Sekwan DPRD DKI: Tak Masalah jika Anggota Menolak, Pin Emas Disimpan untuk PAW
Terkait rencana PSI yang akan membuat pin sendiri, Yuliadi mengatakan tidak ada larangan hal tersebut. "Yang penting harus koordinasi dengan kita bentuknya, jangan sampai salah," ucap Yuliadi.
Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, M Yuliadi, tidak mempermasalahkan apabila ada fraksi atau anggota di DPRD yang menolak pin emas untuk anggota Dewan. Termasuk PSI Jakarta yang sudah menegaskan menolak pin emas untuk anggota dewan.
Yuliadi menyatakan, pihaknya akan menyimpan pin emas tersebut untuk sewaktu-waktu ada pergantian anggota DPRD DKI Jakarta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Eggak masalah, nanti kita simpan. Sewaktu ada PAW (pergantian antara waktu) anggota dewan kita nggak perlu bikin lagi. Persiapan kalau ada PAW, kan kita simpan," kata Yuliadi ketika dihubungi, Rabu (21/8/2019).
Terkait rencana PSI yang akan membuat pin sendiri, Yuliadi mengatakan tidak ada larangan hal tersebut. "Yang penting harus koordinasi dengan kita bentuknya, jangan sampai salah," ucap Yuliadi.
Yuliadi mengklaim, pembuatan replika pin emas anggota dewan tak mudah dijumpai. Berbeda halnya dengan dengan pin anggota Korpri PNS.
"Pin itu (emas) enggak ada yang bikin. Nggak kaya pin Korpri, di pinggir jalan juga banyak di toko-toko," kata dia.
Diketahui, anggota DPRD DKI selain mendapatkan pin emas 5 dan 7 karat, anggota dewan akan mendapatkan jas. Kelengkapan itu diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Seluruh anggota Dewan yakni 106 anggota dewan akan mendapatkan pin emas setelah mereka dilantik pada 26 Agustus 2019. Semua anggota dewan mendapatkan termasuk anggota petahana.
Baca juga:
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Minta Pengadaan Pin Emas Dievaluasi
Pakaian Dinas & Atribut DPRD DKI Baru Habiskan Rp 4,984 Miliar
Kontroversi Anggaran Baju Dinas DPRD DKI, Kemendagri Sebut Itu Kewenangan Anies
Fraksi PDIP DPRD DKI Nilai Alokasi Dana Pembelian Pin Emas Tak Berlebihan
PSI Tolak Anggaran Pin Emas Anggota DPRD DKI, Sarankan Diganti Bahan Lain