Pemprov DKI Jakarta Ajukan Penurunan Rp 2,5 Triliun di APBDP 2019
Dia menjelaskan penurunan APBDP 2019 disebabkan karena tidak tercapainya beberapa target pendapatan daerah pada tahun 2018. Pada APBD 2018 target pendapatannya yakni sebesar Rp 74,77 triliun dan turun menjadi Rp 74,63 triliun atau turun Rp 142 miliar.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 mengalami penurunan sekitar Rp 2,5 triliun. APBD 2019 yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 88,09 triliun.
"Diusulkan akan ada pengurangan Rp 2,5 triliun," kata Saefullah di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (12/8).
-
Apa yang dimaksud dengan DBD? Demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi penyakit yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa seseorang yang pernah terkena DBD tidak akan terinfeksi lagi karena sudah kebal terhadap virus dengue.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara DBD ditularkan? Penyakit ini menjadi salah satu masalah kesehatan utama di berbagai negara tropis dan subtropis, terutama di Asia Tenggara, Amerika Selatan, dan Afrika.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan gejala DBD muncul? Setelah terinfeksi, seseorang dapat mengalami gejala DBD dalam beberapa hari.
Dia menjelaskan penurunan APBDP 2019 disebabkan karena tidak tercapainya beberapa target pendapatan daerah pada tahun 2018. Pada APBD 2018 target pendapatannya yakni sebesar Rp 74,77 triliun dan turun menjadi Rp 74,63 triliun atau turun Rp 142 miliar.
Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan selisih antara hasil audit BPK dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 2,4 triliun. Penurunan nilai anggaran ini pun nantinya dibahas di setiap rapat komisi.
"Nanti dibahas lagi, ada di belanja langsung ada di belanja tidak langsung," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku optimis pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat selesai sebelum pelantikan anggota dewan periode 2019-2024.
"Semuanya fokus ke APBD perubahan, karena saya rasa kalau fokus bisa selesai. Perubahan kan sedikit, sehingga pembahasannya nggak seperti murni. Apa-apa yang kurang apa-apa yang nambah," ujar Prasetyo.
Selain itu, dia menyatakan hal yang lumrah bila pihak Pemprov DKI Jakarta mengajukan program terbaru saat ini.
"Boleh saja, kita coba, apakah ada anggarannya. Kita lihat, misalnya, ingin mengadakan even internasional Formula E," jelasnya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com