Ada aturan, tak ada bentrokan

Suara para sopir angkot dalam beberapa demo itu hampir sama. Mereka menolak keberadaan angkutan berbasis online. Pendapatan mereka turun sejak ojek online dan taksi online merajalela di jalan tanpa ada aturan.

2017-03-27 08:36:17

Sepanjang bulan Maret 2017, demonstrasi sopir angkutan umum yang berujung bentrok terjadi di wilayah seputar Jakarta. Di Tangerang, pengemudi ojek online ditabrak sopir angkot yang mengakibatkan korban kritis di rumah sakit. Di Bandung, mobil warga yang melintas di tempat demo dihancurkan para sopir angkot karena dikira taksi online. Terakhir, bentrok antara sopir angkot dengan pengemudi ojek online pecah di Bogor.

Suara para sopir angkot dalam beberapa demo itu hampir sama. Mereka menolak keberadaan angkutan berbasis online. Pendapatan mereka turun sejak ojek online dan taksi online merajalela di jalan tanpa ada aturan. Mereka meminta pemerintah menertibkan ojek dan taksi online tersebut.

Sekjen DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono menyalahkan pihak transportasi berbasis online sebagai penyebab bentrokan. Ateng mempertanyakan izin operasional mereka. Meski menguntungkan masyarakat dan merupakan inovasi teknologi, usaha transportasi online harus mengikuti aturan.

Apalagi, dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kendaraan roda dua tidak diizinkan sebagai kendaraan angkutan umum. Tapi faktanya motor kini dijadikan usaha untuk mengangkut penumpang.

"Angkutan roda dua itu tidak boleh. Secara spesifik yang boleh angkutan umum adalah minimal roda tiga, bajaj, bemo itu boleh," kata Ateng saat berbincang dengan merdeka.com, di kantor DPP Organda, Jakarta, Jumat (24/3) lalu.

Demo angkot di Tangerang ©2017 merdeka.com/mitra ramadhan

Ateng juga menegaskan, Organda tidak terlibat dalam demo-demo sopir angkot yang berujung bentrok di beberapa daerah. Aksi itu murni inisiatif para sopir angkot. Persaingan dengan tarif murah yang diberikan oleh transportasi online, kata dia, membuat pemasukan sopir angkutan umum turun hingga 40 persen.

"Pendapatan hari ini, buat bayar utang kemarin. Para sopir terpaksa mengutang dulu untuk memenuhi kebutuhan harian," ujarnya.

Organda, lanjut Ateng, mendukung keputusan pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan No 32/2016 mulai 1 April 2017, walaupun aturan itu cenderung menguntungkan pengusaha taksi online.

Misalnya, pada angkutan umum minimal kendaraan memiliki kapasitas mesin 1.300 cc, sedangkan taksi online hanya 1.000 cc. Selain itu ketika angkutan umum diwajibkan mempunyai bengkel pemeliharaan, taksi online boleh bekerjasama dengan perusahaan bengkel.

Bila aturan itu diterapkan dengan benar, Ateng menjamin, bentrokan yang selama ini terjadi tak terulang. Pihaknya pun menginginkan semua aman dan damai. Soal pandangan negatif masyarakat terhadap angkutan umum, menurut Ateng sah saja. Karena dalam Undang-undang menyatakan semestinya pemerintah menyediakan angkutan umum bagi masyarakat. Tapi negara tidak mungkin menyediakan 100 persen dengan pertimbangan berbagai hal. Oleh karena itu untuk diberikan kesempatan kepada swasta untuk menyelenggarakan.

Dia mencontohkan di negara maju angkutan umum berjalan dengan baik karena negara melakukan subsidi kepada masyarakat. Karena operator angkutan umum hanya bertugas sebagai pelaksana. Di sisi lain, Ateng menyatakan, Organda sering kali melakukan imbauan kepada para sopir agar menjalankan angkutan umum dengan baik. Bahkan untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik, setiap tahun menyelenggarakan pendidikan untuk pengemudi.

"Masyarakat memang masih menilai kalau sopir angkutan umum buruk," pungkasnya.

Mencontoh ojek online vs ojek pangkalan

Sopir angkot dan taksi online mungkin harus mencontoh kesepakatan antara ojek online dengan ojek pangkalan yang berlaku di Jakarta. Di stasiun-stasiun kereta, kedua kubu menyepakati aturan tak tertulis untuk mencegah bentrokan.

Ojek online dan angkot di Tangerang damai ©2017 Merdeka.com

Seperti dituturkan Muhamad Haris (37), pengemudi ojek online yang biasa mangkal di wilayah Stasiun Tebet. Selama ini di stasiun Tebet aman dan damai. Mereka menerapkan aturan jika ojek online tidak boleh mengangkut penumpang di depan stasiun.

"Penumpangnya kita minta ke arah pos polisi atau Warung Up Normal. Kalau nganterin boleh sampai depan stasiun," ucap Haris kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.

Meski aturan itu hanya lisan, namun ojek online konsisten dengan kesepakatan tersebut. Menurut dia selama ini belum ada yang melanggar kesepakatan itu. Untuk menciptakan damai dan aman ialah saling mengerti karena sama-sama mencari nafkah.

Sedangkan pengemudi ojek pangkalan Saiman (58) mengungkapkan, sejak adanya ojek online penghasilannya menurun. Tapi dia memahami kondisi itu karena penumpang berhak untuk memilih angkutan. Ayah tiga anak itu pun meyakinkan jika ojek pangkalan dan ojek online di sekitar stasiun Tebet damai.

"Apa yang mau diributkan? Rezeki setiap manusia sudah ada yang mengatur," ucap Saiman.

Baca juga:
DPR ingatkan GO-JEK, Grab, Uber berjasa tekan pengangguran
Pasca bentrok, peredaran ojek online dibatasi
GO-Jek siap ikuti aturan baru pemerintah soal tarif
Pemkot Depok lakukan kajian aturan soal angkutan online
Transportasi online diberi waktu 3 bulan untuk patuhi aturan baru

(mdk/bal)