp312 miliar
Selain Abdul Hadi, polisi menetapkan mantan Direktur Keuangan PT Jakpro Lim Lay Ming (LLM) sebagai tersangka
Kasus Korupsi Anak Usaha Jakpro, Mantan Dirut Abdul Hadi Ditetapkan Polisi Sebagai Tersangka
Polisi menetapkan mantan Direktur Utama dan eks Direktur Keuangan Jakpro sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran PT Jakpro yang bersumber dari PMD Pemprov DKI Jakarta. Anggaran itu sedianya dipergunakan untuk pembangunan menara telekomunikasi periode 2015-2018 dan pengadaan barang dan jasa infrastruktur Gigabite Pasive Optical Network (GPON) 2017-2018 oleh PT Jakarta Insfrastruktur Propertindo (JIP).
- Nisan 4 Anak Korban Pembunuhan di Jagakarsa Tertulis Nama Kakek Bukan Ayah, Begini Kata Polisi
- Ratusan Barang Bukti Dikumpulkan Polisi, Kasus Pembunuhan Ibu Anak Subang Segera Diseret ke Meja Hijau
- Duduk Perkara Tahanan di Sidrap Dianiaya Polisi, Berawal Ribut dengan Anak Perwira Polri
- Aniaya Anak Perwira Polisi, Remaja di Bawah Umur Ditangkap Lalu Dihajar Brimob di Dalam Tahanan
Polisi Tetapkan Dua Tersangka
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan, PT Jakarta Insfrastruktur Propertindo merupakan anak usaha dari PT Jakpro. Adapun dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Abdul Hadi (AH) mantan Dirut PT Jakpro dan Komisaris PT JIP anak perusahaan Jakpro, periode 2015-2017; dan Lim Lay Ming (LLM) mantan Direktur Keuangan PT Jakpro dan Komisaris PT JIP periode 2015-2018.
Dasar Penetapan Tersangka
Penetapan tersangka itu berdasarkan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0083/II/2023/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 8 Februari 2023, dan Laporan Polisi Nomor: LP/A/0084/II/2023/SPKT.DITTIPIDKOR/BARESKRIM tanggal 8 Februari 2023. Hal itu sesuai dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kerugian Negara Rp312 Miliar
Kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar Rp312.379.671.113, dengan rincian di korupsi pembangunan menara telekomunikasi Rp240.873.945.116 dan rasuah pengadaan barang jasa infrastruktur GPON Rp71.505.725.997. "Saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih dan sedang melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum," kata Ramadhan kepada wartawan, Senin (7/8).