Soal Uang Ganti Rugi Rp4,7 Miliar, Warga Rusun Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman
Pengacara Publik LBH, Charlie Albajili mengatakan, Pemprov DKI dilaporkan karena melakukan maladministrasi tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Perwakilan warga Rusun Petamburan mengajukan gugatan kepada Gubernur Anies Baswedan ke Ombudsman Jakarta Raya pada Rabu (27/10). Gugatan tersebut terkait pemenuhan janji pembayaran ganti rugi sebesar Rp4,7 miliar.
Pengacara Publik LBH, Charlie Albajili mengatakan, Pemprov DKI dilaporkan karena melakukan maladministrasi tidak menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
-
Siapa kakek dari Anies Baswedan? Sebagai pria berusia 54 tahun, Anies Baswedan adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang diplomat yang pernah menjabat sebagai wakil Menteri Muda Penerangan RI dan juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
"Putusan tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar total Rp4,7 miliar dan memberikan DO/unit rumah susun sesuai dengan janjinya sebelum penggusuran," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/10).
Dia menjelaskan kasus tersebut bermula ketika 473 KK warga RW 09 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat digusur oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 1997 untuk pembangunan Rusunami di wilayah tersebut.
Dalam pelaksanaannya Pemprov DKI melanggar hukum karena melakukan pembebasan tanah sepihak. Lalu relokasi tertunda hingga 5 tahun karena molornya pembangunan rusunami.
Kemudian warga menggugat Pemprov DKI dan dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Putusan tersebut dikuatkan melalui Putusan pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 377/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 23 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2409/KPDT/2005 tanggal 26 Juni 2006.
"Pada 15 Januari 2019 Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pernah menyampaikan janjinya untuk mematuhi isi putusan dan membayar uang ganti rugi sebesar Rp4,7 miliar kepada warga. Namun janji tersebut tidak pernah terealisasi," papar dia.
Charlie menyatakan tdak ada alasan Pemprov DKI tidak mengeksekusi putusan tersebut.
"Apa yang dilakukan Pemprov DKI adalah maladministrasi dan melanggar hak warga mendapatkan pemulihan atas pelanggaran jaminan tempat tinggal yang layak yang telah dialami," tutupnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengecek tuntutan warga Rusunami Petamburan terkait ganti rugi kepada 473 KK yang digusur Pemprov DKI pada 1997. Anies mengatakan akan taat pada aturan hukum.
"Ya nanti saya baca lagi, kalau ada dari pengadilan yang bilang ya kita sebagai pemerintah harus taat kepada institusi pengadilan. Nanti saya cek kita akan taat perintah pengadilan, apalagi kalau sudah inkrah. Ya nanti saya cek," kata Anies setelah meresmikan tempat pencucian truk di Bantargebang, Bekasi, Selasa (15/1/2019).
Kembali ke persoalan penggusuran, warga Petamburan sempat dijanjikan rusun dan uang ganti rugi tapi batal karena Pemprov DKI mengajukan permohonan agar putusan itu tak bisa dieksekusi (non-executable) ke pengadilan negeri. Saat dimintai konfirmasi terpisah, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah membantahnya.
"Bukan mengajukan agar tidak melaksanakan putusan, tapi meminta penjelasan apakah putusan ini dapat dilaksanakan karena ada beberapa amar putusan yang tidak sesuai dengan peraturan MA terkait gugatan class action," kata Yayan.
Yayan sendiri memastikan Pemprov DKI tetap akan membayar ganti rugi ke warga penggusuran di Petamburan. "Sekarang sudah ada jawaban dan sekarang tinggal melaksanakan putusan yang teknis pelaksanaannya oleh Dinas Perumahan karena terkait rumah susun dan penghuninya," jelas Yayan.
Reporter: Ika Defianti/Liputan6.com
Baca juga:
Pemprov DKI Sebut Warga Rusun Petamburan Pindah Hambat Pembayaran Ganti Rugi
DPRD DKI Soal Ide Bangun Rusun di Dataran Rendah: Bisa Jika Diterima Warga
Pemprov Jakarta Mulai Bangun 10 Rusunawa Tahun Ini, Anggaran Capai Rp 2,2 Triliun
DPRD DKI Minta Pergub Rusun Ditunda Untuk Meredam Keresahan Penghuni
Pemprov DKI ajukan anggaran pembangunan 23 rusunawa ke DPRD
Revitalisasi tahap 2, warga Rusunawa Penjaringan desak relokasi sementara