Terancam tidak gajian 6 bulan, Lulung bilang 'masih ada Tanah Abang'

Lulung tidak masalah jika APBD 2015 gagal disahkan.

Sudah memasuki bulan Maret, APBD DKI Jakarta tahun 2015 tak kunjung disahkan. Imbasnya, para PNS, termasuk anggota DPRD tak bisa menerima gaji dan tunjangannya secara utuh. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan, secara aturan, jika memang tidak ada titik temu dalam pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 maka akan Pemprov DKI akan menggunakan APBD DKI Jakarta 2014.

Namun, Lulung menduga, jika sampai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan pergub sebagai payung hukum menggunakan APBD DKI 2014, hal itu hanya akan menjadi bahan pencitraan Ahok.

"Tapi dia mau bikin opini lagi tuh entar, 'Tuh kan gue nyelametin duit yang Rp 12,1 triliun'. Tapi yang Rp 73,08 triliun ada enggak kerjaan dia. Uber (kejar) dong itu, ada elite-elite bisnis di situ," katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Bahkan, Lulung menduga, mantan Bupati Belitung tersebut melakukan 'permainan' dengan pengusaha-pengusaha besar. Untuk itu politisi PPP ini meminta masyarakat untuk melakukan pengawasan.

"Ya kita lihat aja nanti. Kita awasi sama-sama. Kok dia lebih menggunakan e-budgeting yang kami dibanding menjalankan undang-undang dalam proses hukum. E-budgeting kan belum teruji," tegasnya.

Jika Pemprov DKI Jakarta benar menggunakan APBD DKI Jakarta 2014 maka akan ada sanksi yang dikenakan kepada 106 anggota dewan dan Ahok. Kemendagri membuat Surat Edaran Nomor 903/6865/SJ yang menyatakan kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota serta seluruh anggota DPRD terancam tidak gajian selama enam bulan jika hingga 31 Desember belum mengesahkan Rancangan APBD dan Perda Penjabaran APBD untuk Tahun Anggaran 2015. Namun, Lulung menanggapi hal ini dengan santai.

"Enggak apa-apa kan masih ada Tanah Abang," cetusnya.

Sebelum terjun di dunia politik menjadi anggota DPRD, Lulung dikenal sebagai pengusaha yang memiliki sejumlah perusahaan yang mengelola keamanan, perparkiran, dan penagihan utang di wilayah Tanah Abang. Dia mendirikan PT Putraja Perkasa, PT Tirta Jaya Perkasa, koperasi Kobita, PT Tujuh Fajar Gemilang, dan PT Satu Komando Nusantara.

Lulung juga membuka kantor advokat bernama Lunggana advocat & friends yang berlokasi di Tanah Abang.