14 November Peringati HUT Brimob Polri, Ini Sejarah dan Tema Tahun 2023

Hari Ulang Tahun Brimob atau Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia jatuh pada tanggal 14 November setiap tahunnya. Tanggal ini menandai berdirinya Brimob pada tahun 1946 di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Brimob memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai situasi, termasuk pengamanan, penindakan terorisme, dan penanganan bencana.

Brimob sendiri adalah sebuah satuan khusus di dalam Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam menanggulangi dan menindak kejahatan, terorisme, serta memberikan dukungan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Perayaan HUT Brimob Polri biasanya diisi dengan berbagai kegiatan, seperti upacara bendera, defile pasukan, pemberian penghargaan, dan berbagai kegiatan sosial. Perayaan ini menjadi kesempatan untuk mengenang sejarah dan pengabdian Brimob dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Selama peringatan HUT Brimob, pimpinan Brimob dan anggotanya umumnya menyampaikan pesan-pesan motivasi, peringatan akan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan negara, serta apresiasi terhadap dedikasi dan pengorbanan anggota Brimob dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sejarah Berdirinya Brimob Polri

Awalnya Bentukan Jepang

Korps Brimob Polri adalah pelaksana utama Mabes Polri yang khusus menangani kejahatan berintensitas dan berkadar tinggi. Mengutip laman korbrimob.polri.go.id, Brimob memiliki andil besar dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa, baik dalam merebut kemerdekaan maupun melawan pemberontak di masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia. Korps Brimob Polri juga tidak terlepas dari tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri.

Cikal bakal Korps Brimob Polri adalah sebuah organisasi bentukan Jepang yang mengalami beberapa kali perubahan nama mulai dari Tokubetsu Kaisatsu Tai, Polisi Istimewa, Mobrig (Mobil Brigade) dan Brimob (Brigade Mobil). Peran organisasi ini mulai terlihat ketika pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.

Serah terima kekuasaan dari Belanda ke Jepang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh dan Letnan Jenderal Pooten yang merupakan Panglima tertinggi angkatan perang Belanda di Indonesia. Sedangkan Jepang diwakili oleh Panglima Tentara keenam belas, Letnan Jenderal Imamura.

Namun, Jepang yang awalnya dikira sekutu ternyata berbalik menyerupai musuh layaknya penjajah Belanda.

Sasaran Jepang yang utama adalah untuk memperoleh dukungan dan bantuan dari bangsa Indonesia dalam program invasinya. Setelah dua minggu berada di Indonesia, sifat dan tujuan sebagai imperialis Jepang semakin nampak jelas.

Dengan dalih untuk mempermudah pengambilalihan kekuasaan dan pemerintahan, permerintah militer Jepang secara berturut-turut mengeluarkan peraturan-peraturan imperialisnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tanggal 8 Maret 1942 dan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 20 Maret 1942.

Isi pokok kedua undang-undang tersebut adalah melarang semua bentuk kegiatan pergerakan. Semua organisasi politik dan berbagai organisasi pergerakan yang ada di Indonesia dibekukan. Pembekuan ini dilakukan dengan alasan untuk menciptakan kestabilan keamanan. Bendera merah putih dilarang dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dilarang diperdengarkan dan dinyanyikan.

Setelah sekitar dua bulan Jepang menduduki Indonesia, situasi perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Armada Jepang di Laut Karang dapat dihancurkan oleh sekutu pada tanggal 7 Mei 1942 dan pada 7 Agustus 1942 pasukan sekutu berhasil menduduki kawasan Kepulauan Salomon di Samudera Pasifik. Dikarenakan dua kekalahan yang berturut-turut serta keterbatasan personel,Jepang memutuskan mengubah strategi perangnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga bantu militer, Jepang secara intensif mulai Maret 1943 sampai Desember 1944, telah membentuk beberapa organisasi semimiliter dan militer contohnya seperti Seinendan (Barisan Pemuda) yang bertugas untuk membantu pemerintah militer Jepang dalam hal peningkatan produksi maupun pengamanan garis belakang.

Keibodan (Barisan Pemuda Pembantu Polisi) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban daerah setempat, Heiho (Pembantu Prajurit ) bertugas untuk membantu tentara Jepang baik di garis depan maupun belakang, dan Peta (Pembela Tanah Air) yang adalah organisasi militer yang dibentuk atas kehendak bangsa Indonesia karena pemerintah militer Jepang menghendaki bantuan militer sebanyak-banyaknya dari penduduk Indonesia.

Adanya tuntutan dari dalam dan luar negeri yang terus menekan membuat pemerintah militer Jepang menginginkan adanya tenaga cadangan polisi yang dapat digerakkan dengan cepat dan memiliki mobilitas yang tinggi serta dapat berperan sebagai tenaga tempur. Keinginan ini direalisasikan dengan membentuk satuan Polisi Khusus yang disebut Tokubetsu Keisatsu Tai.

