NasDem Setujui Wacana Tenaga Ahli di DPRD DKI Jika Tak Bebani APBD
Bilamana anggaran mencukupi, dia mengungkapkan, maka pengadaan tenaga ahli bisa dilakukan. Nantinya, Wibi menjelaskan, para tenaga ahli akan disesuaikan dengan komisi dari anggota legislatif.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andriano mendukung wacana pemberian tenaga ahli bagi anggota legislatif. Walaupun, dia mengungkapkan, tenaga ahli bagi anggota dewan harus disesuaikan dengan anggaran daerah.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya tenaga ahli untuk masing-masing anggota legislatif. Harapannya, dukungan tersebut bisa meningkatkan kinerja anggota dewan.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Fraksi NasDem menilai perlu adanya penambahan tenaga ahli bagi anggota guna membantu anggota dewan. Namun Fraksi NasDem juga mempertimbangkan tentang keuangan daerah," katanya kepada merdeka.com, Selasa (3/9).
Bilamana anggaran mencukupi, dia mengungkapkan, maka pengadaan tenaga ahli bisa dilakukan. Nantinya, Wibi menjelaskan, para tenaga ahli akan disesuaikan dengan komisi dari anggota legislatif.
"Bila mana memungkinkan, kami dukung. Nantinya tugasnya sesuai pembidangan di komisi mana anggota itu berada," tutupnya.
Sebelumnya, anggota fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Suhaimi mengungkapkan, tenaga ahli akan membantu anggota DPRD DKI baru.
"Saya setuju. Karena kami membahas APBD senilai Rp90 triliun, dan itu membutuhkan tenaga ahli yang menyupport kami untuk membahas lebih detil. Kan latar belakang anggota dewan beda-beda," ujarnya.
Pasalnya, kata dia, tidak semua anggota dewan yang baru terpilih menguasai latar belakang pembahasan APBD dan politik dalam waktu satu tahun. Karenanya, Suhaimi menambahkan, mereka perlu pembekalan dan staf ahli yang mendampingi mereka.
"Seperti DPR pusat itu kan banyak (staf ahlinya) kami berharap juga di DPRD, supaya kami bisa membahas, mengemban tugas kami agar lebih kuat. Itu perlu support dan perlu memang dibantu oleh APBD," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Selama ini, dia mengungkapkan, tenaga ahli dibiayai sendiri oleh masing-masing anggota dewan maupun fraksi. Di fraksinya, ada empat staf ahli yang bertugas sebagai pengelola media atau humas, pendamping pembuatan pandangan umum fraksi, tim advokasi kesehatan dan hukum.
Jika nanti dibiayai dari APBD, maka staf ahli yang direkrut tetap harus memenuhi kriteria, jangan sampai dipilih karena kedekatan hubungan. Dan juga sesuai dengan komisi tempat anggota DPRD tersebut bekerja.
Baca juga:
Tak Ingin Kasus UPS Terulang, PDIP Dukung Usulan Ada Tenaga Ahli di DPRD DKI
DPRD DKI Minta Setiap Anggota Miliki Tenaga Ahli
PKS Desak DPRD DKI Segera Bentuk Pansus Wagub
DPRD DKI Targetkan Tatib Rampung Pekan Ini
Fraksi PKS Minta Anies Cermati Dampak Kenaikan Iuran BPJS
Gerindra Juga Ingin Usulkan Kader Jadi Cawagub DKI
PKS Buka Peluang Calon Wagub DKI Baru