Bicara sejahtera tak cuma soal upah

Bicara sejahtera tak cuma soal upah. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mendata lebih kurang 60 persen para pekerja hanya lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kondisi ini berbanding terbalik. Bila melihat masa depan dunia kerja. Tantangan besar pun sudah di depan mata.

2018-02-19 07:00:00

Angka pengangguran menunjukkan penurunan. Hampir mencapai target. Banyak langkah diambil pemerintah. Tetap saja, masih banyak kendala perlu segera diperbaiki. Bila Indonesia tak mau dianggap negara tertinggal. Salah satunya meningkatkan pendidikan angkatan kerja.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mendata lebih kurang 60 persen para pekerja hanya lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Kondisi ini berbanding terbalik. Bila melihat masa depan dunia kerja. Tantangan besar pun sudah di depan mata.

Masalah upah buruh juga masih menjadi tantangan. Mereka terus mendesak pemerintah melakukan intervensi kepada perusahaan. Namun, kondisi ini justru menjadi dilema. Pemerintah menginginkan para pengusaha terus mengembangkan industri. Sedangkan satu sisi, buruh juga memerlukan peningkatan gaji.

Kami bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri pada akhir Januari lalu di rumah dinasnya kawasan Jalan. Berbincang banyak masalah perburuhan. Semua saling berhubungan. Dari tingkat pendidikan hingga ancaman gaya baru industri ke depan.

Banyak rencana dibuat pemerintah. Terutama guna meminimalisir ancaman tersebut. Berikut wawancara merdeka.com dengan Menteri Hanif.

Bagaimana pendapat Anda tentang buruh di Indonesia?

Kita ini kalau bicara mengenai buruh atau tenaga kerja ini tantangannya masih besar. Satu terkendala dengan profil angkatan kerja kita. Rata-rata angkatan kerja kita kan lulusan SD dan SMP yang jumlahnya mencapai 60-an persen. Jadi ini jumlah yang sangat besar dari 131,5 juta angkatan kerja kita untuk tahun ini, 60-an persennya ini angkatan SD, SMP. Nah tentu ini punya masalah sendiri karena satu, kalaupun mereka bisa bekerja, seringkali mereka tidak cukup punya karir, jadi mereka stuck, bekerja di level tertentu yang biasanya di level bawah lalu enggak naik-naik.

Kalau orang biasanya kerja di pabrik gula bertahun-tahun jadi operator, mau jadi mandor juga enggak bisa-bisa karena lulusan SD, SMP, kompetensinya juga terbatas. Ini tentu jadi PR kita untuk mendorong terjadinya peningkatan percepatan kompetensi sekaligus sertifikasi profesi dari tenaga kerja kita.

Nah yang kedua dari sisi perlindungan, yakni pelanggaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan itu bisa kita kurangi dari waktu ke waktu. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini dari segi kasus juga menurun, dari segi tingkat kepatuhan perusahaan juga terus meningkat. tapi kita mau genjot terus ini agar terjadi masifikasi dari sisi pemantauan perusahaan.

Keluhan utama buruh itu kan upah minim. Bagaimana peran Kemenaker dalam mengatasi keluhan tersebut?

Kalau soal upah minim itu kan harus dipahami mereka ini jaring pengaman, dia ini diperuntukkan bagi pekerja yang kurang dari satu tahun. Jadi ini sebetulnya untuk pekerja baru. Jadi jangan berkutat dari situ kalau menurut saya. Upah minimum itu juga jangan diributkan terus, karena ini jaring pekerja yang bekerja di bawah satu tahun.

Nah bagaimana pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun, nah di situ berlaku struktur skala upah. Di mana orang diupah, digaji dengan menggunakan berbagai pertimbangan. Seperti masa kerja, kompetensi, pendidikan, prestasi dan lain sebagainya. Kalau yang dimainkan hanya upah minimum saja, saya khawatir kalau nanti semua orang digaji upah minimum. Kalau ada pekerja yang bekerja dengan masa yang lama baru dikasih selisih sedikit. Misalnya selisih kerja 10 tahun dibedakan cuma Rp 100 ribu, ini malah yang enggak bagus.

Kedua, kalau berbicara masalah kesejahteraan itu kita tidak bisa hanya bertumpu pada pintu masuknya. Pintu masuk itu namanya upah. Kita juga harus konsentrasi pintu keluar yaitu pengeluarannya. Kalau Anda berpikir untuk membentuk sejahtera lalu Anda harus memperbesar masuknya tapi pintu keluarnya juga besar kan nanti malah jadi masalah. Oleh karena itu menurut saya, yang di-manage juga pintu keluarnya sangat penting.

Pemerintah dalam konteks ini selain menjaga pelaksanaan upah minimum ini bisa berjalan dengan baik, pemerintah juga memastikan agar pintu keluar ini bisa makin kecil. Caranya dengan kebijakan-kebijakan sosial, akses terhadap proses pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap transportasi, akses terhadap keuangan, dan lain sebagiannya, jaminan sosial. Ini kan bagian dari upaya untuk memperkecil pintu keluar itu. Sehingga walaupun ya enggak besar sekali tapi pengeluarannya. Jangan sampai penghasilan besar, pengeluarannya juga besar, itu kan sama saja.

Di sinilah saya ingin mendorong semua pihak dan serikat pekerja untuk melihat dan berkonsentrasi pada isu ini juga. Sehingga dia bisa mendorong kebijakan sosial dari pemerintah itu semakin berkualitas untuk memperkecil pengeluaran dari pekerjaan tadi.

Anda dianggap sudah berhasil dengan menurunkan angka pengangguran. Terakhir BPS menyebut 5,5 persen dan Presiden Jokowi pun sedang gencar dengan pembangunan infrastruktur. Seberapa jauh pengaruh pembangunan yang digenjot pemerintah dengan penurunan pengangguran?

