PKS Sebut Hasil Paripurna Wagub DKI Cermin Konstelasi Politik Nasional
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan, dari perolehan dalam sidang paripurna itu, Nurmansjah yang merupakan kader PKS, mendapatkan suara sebanyak 17 dan diprediksi 16 di antaranya berasal dari jumlah kadernya yang berada di DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyebut hasil sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil gubernur merupakan cerminan kondisi konstelasi politik nasional saat ini.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin mengatakan, dari perolehan dalam sidang paripurna itu, Nurmansjah yang merupakan kader PKS, mendapatkan suara sebanyak 17 dan diprediksi 16 di antaranya berasal dari jumlah kadernya yang berada di DPRD DKI Jakarta.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
"Jadi inilah hasil dari paripurna, DKI Jakarta ini adalah Ibu Kota dan biasanya perpolitikannya tidak jauh berbeda di tingkat nasional. Di tingkat nasional PKS oposisi sendirian, maka ada dampaknya juga dalam perpolitikan di DKI, sebagaimana kita lihat hasil paripurna pemilihan Wagub hari ini," katanya seperti dilansir dari Antara, Senin (6/4).
Hal tersebut, dia mengungkapkan, dikarenakan hampir semua partai di Jakarta, kebijakan yang diambil sangat tergantung pada kebijakan di tingkat pusat, termasuk PKS sendiri.
PKS sendiri di tingkat wilayah memiliki tiga lembaga yakni Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Eksekutif Partai dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang kemudian bersatu menjadi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW).
"Jadi kebijakan ketiga lembaga, tidak bisa diambil kalau saya sebagai ketua DPTW dan MPW tidak menyetujui. Namun kebijakan DPTW ini harus berdasarkan arahan DPP, enggak bisa mengambil kebijakan sendiri," jelas Arifin.
"Jadi saya melihat kemungkinan seperti itu karena dampak di tingkat nasional. PKS kan sendirian jadi oposisi," tutupnya.
Ahmad Riza Patria menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih berdasarkan suara yang dihitung dalam pemilihan Wakil Gubernur DKI oleh DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI.
"Nomor urut satu Ir Ahmad Riza Patria dengan nomor urut satu, dengan jumlah 81 suara," kata Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) wakil gubernur DKI Farazandi Fidinansyah dalam rapat yang disiarkan langsung melalui siaran langsung laman YouTube Pemprov DKI Jakarta.
Dalam penghitungan hasil suara, Riza Patria mendapatkan 81 suara dari 100 suara yang hadir. Sedangkan Nurmansjah Lubis hanya mendapatkan 17 suara serta dua surat suara dinyatakan tidak sah setelah proses penghitungan berakhir.
"Kami PKS menerima hasil ini dan berharap wagub terpilih bisa membantu Gubernur Anies dalam setiap permasalahan yang ada di Jakarta, termasuk soal Covid-19," ucapnya.
(mdk/fik)