PKS Tetap Ngotot Ajukan Syaikhu dan Agung Jadi Cawagub DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, dua nama yang diusulkan partainya masih tetap. Dua nama yang diusulkan tetap Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
PKS memastikan belum mengganti calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan kepada legislatif. Walaupun salah satu calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Syaikhu telah terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil VII Jawa Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, dua nama yang diusulkan partainya masih tetap. Dua nama yang diusulkan tetap Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilarang di CFD menurut Bawaslu DKI? Bawaslu Jakpus mengimbau kepada Pj Gubernur DKI Jakarta CFD tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik, apalagi aktivitas kampanye
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
"Kalau kita secara formal harus kepada surat yang resmi di DPP yang ditandatangani DPW selama itu tidak ada perubahan surat itu, kita berpegang pada surat," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (4/9).
Untuk itu, dia menyarankan, agar tidak ada pihak yang berupaya mengganti dua nama tersebut. Suhaimi menilai, upaya penggantian nama tersebut tidak etis selama PKS belum mencabut pencalonan Agung dan Syaikhu.
"Kan namanya sesuai kesepakatan awal kedua, kan tidak etis masih ada surat dan namanya belum dicabut, itu enggak etis. Ketika sudah ada format baru, ada penunjukan, namanya baru dimunculkan. Ini belum ada apa apa. Munculkan nama membangun opini ini itu, tidak etis," tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Iman Satria menyambut baik keputusan PKS yang membuka peluang untuk calon baru di bursa Wagub DKI. Mengingat pembahasan calon pengganti Sandiaga Uno itu menemui jalan buntu pada masa DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019.
PKS telah mengajukan dua nama sebagai calon Wagub DKI Jakarta. Kedua nama tersebut Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
"Kalau dia mau terima bisa lancar itu (pembahasan Wagub DKI). Cuman konsisten enggak? Kalau dua nama dari PKS ya enggak jalan," katanya kepada merdeka.com, Kamis (29/8).
Dia menyarankan, pengusulan nama calon Wagub DKI sudah seharusnya dibagi rata, antara Gerindra dan PKS. Sehingga nantinya sesama partai pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapatkan porsi 1 nama calon Wagub DKI.
"Harus satu satu biar bisa jalan. Jangan mikir Pilpres. Pilpres is over. Tataplah ke depan. Jangan ngarep dot com," tegasnya.
Baca juga:
PKS Desak DPRD DKI Segera Bentuk Pansus Wagub
Polemik Nama Baru Cawagub DKI, PKS Tak Gubris Usul Sepihak Gerindra
Gerindra Juga Ingin Usulkan Kader Jadi Cawagub DKI
PKS Buka Peluang Calon Wagub DKI Baru
Pansus Lama Bubar, PKS Ingin Wagub DKI Segera Dipilih
Arief Poyuono Usulkan Komjen Iriawan atau Tatang Zaenudin Jadi Wagub DKI
Gerindra Pastikan Pembahasan Wagub jadi Isu Prioritas DPRD DKI