Sejarah TGUPP yang Selalu Jadi Sorotan
Setalah hampir dua tahun jalan, kinerja TGUPP kembali disorot DPRD DKI. Bahkan DPRD DKI meluapkan kekesalannya. Usulan revisi Pergub TGUPP yang berulang kali disampaikan tak kunjung dilakukan.
Keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) milik Pemprov DKI Jakarta kembali disorot. Kali ini, terkait produktivitas dan anggaran operasionalnya.
Tim non perangkat daerah ini sebenarnya sudah ada sejak Joko Widodo menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Berlanjut hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur.
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang Anies Baswedan temui di UGM? Masa Depan Demokrasi di Tangan Anak Muda Pada Senin (9/9) Anies hadir di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai pembicara dalam acara bertajuk "Demokrasi Dalam Genggaman, Kepemimpinan Anak Muda di Era Digital".
-
Apa saja yang disampaikan Anies Baswedan saat berada di UGM? Dalam kesempatan itu, Anies mengucapkan terima kasih telah diundang dalam acara tersebut.Bagi Anies, undangan untuk berdialog dengan mahasiswa di banyak kampus merupakan hal yang penting. Menurutnya, di genggaman anak-anak mudalah masa depan demokrasi ditentukan."Lewat dunia digital, kalian telah menunjukkan peran nyata menjaga konstitusi, memperkuat demokrasi, dan mengamankan cita-cita reformasi," kata Anies dikutip dari Liputan6.com.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam video yang beredar? "Dengan kekalahan saya pada pemilu presiden yang lalu, saya memutuskan untuk menjadi gamer," Anies terlihat mengatakan hal itu dalam sebuah video yang beredar."Untuk itu saya akan memperkenalkan gim yang saya mainkan, Honor of Kings."
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Kapan Anies Baswedan akan mendaftar ke KPU? "Tadi saya diberitahu untuk SKCK bagi capres cawapres itu penandatanganannya tidak bisa diwakilkan tapi ditandatangani langsung Kabaintelkam. Jadi berkas berkas itu walaupun sudah lengkap sedang proses verifikasi, Proses tersebut membutuhkan waktu 24 jam. Maka SKCK capres cawapres Anies akan selesai pada besok."Proses verifikasi itu singkat tapi karena proses penandatanganan maka diperkirakan selesai besok jadi 24 jam selesai ditandatangani Kabaintelkam. Jadi saya menunggu besok insya allah selesai," kata Anies.
Kala itu, banyak pihak menilai. TGUPP di masa Jokowi dan Ahok adalah tempat pejabat DKI bermasalah. Tetapi hal itu dibantah Jokowi. Menurut Jokowi, fungsi TGUPP adalah memantau dan memberi masukan kepada Pemprov DKI untuk membangun Jakarta. Sehingga, semua lini Pemprov DKI dapat bekerja dengan baik dan melayani masyarakat.
Bahkan Ahok pernah menyebut. Posisi TGUPP menyerupai Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Bedanya, UKP4 mengawasi seluruh kementerian, sedangkan TGUPP ditugaskan untuk pengawasan dinas-dinas di DKI Jakarta.
"Ini mirip-mirip UKP4," kata Ahok saat itu.
Di masa Jokowi dan Ahok, jumlah anggota TGUPP tak lebih dari 10 orang. Mereka digaji menggunakan biaya operasional gubernur.
TGUPP ala Anies
Di era Anies Baswedan, TGUPP tetap dipertahankan. Bedanya, kini tim tersebut diisi oleh orang-orang pilihan Anies dengan ragam latar belakang. Ada pula beberapa nama bekas pejabat DKI yang telah mundur. Termasuk mantan timses di Pilkada DKI 2017 dulu.
Anies memastikan pembentukan TGUPP di eranya melalui proses yang benar. Anies juga menguatkan keberadaan TGUPP dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019.
Pergub tgupp from merdekacom
Di bawah Anies, jumlah anggota TGUPP membengkak. Sempat menyentuh angka 67 orang, kemudian dipangkas menjadi 50 orang. Dengan biaya operasional Rp19,8 miliar.
Mengacu rincian anggaran yang dikutip dari kompas.com, peruntukannya antara lain untuk gaji ketua TGUPP Rp51,5 juta, gaji anggota kisaran Rp15,3 juta sampai Rp31,7 juta. Tergantung pada gradenya
Kemudian honor untuk narasumber dan narasumber profesional yang nilainya mencapai Rp153 juta. Lalu uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari delapan jam Rp210.000. Ada pula ketua bidang yang jumlahnya lima orang mendapat gaji Rp41,2 juta
TGUPP terdiri dari Ketua dan sejumlah anggota yang akan mengisi beberapa bidang. Seperti bidang pencegahan korupsi, pengelolaan pesisir hingga bidang ekonomi dan percepatan pembangunan. Sebelumnya, sempat ada lima bidang, kemudian dipangkas menjadi empat.
Saat ini, TGUPP dipimpin Amin Subekti. Bongkar pasang susunan TGUPP juga terjadi. Nama-nama seperti Marco Kusumawijaya, Alvin Wijaya menyatakan mundur.
Sementara bekas pejabat DKI menyatakan bergabung. Seperti mantan kepala Bappenda Tsani Annfari, bekas Kepala Biro Umum Firmansyah, mantan Kepala Biro Administrasi Lutfi Arifin, mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kelik Indriyanto, hingga mantan Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Yuandi Bayak Miko.
Dalam perjalanannya, banyak hal menjadi tanda tanya terkait pembentukan TGUPP ala Anies. Pertama, keberadaan TGUPP dinilai membuat kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi membingungkan. Kemudian, anggaran operasional tim ini cukup besar dan memakai APBD. Selain itu, pengawasannya tidak bisa dilakukan sembarang orang karena bertanggung jawab langsung di bawah Gubernur DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan.
Gubernur Anies pernah berujar. Dia menangapi ragam kritik ditujukan untuk TGUPP bentukannya. Klaim Anies, kinerja TGUPP justru semakin dirasakan di tengah hantaman kritik.
"Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental karena itu buat saya makin banyak dikritik terkait TGUPP berarti kinerjanya mereka makin dirasakan," kata Anies, pada Oktober 2019 silam.
Setalah hampir dua tahun jalan, kinerja TGUPP kembali disorot DPRD DKI. Bahkan DPRD DKI meluapkan kekesalannya. Usulan revisi Pergub TGUPP yang berulang kali disampaikan tak kunjung dilakukan.
"Rekomendasi dari awal, sudah berkali-kali (disampaikan) Revisi Pergub terkait dengan TGUPP di mana ada fungsi operasionalnya. Sudah berulang-ulang, tapi enggak diganti-ganti nih," ketus Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono.
Atas kritik tersebut, Wagub DKI Riza Patria, kembali menegaskan. Baginya, semua orang berhak memberikan penilaian dan komentar. Terpenting, kata Riza, TGUPP memberikan dukungan, bantuan, partisipasi, kontribusi, konsep, analisa, data, untuk kepentingan Pemprov DKI dalam bekerja.
"Penting percepatan pembangunan agar Jakarta maju kotanya, bahagia warganya," tegas Riza.
(mdk/lia)