Ketua DPRD DKI Harap TPAD Kaji Ulang Alokasi Anggaran Biaya Tak Terduga di APBD 2022
Menurutnya, saat ini BTT saat ini tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali. Saat ini, kata Prasetio, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp2,2 triliun.
"Saya minta anggaran BTT 2022 sebesar Rp2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT 2019 sebesar Rp200 miliar saja. Sisanya dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 seperti pengembangan, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/11).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Menurutnya, saat ini BTT saat ini tidak perlu dialokasikan dengan besaran yang signifikan mengingat penularan Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali. Saat ini, kata Prasetio, justru yang dibutuhkan masyarakat adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
Komisi A DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun, dalam mendukung pemulihan ekonomi telah merekomendasikan kenaikan operasional dasa wisma, jumantik, dan kader Posyandu dalam laporan hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
"Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di Posyandu ataupun di sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis," jelas Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono.
Lalu, Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp9,2 triliun, salah satu program yang direkomendasikan yakni peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu, dengan begitu diharapkan perekonomian warga lokal dapat meningkat.
"Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat dan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian warga Jakarta," terang Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz.
Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
"Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19," ujar Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf.
Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader dasa wisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.
(mdk/fik)