Pemprov DKI Sebut Pemberlakuan Ganjil Genap Tergantung Tren Kasus Covid-19 di Jakarta
Peniadaan kebijakan ganjil genap ini, kata Syafrin, mengikuti pelaksanaan PPKM skala mikro yang kini diterapkan setelah masa PSBB.
Pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap perlu memperhatikan keberhasilan penanganan pandemi dengan protokol kesehatan (prokes) 3M dan 3T dan program vaksinasi.
"Bila kedua upaya ini ada keberhasilan maka sektor transportasi bisa diimbangi dengan kebijakan ganjil-genap," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safrin Liputo di Jakarta, Rabu (2/6).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Apa itu Gendar Pecel? Berbeda dengan pecel pada umumnya, di sana pecel dipadukan dengan gendar. Gendar adalah olahan nasi yang teksturnya lebih kenyal dari lontong karena proses pembuatannya dicampur dengan ragi.
-
Apa itu Jenang Gempol? Jenang gempol merupakan sebuah hidangan manis yang terbuat dari bubur sumsum dan gempol beras. Dilansir dari Liputan6.com, kuliner ini sudah ada sejak dulu. hidangan ini biasanya disajikan sebagai makanan penutup atau sarapan.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
Karena itu, kata Syafrin, perlu untuk dipahami dengan adanya wabah Covid-19 ini transportasi memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya peningkatan kasus baru.
"Karena Covid-19 ini senang melihat orang berkumpul, bertemu, maka akan terjadi transmisi virus yang demikian masif. Ditambah lagi, saat ini ada varian virus baru," ujarnya.
Karena itu, lanjut Syafrin, pihaknya saat ini masih menunggu tren kasus positif di Jakarta bahkan Jabodetabek secara utuh untuk masuk ke tahap pemberlakuan ganjil-genap kembali. Ganjil-genap tersebut juga tidak akan langsung diterapkan di 25 ruas jalan yang selama ini diberlakukan, tetapi secara bertahap.
"Jadi, tidak langsung 25 ruas, tapi bertahap. Kita identifikasi jalan mana yang jadi tumpuan perjalanan, di situ kita lakukan pembatasan," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Peniadaan kebijakan ganjil genap ini, kata Syafrin, mengikuti pelaksanaan PPKM skala mikro yang kini diterapkan setelah masa PSBB.
"Jadi, memang kebijakan ini kita pahami bahwa Jakarta sukses melakukan pengendalian kasus positif karena kebijakan yang diambil Pak Gubernur itu sifatnya kebijakan terintegrasi dari hulu ke hilir," terangnya.
Menurutnya, sejauh ini langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka kasus positif dengan memberlakukan sejumlah pembatasan, termasuk peniadaan ganjil genap.
"Jadi, dilakukan pengaturan kapasitas perkantoran 50 persen angkutan 50 persen, kapasitas pembelanjaan 50 persen, pusat-pusat kegiatan 50 persen maka disisi hilirnya transportasi harus juga diimbangi," tutup Syafrin.
Baca juga:
Cegah Kemacetan, Polda Metro Jaya Rekomendasikan Ganjil Genap Diberlakukan Bertahap
Ganjil Genap Sebabkan Kemacetan di Lingkar Kebun Raya Bogor
Mulai 1 Mei, Pemkot Bogor Kembali Terapkan Ganjil-Genap Tiap Akhir Pekan
Penjelasan Polisi Soal Ganjil Genap di Jakarta Belum Diterapkan
Wagub DKI Soal Ganjil Genap: Masih dalam Kajian