Wali Kota Semarang Terpilih Jadi Kepala LKPP, Pakar: Tak Boleh Rangkap Jabatan
Pada Senin (10/10) lalu, Presiden Joko Widodo resmi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala LKPP di Istana Negara. Di saat yang bersamaan, sebenarnya pria yang akrab disapa Hendi itu masih menjabat sebagai Wali Kota Semarang. Pakar Unsoed memperingatkan Hendi untuk tidak rangkap jabatan.
Pada Senin (10/10) lalu, Presiden Joko Widodo resmi melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Istana Negara. Pelantikan itu dibuat atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125/TPA tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Di saat yang bersamaan, sebenarnya pria yang akrab disapa Hendi itu masih menjabat sebagai Wali Kota Semarang sejak 2011. Ia memenangi dua kali Pilkada Kota Semarang, masing-masing pada tahun 2013 dan 2020. Ia bahkan disebut sebagai calon kuat Gubernur Jateng untuk menggantikan Ganjar Pranowo di Pilkada 2024.
-
Kenapa Jaka merantau? Dengan penuh tekad, Jaka pun memutuskan untuk merantau ke negeri orang untuk mencari nafkah dan mewujudkan semua impian mereka berdua.
-
Kapan Beji Sirah Keteng dibangun? Mengutip Instagram @purbosasongko_dalang, Situs Beji Sirah Keteng dibangun pada masa pemerintahan Raja Sri Jayawarsa.
-
Apa yang diterima Pemprov Jateng dari Balai Bahasa? Pada Kamis (10/8), Pemprov Jateng menerima hibah dari Balai Bahasa berupa bangunan gedung permanen dan perangkatnya.
-
Bagaimana cara membuat Jenang Saren? Mengutip Kemdikbud.go.id, bahan utama yang digunakan untuk membuat jenang saren adalah tepung ketan dan gula jawa.
-
Kenapa Candi Jago dibangun? Sejarah Candi Jago dibangun atas inisiasi Raja Kertanegara untuk menghormati mendiang sang ayah, Raja Sri Jaya Wisnuaedhana (1248-1268).
-
Bagaimana cara membuat kue jipang? Berasnya dimasukkan ke situ,” ungkap pemilik kanal YouTube Brent Sastro sembari menunjuk sebuah alat pemanas yang dihubungkan ke gas elpiji. Di sebelahnya, tampak sebuah wajan berisi air gula yang dicampur minyak sedang dipanaskan.
Terkait terpilihnya Hendi sebagai Kepala LKPP, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Muhammad Fauzan mengatakan Hendi harus meletakkan jabatannya sebagai Wali Kota Semarang.
“Undang-undang di negara kita melarang kepala daerah merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,” kata Fauzan dikutip dari ANTARA pada Senin (10/10). Lalu alasan apa lagi yang membuat orang nomor satu di Semarang itu harus menanggalkan jabatannya sebagai kepala daerah? Berikut selengkapnya:
Undang-Undang yang Mengatur
©2014 Merdeka.com
Berdasarkan Pasal 122 huruf m Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepala daerah dalam hal ini bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota merupakan seorang pejabat negara.
Sementara dalam Pasal 76 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa kepala daerah dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jadi tentunya Hendrar Prihadi harus meletakkan jabatannya sebagai Wali Kota Semarang. Apalagi akhir masa jabatannya masih lama,” kata Fauzan.
Contoh Terdahulu
©ANTARA/HO-Humas Ditjen Linjamsos
Prof Fauzan menjelaskan, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Hendrar Prihadi, Gubernur Jawa Tengah dapat menunjuk Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rayahu sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota hingga ditetapkan sebagai pejabat definitif atau hingga akhir masa jabatan.
Hal ini pernah berlaku pada Tri Rismaharini saat ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial. Saat itu ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan posisinya digantikan oleh Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana.
Demikian pula saat Gubernur Jateng Mardiyanto ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Saat itu posisinya digantikan oleh Wakil Gubernur Ali Mufiz.
Bernuansa Politik
©2020 Merdeka.com/Danny Adriadhi Utama
Saat disinggung apakah penunjukkan Hendi itu bernuansa politik, Fauzan tak menampik hal itu bisa saja terjadi. Namun apabila pertanyaan ini diajukan pada pihak yang mengangkat Hendrar Prihadi, mereka pasti akan menampik faktor politik itu dan menjawab karena sudah sesuai kapasitasnya.
“Orang menilai seperti itu ya bisa saja. Karena pertanyaannya apa tidak ada orang lain,” pungkas Fauzan.