Penjelasan Disdik DKI Soal Anggaran Pengadaan Komputer Rp121 Miliar
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyatakan komputer itu diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer.
Pengadaan peralatan kompetensi keahlian unit sekolah baru SMK Negeri yang diajukan Pemprov DKI Jakarta menjadi sorotan. Sebab besaran anggarannya mencapai Rp132 Milliar.
Hasil tangkap layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh Fraksi PSI tertuliskan anggaran tersebut untuk pengadaan komputer, printer warna dan server. Untuk 7313 unit komputer dianggarkan sebesar Rp121 Milliar dengan harga satuan Rp15 juta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Pengadaan itu juga dibebankan pajak penambahan nilai atau ppn untuk komputer senilai Rp11 Miliar. Kemudian untuk pengadaan printer warna dua buah secara satuan dianggarkan sebesar Rp7,4 juta dengan pajak Rp1juta.
Lalu, untuk pengadaan 30 unit server dikenakan harga satuan Rp46 juta dengan pajak secara keseluruhan sebesar Rp138 juta.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat menyatakan komputer itu diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer.
Akan tetapi, kini pihaknya berencana untuk membuat beragam alternatif terkait penggunaan komputer dan rencananya akan direvisi.
"Artinya, pada saat ujian adik-adik SMK, kita bisa gunakan komputer yang SMA. Jadi coba kami pending, tidak melakukan pembelian untuk komputer untuk SMK begitu juga untuk rencana pembelian komputer untuk SD, SMP," tutup Syaefuloh.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ini Jenis Ballpoint dengan Anggaran Rp124 M yang Diajukan Disdik DKI di RAPBD DKI
Plt Kadisdik DKI Sebut Anggaran Lem Aibon Pengajuan Sementara Masih Bisa Direvisi
Pemprov DKI Anggarkan Rp124 M untuk Ballpoint, Lebih Mahal dari Pengadaan Komputer
Fraksi PSI DPRD DKI: Tiap Diminta Buka Detail Anggaran, Pemprov Selalu Mengelak
Anggaran Melonjak, DPRD DKI Tolak Pembangunan Jalur Sepeda