Pemprov DKI minta bos media sadar, siaran TV berdampak besar
"Siaran mereka punya pengaruh besar bagi masyarakat," kata Saefullah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kepada 10 lembaga penyiaran swasta (LPS) TV untuk lebih arif dan memperhatikan program acara yang ditayangkan. Harapannya mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, serta tidak menunggu teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Pengelola TV harus punya kesadaran dalam diri mereka masing-masing bahwa siaran mereka punya pengaruh besar bagi masyarakat," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) perpanjangan izin 10 LPS TV di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/5).
Dia menambahkan, selama ini masyarakat Indonesia sudah mengenal lebih 10 LPS yang sudah siaran selama 10 tahun lebih seperti RCTI, SCTV, Metro TV, TvOne dan Trans TV. Sehingga Informasi dari televisi mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat.
"Kita jangan lupakan bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari peran penyiaran yang membuat bangsa-bangsa di mancanegara mengakui kedaulatan bangsa Indonesia," ujar mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ada lima fungsi penyiaran yaitu fungsi informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta fungsi ekonomi dan kebudayaan.
"Momentum perpanjangan izin ini agar digunakan TV untuk membentuk masyarakat lebih cerdas, sehat, jujur, disiplin, terampil dan lebih produktif," tutup Saefullah.
Baca juga:
Ahok tak mau saat kondangan ke kampung-kampung mendadak bersih
Ahok bakal beri uang Rp 2 juta buat lurah hadiri pernikahan warga
Pemprov DKI siapkan 11 rusunawa untuk warga korban penggusuran
Selalu ada kebakaran di tengah rencana penggusuran
PNS ini sebut gaya kepemimpinan Ahok karena tuntutan warga
Djarot pasang target angka kesenjangan sosial 2016 turun 0,06 persen
Ahok segera usulkan Wahyu Hariyadi jadi Wali Kota Jakut ke DPRD DKI
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan kondisi TK Gudang Peluru? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. "Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK," ucap Heru.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.