Tokubetsu Keisatsu Tai

Tokubetsu Keisatsu Tai beranggotakan para polisi muda dan pemuda polisi serta didirikan di setiap Karesidenan di seluruh Jawa, Madura dan Sumatera. Memiliki persenjataan yang lebih lengkap dari pada polisi biasa, para calon anggotanya pun diasramakan dan memperoleh pendidikan serta latihan kemiliteran dari tentara Jepang. Tokubetsu Keisatsu Tai pun menjadi pasukan polisi yang terlatih, berdisiplin tinggi dan terorganisasi dengan rapi.

Ketika Jepang menyerah kalah kepada sekutu dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu pula masa penggemblengan Tokubetsu Keisatsu Tai telah cukup. Bersama-sama dengan rakyat dan berbagai kesatuan lainnya, anggota Tokubetsu Keisatsu Tai telah bahu-membahu dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh satuan semimiliter dan militer di Indonesia dibubarkan. Satu-satunya kesatuan yang masih boleh memegang senjata adalah Tokubetsu Keisatsu Tai. Keadaan ini menempatkan Tokubetsu Keisatsu Tai menjadi pioner dalam awal perebutan senjata untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satuan ini juga yang mensponsori pembukaan gudang-gudang senjata secara paksa. Pada kelanjutannya, senjata-senjata itu dibagikan pada mantan anggota semimiliter dan militer serta para pejuang lainnya.

Tepat pada tanggal 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Tk. I. Mohammad Jasin, membacakan teks Proklamasi dari pasukan Polisi Istimewa yang berbunyi; “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia“.

Berubah Menjadi Brimob

Setelah setahun lebih Polisi Istimewa berkiprah di garda depan dalam aneka perebutan fasilitas militer dan tempat-tempat strategis di pulau Jawa dan Sumatera, pada tanggal 14 November 1946 seluruh kesatuan Polisi Istimewa, Barisan Polisi Istimewa dan Pasukan Polisi Istimewa dilebur menjadi Mobile Brigade (Mobrig) atau sekarang terkenal dengan sebutan Brigade Mobile (Brimob).

Tema HUT Brimob Polri Tahun 2023

Melansir akun resmi Korps Brimob, tema dan logo HUT ke-78 Brimob tahun 2023 adalah;

"Negara Aman Menuju Indonesia Maju"

Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan

Adapun makna serta arti Logo HUT ke-78 Korps Brimob Polri Tahun 2023:

Roda Kompas

Melambangkan kesiapan Brimob untuk bertugas ke seluruh penjuru negeri demi mengamankan dan menjaga Keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Lambang Tribrata dan Bintang Tiga

Bermakna bahwa Korbrimob merupakan bagian dari Polri yang memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya.

Angka 78 berwarna Merah Putih

Melambangkan kesetiaan dan bakti Korps Brimob sejak awal lahirnya hingga saat ini HUT Ke-78

Bendera dan tema HUT Brimob

Bermakna bahwa Brimob siap. untuk mengamankan Pemilu, memelihara Persatuan dan Kesatuan demi terwujudnya Kamdagri (keamanan dalam negeri) menuju Indonesia maju.

Fungsi Utama Brimob

Brigade Mobil (Brimob) Polri memiliki sejumlah fungsi utama yang mencakup berbagai aspek penanganan keamanan dan ketertiban. Fungsi utama Brimob melibatkan pengamanan dan penanggulangan berbagai situasi darurat, termasuk ancaman keamanan dalam negeri. Berikut adalah beberapa fungsi utama Brimob:

Pengamanan Dalam Negeri:

• Brimob memiliki peran utama dalam pengamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
• Terlibat dalam pengamanan acara-acara besar, seperti pemilihan umum, kunjungan tamu negara, dan kegiatan yang memerlukan penanganan khusus.

Penanganan Kerusuhan dan Konflik Sosial:

• Menanggulangi kerusuhan, keributan, atau konflik sosial yang mengancam ketertiban umum.
• Terlibat dalam penanganan demonstrasi dan unjuk rasa yang memerlukan penanganan khusus.

• Brimob memiliki peran penting dalam penanganan kasus terorisme dan upaya pencegahan serangan teroris di Indonesia.
• Dilatih untuk menangani situasi krisis terkait terorisme dan bekerja sama dengan unit antiteror lainnya.

• Memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan saat terjadi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi.

Penugasan di Daerah Konflik atau Terpencil:

• Brimob sering ditempatkan di daerah-daerah yang mengalami konflik bersenjata atau memiliki akses yang sulit dijangkau oleh kepolisian reguler.
• Menangani situasi di daerah perbatasan atau terpencil yang memerlukan penanganan khusus.

• Brimob terlibat dalam penanggulangan aksi kriminal berat, seperti perampokan bersenjata, penyanderaan, dan kejahatan serius lainnya.
• Dilatih untuk menangani situasi kriminal yang melibatkan senjata api dan tindakan berbahaya lainnya.

Pemeliharaan Ketertiban di Penjara:

• Terlibat dalam pemeliharaan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan penanganan keamanan di dalamnya.

• Brimob dapat terlibat dalam misi perdamaian internasional yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan keterlibatan dan kontribusi Indonesia dalam skala global.