Polisi Pelajari Sistem IT Bank DKI Selidiki Kasus Pembobolan Dana Rp50 Miliar
Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan, mengatakan pihaknya sedang mempelajari sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki Bank DKI. Ini terkait aksi 41 nasabah yang membobol Bank DKI selama kurun waktu April hingga Oktober 2019. Bank DKI pun merugi Rp50 miliar.
Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iwan Kurniawan, mengatakan pihaknya sedang mempelajari sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki Bank DKI. Ini terkait aksi 41 nasabah yang membobol Bank DKI selama kurun waktu April hingga Oktober 2019. Bank DKI pun merugi Rp50 miliar.
"Nah gini, ini kan ada satu sistem yang harus saya buktikan juga. Saya cek apakah dalam sistem pengambilan uang ini ada yang tidak benar atau ada yang salah," kata Iwan di Polda Metro Jaya, Sabtu (30/11).
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
-
Kenapa Bank Jatim ikut serta dalam misi dagang di Bengkulu? Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur, bankjatim berkomitmen akan selalu hadir dalam mendukung dan memberikan solusi bagi perkembangan UMKM.
-
Di mana De Javasche Bank di Kota Medan terletak? Gedung ini berlokasi di Jalan Balai Kota No. 4, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Di mana Perpustakaan Bank Indonesia di Surabaya berada? Perpustakaan ini terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Taman Mayangkara, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
Iwan mengatakan, pihaknya akan membandingkan pernyataan yang disampaikan tim ahli dari Bank DKI dengan tim ahli independen untuk mengetahui letak kesalahannya.
"Apakah ada suatu sistem (Bank DKI) yang salah. Sehingga untuk menentukan juga bagaimana perkembangan lebih lanjut," ujar dia.
Awal Mula Kasus Pembobolan Bank DKI
Kasus ini bermula dari laporan Bank DKI. Bahwa ada nasabah yang menarik uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Namun tidak mengurangi saldo.
41 nasabah dicurigai sebagai pelakunya. Iwan menyebut, 13 diantaranya telah tetapkan menjadi tersangka.
"Tetapi ada kemungkinan juga akan lebih dari 13 tersangka karena dari 41 itu sudah jelas dananya di saldonya itu tidak berkurang. Dari 13 itu ada kurang lebih hampir 10 itu oknum anggota Satpol PP," ucap dia.
Menurut dia, awal kasus ini bermula dari ketidaksengajaan. Pada saat mengambil uang, tiba-tiba pelaku melihat saldonya tidak berkurang.
Timbulah keinginan mencoba terus-menerus. Bahkan, salah satu tersangka berinisial IO menyuruh rekan-rekanya membuka rekening Bank DKI.
"Kemudian kartu ATM dipinjam. Dan dia mengambil menggunakan kartu ATM itu," tutup dia.
Anies Baswedan: Pembobolan Bank DKI Urusan OJK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak berwenang menanggapi peristiwa pembobolan Bank DKI oleh anggota Satpol PP. Menurut Anies, baik tidaknya sistem bank tersebut merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Biar OJK yang bicara karena bank itu soal kepercayaan jadi saya harap nanti penjelasan dari OJK yang lebih solid," kata Anies, Jakarta, Jumat (22/11).
Selagi proses hukum berjalan, Anies mengaku memerintahkan anggota Satpol PP, diduga membobol bank DKI, untuk dibebastugaskan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu enggan berkomentar disinggung mengenai adanya pengembalian uang oleh anggota Satpol PP tersebut.
"Pokoknya sampai kasus ini semuanya selesai, semuanya bebas tugas," tegasnya.
Sementara itu Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan berdasarkan pengakuan dari anggotanya yang diduga membobol Bank DKI, bahwa mereka sudah melakukan tindakannya sejak Mei, hingga menimbulkan kerugian sebesar Rp32 miliar.
Kendati demikian, Arifin mengatakan tindakan yang dilakukan oleh 12 oknum petugas Satpol PP di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur ini bukanlah terkait dengan pencucian uang atau tindak pidana korupsi.
"Mereka itu tidak ada pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang di ATM Bersama tapi saldo (di Bank DKI) tidak berkurang. Namun kenapa pihak yang sana juga baru hebohnya sekarang. Itu juga jadi pertanyaan saya, sistem mereka seperti apa," kata Arifin.
Reporter: Ady Anugrahadi
Sumber: Liputan6
Baca juga:
OJK Duga Pembobolan Bank DKI karena Kesalahan Switching & Kelemahan Vendor ATM CIMB
Lakukan Pembobolan, Pelaku Tarik Duit Sampai Batas Limit ATM Bank DKI
Nominal Penarikan Uang 13 Tersangka Pembobolan ATM Rp22 Juta Hingga Rp18 Miliar
Dua Pelaku Pembobol Bank DKI Masih Terima Gaji
Kasus Pembobolan ATM, Petugas Satpol PP Ngaku Lupa Berapa Nominal Diambil
Polisi Selidiki Kemungkinan Orang Dalam Terlibat di Kasus Pembobolan ATM
Polisi Belum Tahan 13 Tersangka Kasus Pembobolan ATM, Ini Alasannya