Saefullah sebut tak mudah hapus bantuan dana ke Bamus Betawi

Butuh persetujuan DPRD sebelum dana tersebut dihilangkan dari APBD DKI.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana untuk menghapus dana bantuan sosial kepada Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi. Lantaran organisasi masyarakat tersebut dianggap telah melakukan politik dengan isu suku, ras, agama dan antar golongan.

Sekretaris Daerah Saefullah menilai, penghapusan bansos tersebut tidak mudah untuk dihapus. Karena perlu persetujuan DPRD DKI agar anggaran sebesar Rp 4-5 miliar per tahun itu dapat hilang dalam APBD.

"Hapus kan bukan maunya Gubernur atau siapa, kan di anggaran ada di dewan. Jadi dibahas di dewan. Tergantung dewan, eksekutif, Gubernur. Kan masih dibahas," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).

Mengenai adanya permainan politik di Bamus Masyarakat Betawi, Saefullah mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Sebab sepengetahuannya, ormas tersebut tidak dapat mencalonkan seseorang untuk menjadi Gubernur DKI.

"Saya enggak ngerti salahnya di mana? Kemarin saya kan diundang ke sana ya saya kan sebagai orang Jakarta harus menghargai dia juga, mendengar," tutup mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Sebelumnya, Basuki atau akrab disapa Ahok mengungkapkan, kegiatan kampanye negatif ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).

Mantan Bupati Belitung Timur ini mencontohkan kegiatan Bamus Betawi yang mengadakan Lebaran Betawi 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pada hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

"Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Dia menyatakan putra Betawi harus rebut (posisi gubernur) jangan diinjak dari asing macam-macam disebarkan itu sudah enggak betul," terangnya.

Ahok mengungkapkan, Bamus Masyarakat Betawi dalam setahun selalu mendapatkan dana hibah berkisar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Menurutnya, Bamus Betawi melakukan kegiatan yang mengembangkan kebudayaan Betawi seperti tari-tarian ataupun kesenian lainnya.

"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Situ Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," tutupnya.

Ahok menuding Sekretaris Daerah DKI Saefullah ikut-ikutan mendukung acara Bamus Betawi yang menyeret-nyeret isu SARA. Saat acara tersebut Ahok tidak hadir. Acara tersebut hanya dihadiri Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Saefullah dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Meski mengancam, Ahok bilang keputusan masih akan tergantung dengan kebijaksanaan anak buahnya, yaitu Saefullah. Saefullah sendiri punya peran penting untuk menerima atau menolak dana hibah yang diajukan ke DKI.

"Dia (Saefullah) kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang putusin semua. Dia yang nentuin," tutupnya.

Baca juga:
PDIP tak undang Ahok di sekolah partai karena bukan Soekarnois
Ahok ogah pusing soal klaim Ilyas Karim pengibar bendera pusaka
Dituding berpolitik, Bamus Betawi anggap Ahok salah paham
Soal video rapat dengan Tomy Winata, Ahok bilang 'gua yang upload'
Ahok bersyukur anak buah ikut Pilgub DKI, jadi enggak perlu dipecat