PSI Tolak Anggaran Pin Emas Anggota DPRD DKI, Sarankan Diganti Bahan Lain
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak anggaran pin emas ini yang dinilai terlalu besar, sementara masih banyak kebutuhan prioritas warga DKI Jakarta yang harus jadi perhatian.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan pengadaan pin emas untuk anggota DPRD baru senilai Rp1,3 miliar. Pin emas ini masuk dalam anggaran Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya di Sekretariat DPRD. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak anggaran pin emas ini yang dinilai terlalu besar, sementara masih banyak kebutuhan prioritas warga DKI Jakarta yang harus jadi perhatian.
"Kami menolak adanya penganggaran dan kami nanti secara teknis terutama saya siap mengembalikan pin emas tersebut," jelas Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari PSI, August Hamonangan, dihubungi Selasa (20/8).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
"Itu bukan sebagai bentuk yang layak kami terima. Selain masih banyak warga DKI yang belum mendapatkan kesejahteraan sebagaimana layaknya. Kami juga harus menunjukkan dulu gimana kinerja kami dan emas bukanlah suatu bentuk penghargaan kepada kami. Kami perlu prestasi emas. Jadi bukan pinnya yang emas," lanjutnya.
August mengatakan, di tata tertib anggota DPRD memang fungsi pin tersebut sebagai tanda pengenal. Namun menurutnya pin tak harus terbuat dari emas, tapi ada bahan lain seperti kuningan yang harganya lebih murah.
"Alangkah baiknya menurut kami tidak dibuat dari emas karena itu sama dengan pemborosan, sama dengan kita menunjukkan sesuatu yang berlebihan, yang mewah tapi ternyata warga DKI belum mendapatkan pelayanan sebagaimana layaknya," jelasnya.
Jika anggaran pin emas tetap dipertahankan, PSI akan tetap menolak. Sebagai tanda pengenal, pihaknya akan membuat pin sendiri dari bahan kuningan yang mirip emas.
"Jadi intinya yang mau diambil adalah kami tidak mau membebankan uang rakyat, uang warga khususnya untuk membuat sesuatu yang menurut kami itu belum pantas kami terima karena kami juga belum berprestasi. Dan kami juga menganggap itu suatu pemborosan," ujarnya.
Jika anggota dewan dari partai lain tak ada yang menolak pin emas ini, August mengatakan tak masalah karena itu pilihan masing-masing. PSI akan tetap menolak dan mengembalikan. Pihaknya akan mengapresiasi jika ada anggota dewan yang mengikuti jejak PSI dalam hal ini.
Menurutnya, anggaran Rp1,3 miliar dapat dialihkan untuk perbaikan sekolah. Di Jakarta menurutnya masih ada sekolah yang atapnya bocor dan ada sekolah di pinggir rel kereta yang seharusnya dipindah.
"Jadi masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas untuk dilakukan, harusnya bukan dipikirkan bagaimana anggota dewan itu kelihatan mewah, kelihatan gagah. Terus terang kami tidak sependapat kalau ada pemikiran seperti itu," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Idris Ahmad. Idris akan ditunjuk menjadi Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Menurut Idris, penolakan ini telah menjadi kesepakatan bersama. Secara aturan, kata Idris, tak ada aturan yang mewajibkan pin harus berbahan dasar emas.
"Khusus bagi Fraksi PSI, akan mengusulkan kepada Sekretariat Dewan untuk menggunakan bahan alternatif yang tidak membebani APBD DKI. Delapan anggota DPRD dari PSI bersedia untuk memakai pin dari bahan alternatif tersebut," jelasnya.
Anggaran Rp1,3 miliar, lanjutnya, bisa dialihkan untuk peningkatan pelayanan dan program untuk masyarakat. Pin juga menurutnya tak substantif dengan kinerja anggota legislatif.
"Berhubung APBD-P masih dibahas, kalau pun tersebut belum diadakan baiknya diubah pengadaannya karena delapan anggota PSI bersedia pin dibuatkan dengan bahan alternatif yang lebih murah," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest mengatakan anggaran untuk pin ini bentuk penghamburan uang yang tidak perlu. PSI, kata dia, menyadari pin penting sebagai identitas jabatan anggota dewan. Namun anggaran yang digelontorkan dinilai terlalu besar.
"Kenapa emas? Kita hitung dari anggaran yang ada berarti pin senilai Rp5 juta untuk dipakai. Padahal sebenarnya enggak harus bahan emas, replika gitu," ujarnya.
"Kami menolak dan kami tidak akan menggunakan pin bahan emas," tegasnya.
Rian mengatakan pihaknya akan membuat sendiri pin bagi anggota dewan dari PSI. Replika pin menurutnya banyak dijual.
"Membuat sendiri aja. Replika banyak kok, di online shop. Online shop banyak sekali. PSI menolak penghamburan uang negara. itu aja sih intinya," pungkasnya.
Baca juga:
MA Kabulkan Gugatan Anggota DPRD DKI Terkait Penutupan Jalan untuk Berdagang
Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,3 Miliar Untuk Pin Anggota DPRD Baru
Anies Soal Saham PT Delta: Warga Jakarta Butuh Air Bersih, Bukan Air Beralkohol
Persiapan Formula E Diperkirakan Butuh Dana Rp 305,2 Miliar
Kejar Penyerapan Anggaran, Anies Pangkas Rp 2,99 Triliun di APBDP 2019
Penjelasan Anies Soal Kenaikan Rp 6,9 Triliun di RAPBD DKI 2020