PDIP Nilai Rencana Target Pendapatan Daerah DKI di 2021 Terlalu Tinggi
Berkaca pada tahun 2017, menurut Johnny, realisasi pendapatan pajak tidak sesuai target. Padahal, saat itu kondisi ekonomi sedang tumbuh positif. Oleh karena itu, dia menilai target pendapatan daerah senilai Rp48 triliun untuk 2021 terlalu tinggi.
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai target pendapatan DKI di 2021 terlalu tinggi. Anggota Badan Anggaran DPRD sekaligus anggota fraksi PDIP, Johnny Simanjuntak mengatakan, kondisi ekonomi 2021 masih belum pulih akibat pandemi Covid-19.
"Terlalu optimistik Pemprov DKI Jakarta untuk bisa pendapatannya itu sampai Rp48 triliun lebih. Ini situasi Corona, itu bukan hanya sekadar daftar keinginan tapi enggak realistis," kata Johnny, Kamis (5/11).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Berkaca pada tahun 2017, menurut Johnny, realisasi pendapatan pajak tidak sesuai target. Padahal, saat itu kondisi ekonomi sedang tumbuh positif. Oleh karena itu, dia menilai target pendapatan daerah senilai Rp48 triliun untuk 2021 terlalu tinggi.
Johnny meyakini jika rencana target ini tetap dipaksakan, hanya akan menambah beban saat seluruh masyarakat sedang menata kembali perekonomian yang luluh lantak akibat pandemi.
"Ketika saya di Komisi C itu tahun 2017 kalau tidak salah, enggak bisa tercapai jauh, padahal ekonomi masih bagus apalagi sekarang situasi corona. Apalagi gubernur kita paling antik tuh memain-mainkan PSBB ini memang gampang? kalau begitu dari mana sumbernya lagi?" tandasnya.
Selain itu, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga mengkritisi rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021. Dalam rancangan, Pemprov mematok angka Rp77,7 triliun untuk pendapatan dan belanja.
Anggota Fraksi PSI Viani Limardi mengatakan, angka Rp77,7 triliun justru menimbulkan potensi defisit Rp7,7 triliun.
"Kami menilai Pemprov DKI kurang cermat dalam menghitung target pajak dan belanja pegawai, sehingga diperkirakan bisa defisit anggaran hingga Rp7,7 triliun," ujar Viani.
Viani menjabarkan, potensi defisit dihitung dari target pendapatan DKI dari pajak pada 2021 yang direncanakan sebesar Rp41,5 triliun. Target pajak disebut Viani terlalu besar jika dibandingkan realisasi pajak 2019.
Target pajak air tanah, pajak hiburan, dan pajak parkir di KUA PPAS tahun 2020 adalah masing-masing Rp1 triliun, Rp4 triliun, dan Rp1,35 triliun. Sementara, realisasi ketiga pajak tersebut pada tahun 2019 hanya Rp125 miliar, Rp859 miliar, dan Rp532,5 miliar.
"Apabila dilakukan simulasi perhitungan dengan data perolehan ketiga pajak tersebut pada realisasi tahun 2019 maka nilai target pajak 2021 yang wajar adalah Rp36,6 triliun," ucapnya.
Viani menambahkan, tidak elok jika Pemprov menargetkan terlalu tinggi untuk pendapatan pajak. Sebab, diprediksi pandemi masih tetap terjadi pada 2021.
Untuk itu, Viani yang mewakili PSI mengatakan target pendapatan Jakarta dari pajak sebesar Rp36,6 triliun lebih rasional.
"Menurut kami, target pajak Rp36,6 triliun lebih masuk akal. Ini sejalan dengan perkiraan Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) di rapat Banggar bahwa target pajak tahun 2020 adalah Rp30,8 triliun,” ucap Viani.
Baca juga:
PSI Sebut Target Pajak di Rancangan KUA-PPAS DKI 2021 Berpotensi Defisit Rp 7,7 T
Pembahasan APBD DKI 2021, PDIP Pertanyakan Pinjaman PEN untuk Infrastruktur
Anies Alokasikan Rp5,19 Triliun di APBD Perubahan 2020 untuk Penanganan Covid-19
APBD-P DKI Diusulkan Rp63,23 Triliun, FITRA Nilai Target yang Terlalu Optimis
DPRD DKI Bakal Mulai Bahas APBD 2021 di Cisarua, Dimulai Pekan Ini
Banggar DPRD DKI Usulkan APBD Perubahan 2020 Naik Jadi Rp63,23 Triliun