Plt Gubernur tegaskan ASN tak netral di Pilgub DKI disanksi berat

Plt Gubernur tegaskan ASN tak netral di Pilgub DKI disanksi berat. Sumarsono menyatakan akan memberikan sanksi kepada aparat sipil pemerintah yang ketahuan bersikap tidak netral. Sumarsono juga menjelaskan bahwa dia telah membuat salam sebagai tanda netralitas aparat sipil negara.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyesalkan sikap ketua Rukun Tetangga (RT) dan warga yang menolak kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, saat mengunjungi kawasan Tanah Kusir II RT 004 RW 011, Pasar Kambing, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, Minggu (6/11). Menurut Sumarsono, aparat sipil negara harus mempunyai netralitas dalam masa kampanye Pilgub DKI.

"Menjelang Pilkada kita harus senantiasa menjaga netralitas. Aparat sipil negara diharapkan untuk bersikap netral. Yang enggak netral kalau ada ketahuan pasti kita berikan sanksi," kata Sumarsono di Kepulauan Seribu, Rabu (09/11).

Sumarsono juga menjelaskan bahwa dia telah membuat salam sebagai tanda netralitas aparat sipil negara. "Salamnya juga sudah saya kenalkan, ada salam birokrasi itu teriaknya NETRAL," kata Sumarsono.

Sumarsono menyatakan akan memberikan sanksi kepada aparat sipil pemerintah yang ketahuan bersikap tidak netral. "Pokoknya yang namanya aparat sipil negara harus netral, kalau tidak netral akan diberikan sanksi. Tentunya secara bertahap," tegasnya.

Sumarsono akan segera mendelegasikan kepada masing-masing bupati dan wali kota untuk mengawasi dan memberikan pengarahan kepada bawahannya agar menjaga netralitas.

"Pokoknya aparat harus netral, mari kita sukseskan pilkada yang aman, nyaman dan tidak perlu ribut sana ribut sini antar paslon atau pendukungnya. Hakikatnya kita semua bersaudara ini simbolnya ada," tandasnya.

Sebelumnya, blusukan dan kampanye calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Jalan Tanah Kusir II RT004/011, Pasar Kambing, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, batal digelar. Dibatalkannya blusukan Djarot disayangkan sejumlah warga.

Salah seorang warga, Manda (41), mengaku kecewa Djarot batal menyambangi kawasan tempat tinggalnya. Manda menyayangkan sikap sebagian warga yang menolaknya datang.

"Iya, harusnya enggak boleh gitu dong, main tolak-tolak saja calon gubernur yang mau ke sini," kata Manda di lokasi, Minggu (6/11).

Manda mengungkapkan penolakan Djarot karena Ketua RT dan warga lainnya lebih berpihak pada jagoan PKS dan Gerindra lain, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

"Kayaknya sih pada ke Pak Anies-Sandiaga," terangnya.

Selain itu, dia menyebut ada ormas keagamaan yang bakal memprotes kedatangan pasangan Ahok-Djarot ke kawasan itu. Manda pun menyatakan, tidak setuju dengan sikap warga tersebut. Seharusnya, katanya, jika Ahok-Djarot dilarang, maka semua calon juga harus tidak boleh datang.

"Ya enggak boleh gitu dong, kan semuanya harus netral. Kalau Ahok-Djarot enggak diterima datang, semua calon enggak usah diterima. Lagi kemarin Anies datang ke sini sebelum masa kampanye kita biasa aja," tegasnya.

"Kita (warga) dari dulu dipandang sebelah mata. Enggak usah ada yang kampanye aja sekalian, kalau ada yang enggak boleh masuk ke rakyat," sambung Manda.

Baca juga:
Gubernur: Orang NTT harus jadi orang NTT 100 % & Indonesia 100 %
Bawaslu DKI panggil saksi ahli dalam kasus iklan PPP Djan Faridz
Bawaslu DKI sebut penolakan kampanye paslon termasuk pelanggaran
Bawaslu DKI selidiki iklan PPP dukung Ahok-Djarot di televisi
Anies-Sandiaga hadiri Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Seribu
Saat ditanya Djarot, warga di Kembangan yang menolak malah berlarian
Djarot tak takut elektabilitas menurun karena ditolak warga