PN Jaksel Gelar Sidang Kasus Pencabulan Mario Dandy, Anak Rafael Alun Mantan Pejabat Pajak
Djuyamto mengatakan sidang digelar secara tertutup untuk umum lantaran menyangkut kesusilaan.
Sidang dugaan kasus pencabulan yang menyeret Mario Dandy Satrio (20) akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Anak mantan pejabat pajak cabang Jakarta Selatan itu dilaporkan dugaan pencabulan terhadap AG (15).
"Ya betul bahwa hari ini ada sidang perkara pencabulan atas nama terdakwa Mario Dandy," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/12).
- PN Jaksel Tolak Praperadilan Hakim di Surabaya Vonis Bebas Ronald Tannur
- Penampakan AKP Dadang Berbaju Tahanan Patsus & Diborgol Usia Sidang Putusan Etik, Tertunduk Diam Seribu Bahasa
- Luapan Kekecewaan Jaksa atas Putusan Bebas Ronald Tannur, Anak Anggota DPR yang Didakwa Bunuh Pacar
- Jenderal Maruli Simanjuntak & Istri Beri Kabar Gembira, Isinya soal Anak Gadisnya
Djuyamto mengatakan sidang digelar secara tertutup untuk umum lantaran menyangkut kesusilaan.
Bagi para awak media diimbau mendapatkan informasi dari hubungan masyarakat (humas) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Sidang pemeriksaan saksi dari JPU pukul 10.20 sampai 13.00 WIB," ujarnya.
Hakim ketua yang memimpin persidangan, yakni Hendra Yuristiawan. Kemudian, hakim anggota terdiri dari Richard Edwin Basoeki dan Kamijon.
Berkas kasus ini tertuang dalam 680/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL dengan penuntut umum bernama Nuli Nali Murti.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dandy Satrio (20) sebagai tersangka dalam kasus pencabulan terhadap AG (15) pada Senin (3/7).
Kepolisian kemudian menaikkan status kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
Mario dilaporkan oleh pihak AG terkait dugaan kasus pencabulan dengan nomor laporan LP/B/2445/V/2023/SPKT/Polda Metro Jaya.
Mario ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat Pasal 76D Juncto Pasal 81 dan atau Pasal 76E Juncto Pasal 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Seperti dikutip Antara.