Pemprov DKI anggarkan Rp 1,3 T untuk program KJS di 2015
"Anggaran itu sudah termasuk untuk membayar hutang tahun lalu sebesar Rp 20 miliar," terangnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk Kartu Jakarta Sehat (KJS) dalam APBD DKI Jakarta 2015. Jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan anggaran 2014 yang tercatat Rp 2 triliun.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kusmedi mengatakan, pengurangan ini karena adanya program pemerintah pusat, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, warga yang tinggal di Jakarta, tanpa memiliki KTP Jakarta akan dicover oleh bantuan dari pemerintah pusat.
"Anggaran untuk KJS tahun ini sebesar Rp 1,3 triliun. Itu sudah disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dalam APBD DKI 2015," katanya di Kantor Dinas Kesehatan, Kamis (5/2).
Dia menambahkan, pembayaran tunggakan yang dilakukan pada 2014 juga dibayarkan dengan anggaran tersebut. Untuk diketahui, tunggakan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 20 miliar. Namun, informasi rumah sakit yang menerima piutang tersebut tidak disampaikan.
"Anggaran itu sudah termasuk untuk membayar hutang tahun lalu sebesar Rp 20 miliar," terangnya.
Kusmedi mengungkapkan, untuk tahun ini warga yang ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 4,7 juta jiwa. Namun, itu semua tidak menjadi tanggung jawab KJS, sebab 1,2 juta jiwa ditanggung JKN dan sisanya baru dibantu menggunakan dana bantuan kesehatan dari Pemprov DKI Jakarta. Warga juga diharuskan membayar Rp 19.225 setiap bulan untuk premi KJS.
Dia menegaskan, pihaknya akan terus memperbaiki ?dan meningkatkan pelayanan KJS. "Kami akan terus sempurnakan program ini," tutupnya.
Baca juga:
Ahok: Pemprov DKI sudah lunasi seluruh tunggakan KJS di rumah sakit
Gerindra DKI: KJS dan KJP bermasalah, tak tepat sasaran
Dirawat RSUD Koja, biaya pengobatan M Firdaus dicover Pemda DKI
RSUD Koja bantah tolak pasien bayi
Ini komentar Ahok soal bayi alami kelainan ditolak RSCM
Butuh perawatan, bayi alami kelainan ditolak RSCM dan RS Koja
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan kondisi TK Gudang Peluru? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. "Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK," ucap Heru.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.