Tunggu surat DPRD, Pemprov siapkan dua skenario APBD DKI 2015
Hari ini menjadi batas terakhir Pemprov DKI untuk menyerahkan pembahasan revisi RAPBD ke Kemendagri.
Pemprov DKI Jakarta belum mengirimkan surat balasan kepada Kementerian Dalam Negeri atas hasil pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015. Pemprov masih menunggu pernyataan resmi secara tertulis DPRD DKI Jakarta atas evaluasi ini. Banggar DPRD pada akhir pekan lalu menyatakan mengembalikan pembahasan RAPBD kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari DPRD DKI Jakarta. Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan dua skenario surat untuk kelanjutan APBD DKI Jakarta.
Dia menjelaskan, surat pertama untuk menggunakan RAPBD DKI Jakarta 2015, Rp 73,08 triliun. Sedangkan, surat kedua untuk menggunakan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014, Rp 72,9 triliun. Pada masing-masing surat akan dilampirkan rincian proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
"Kami masih menunggu jawaban tertulis dari pimpinan dewan. Kalau kami sudah siap. Sampai kepada rincian kegiatan-kegiatannya, baik yang versi 2015 maupun 2014," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (23/3).
Mantan Walikota Jakarta Pusat ini mengungkapkan, keputusan soal APBD DKI harus diserahkan kepada Kemendagri hari ini, Senin (23/3). Karena waktu tujuh hari untuk melakukan pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 sudah habis pada Jumat (20/3) lalu.
"Kami tunggu sampai hari ini. Jam 15.00 WIB lah, nanti kami langsung jalan," pungkasnya.
Baca juga:
Anak buah sebut konflik Ahok vs DPRD bikin DKI shutdown seperti AS
Ahok sindir Lulung: Duit beli truk malah untuk USB 'rasa' UPS
Mendagri soal Pergub APBD: Apapun pilihannya terpenting tepat waktu
RAPBD 2015 deadlock, Ahok kirim permohonan pergub ke Kemendagri
Ahok soal pemakaian APBD 2014: Lebih baik daripada mark up
Ahok sebut DPRD DKI ulur pembahasan RAPBD 2015 biar tak jadi Perda
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.