Pemberlakuan Ganjil-Genap Tunggu Keputusan Pemprov DKI soal PSBB
Kebijakan ganjil genap itu baru bisa diaktifkan kembali apabila aturan PSBB di Jakarta tidak diperpanjang. Namun narasi tersebut belum valid lantaran masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Direktorat Lalu Linta Polda Metro Jaya belum bisa memastikan sampai kapan ditiadakannya kebijakan Ganjil-Genap (Gage). Pihak Dirlantas masih menunggu keputusan Pemprov DKI Jakarta bakal memperpanjang atau tidak penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakhir hari ini.
"Untuk Gage selama ini di tiadakan, karena aturan PSBB di Jakarta tahap ketiga ini akan berakhir hari ini dan kita masih menunggu dari pemerintah apakah diperpanjang atau tidak," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Kamis (3/6).
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kapan sistem kelas BPJS dihapuskan ? Meskipun penghapusan kelas tersebut telah diumumkan, penerapan penuh dari kebijakan ini baru akan mulai berlaku pada 30 Juni 2025.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa perubahan terbaru dari sistem BPJS ? Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, yang akan mengubah cara layanan kesehatan di Indonesia.
Kebijakan ganjil genap itu baru bisa diaktifkan kembali apabila aturan PSBB di Jakarta tidak diperpanjang. Namun narasi tersebut belum valid lantaran masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sampai hari ini Gage di Jakarta belum berlaku, kita masih menunggu keputusan Gubernur terkait PSBB dulu," ujar dia.
Oleh karena itu, pihak Dirlantas Polda Metro Jaya belum bisa melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI terkait kebijakan ganjil genap tersebut.
"Jika PSBB diperpanjang maka otomatis peniadaan gage kita perpanjang, tetapi kalau nanti kebijakan tidak diperpanjang maka kita akan mengadakan rapat dengan instansi terkait khususnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menentukan, apakah tanggal 5 atau tanggal 6-nya gage itu akan diberlakukan kembali," ujarnya.
Sebelum mengaktifkan kembali kebijakan tersebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat atau para pengendara yang khususnya melewati jalur-jalur yang menerapkan Gage.
"Tentunya jika diberlakukan kembali menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui ganjil-genap kembali diberlakukan," tutupnya.
Diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta berkahir pada 4 Juni 2020. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa memutuskan, apakah PSBB tersebut akan berakhir atau diperpanjang.
(mdk/gil)