PDIP Sindir Anies: Kalau Niatnya 'Main', Sistem Sepintar Apapun Dicari Celahnya
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ini menjelaskan, mantan pimpinannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selalu melakukan penyisiran anggaran. Bahkan, Basuki atau akrab disapa Ahok meluangkan 13 jam untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengaku heran Gubernur Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting yang diterapkan Pemprov. Pasalnya sistem tersebut telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sebelumnya, Anies mengatakan adanya mata anggaran aneh terjadi tiap tahun penganggaran. dia menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh karena sistem digital tapi tidak sistem pintar, smart system.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang dimaksud dengan DBD? Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi penyakit yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi lagi karena sudah kebal terhadap virus dengue.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Bagaimana cara DBD ditularkan? Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama di berbagai negara tropis dan subtropis, terutama di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika.
"Ya Ini bukan perkara sistem harus smart. Kalau memang niatnya mau 'main', sistem sepintar apapun pasti bisa dicari celahnya. Ini masalah niat dan fokus kerja," katanya di Jakarta, Rabu (30/10).
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ini menjelaskan, mantan pimpinannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selalu melakukan penyisiran anggaran. Bahkan, Basuki atau akrab disapa Ahok meluangkan 13 jam untuk memastikan anggaran tepat sasaran.
"Beliau selama 13 jam dalam sehari menyisir anggaran bersama dengan seluruh SKPD terkait. Untuk bisa meminimalisir adanya anggaran siluman. Selain itu, sistem yang dikeluhkan oleh Pak Anies itu sudah mendapatkan penghargaan dari Bappenas tahun 2017 lalu," tutupnya.
Untuk diketahui, Anies menuturkan, selain sistem yang kurang maksimal, ada juga beberapa dinas yang teledor asal memasukkan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.
Namun Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.
"Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua," tandasnya.
Untuk itu, agar masalah seperti ini tidak kembali terjadi, Anies berjanji akan menuntaskan reformasi sistem menjadi smart system. Yang artinya, sistem akan secara otomatis menolak verifikasi jika data dalam algoritma tidak sesuai.
Smart system tersebut ditargetkan Anies akan terlaksana pada 2020. "Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengan isian yang nyambung kalau tidak, ditolak oleh sistem," tandasnya.
Baca juga:
Ketua DPRD DKI Sarankan Anies Ganti SKPD Tak Tegas Soal Anggaran
Penjelasan Sudin Pendidikan Jakbar Soal Anggaran Lem Aibon Rp82,8 Miliar
Anggaran Pulpen Rp124 Miliar, Anies Tegur Sudin Pendidikan Jaktim
DPRD DKI Cecar Soal Anggaran TGUPP Capai Rp19 Miliar
Anggaran-Anggaran Fantastis di RAPBD Pemprov DKI Jakarta 2020
Temukan Anggaran Alat Tulis Tak Masuk Akal, Anies Bilang 'Stop Doing This!'