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain. Kalau tidak dilakukan sekarang, pasti akan semakin tertinggal dari negara-negara lain yang sudah melaju pesat sedangakan kita masih di situ-situ saja, itulah kenapa pembangunan infrastruktur digenjot agar daya saing Indonesia semakin kuat dan memperbesar penyerapan tenaga kerja dibanding negara tetangga.

Selain itu juga pembangunan infrastruktur juga akan memperluas lapangan kerja. Bahwa lapangan kerja tidak hanya diciptakan dari pembangunan infrastruktur ya, tapi pembangunan infrastruktur berkontribusi terhadap perluasan kesempatan kerja di masyarakat karena banyak proyek pemerintahan yang berjalan kemudian pelaksanaan anggaran dari negara juga berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat di bawah.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Angka 5,5 persen ternyata secara presentasi memang turun namun secara jumlah naik sepuluh ribu. Bagaimana penjelasan Anda?

Angkatan kerja naik tiap tahunnya dan banyak lulusan baru yang awalnya bukan katagori angkatan kerja menjadi kategori angkatan kerja dan pasti menjadi sebuah kenaikan. Maka yang dilihat adalah perentasenya bukan jumlahnya karena secara presentase itu rasional berarti itu managebel.

Alhamdulillah kalau kita lihat dari Angka pengangguran sekarang 5,5 persen dari sejak indonesia reformasi merupakan angka pengangguran terendah sejak kita reformasi. Sejak reformasi ini angka pengangguran paling rendah, jadi sekali-kali diapresiasi yang kaya gitu. Jadi kalau lihat gelas itu jangan yang kosongnya, sekali-kali separuh isi separuh kosong.

Masih soal pengangguran. Dengan adanya teknologi dan perkembangan lain, manusia dibuat lebih mudah. Apakah akan mempengaruhi angka pengangguran?

Pasti. Ada beberapa hal yang perlu Pemerintah lakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat. Pertama adalah perlunya industri melakukan transformasi proses bisnis. Kenapa diperlukan? karena adanya pwrkembangan industri yang masif jadi lebih kompetitif atau daya saing harus diperbaiki setiap saat supaya tidak gulung tikar.

Yang dimaksudkan dengan skema transformasi adalah ketika ada sebuah industri dan muncul sebuah perkembangan teknologi informasi, maka industri yang ada itu menjadi old industri hanya gara-gara adanya perkembangan informasi yang baru. oleh old industri karena itu industri ini harus ditransformasikan menjadi new industri. Proses bisnis harus diubah yang tadinya akan membuat produk sepuluh tahap kemudian mengerucut menjadi tiga tahap.

Skema transformasi ini menjadi penting, utamanya untuk menghindari goncangan industrial berupa bisnis shock di mana industrinya tidak bisa bersaing kemudian gulung tikar. Yang kedua, main power shock, yakni goncangan ketenagakerjaan, di mana industrinya survive, masih hidup namun melakukan PHK besar-besaran yang masif dan akhirnya menimbulkan goncangan ketenaga kerjaan, itulah kenapa kita dorong agar industrinya melakukan transformasi. Jadi kalau melakukan digitalisasi, prosesnya berapa lama, konsekuensinya apa saja dan pekerjanya mau diapakan, serta berdialog dengan serikat kerjanya.

Kedua ketika industrinya berubah dari old industri ke new industri, yang namanya pekerjaan juga akan berubah sehingga harus ditransformasikan menjadi new job karena perkembangan teknologi yang masif dan cepat membunuh pekerjaan sekarang sekaligus menciptakan pekerjaan yang baru. Di sinilah pentingnya melakukan pemetaan pekerjaan masa depan (future jobs map).

Jadi pekerjaan masa depan itu seperti apa? Pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang seperti apa? Dan ini lah yang dilakukan pemerintah sektornya dipetakan di mana yang paling berdampak dari situ.

Ketiga pada saat pekerjaan berubah maka skill-nya juga berubah, skil yang ada tiba-tiba bisa menjadi old dan harus ditransform menjadi new skils. Contohnya dulu saya itu jagoan pakai komputer ws, tapi sekarang sudah tidak bisa dipakai. Nah itu kan berarti skil kita harus ditransformasi. Misalnya dulu pakai mesin tik lalu jadi pakai komputer.

Oleh karena itu, tiga level ini harus dilakukan dengan sinergi dari pemerintah, dunia usaha dan serikat pekerja.

Apakah para pekerja menganggap dengan perubahan new industri ini justru akan membunuh mereka, di mana mereka khawatir kemampuannya tak dipakai lagi? Lantas bagaimana Anda mengatasi ini?

Ya itu pasti. Cara mempertahankannya adalah bagaimana mendorong agar adanya akses. Up skilling dan reskilling. Contohnya dulu kan suka menulis surat karena ada pekerjaan menulis surat maka ada pekerjaan pengantar Surat, kantor pos. Sekarang di mana ada antar surat di kantor pos? Enggak ada kan. Kenapa? Karena sekarang nulisnya pakai SMS, WhatsApp, sosmed. Lalu bagaimana yang mengantarkan surat? Tolak SMS? Tolak WhatsApp. Terus kami ini harus dilatih dong, kami beri pelatihan. Beri kami kemampuan lain selain mengantar surat.

Konsep mengenai pembaharuan skill sangat penting untuk mengantisipasi digitalisasi yang akan berdampak terhadap pekerja. Oleh karenanya akses dan mutu untuk pelatihan kerja menjadi sangat penting sehingga mereka yang terdampak dari situ bisa mendapatkan askes upskilling dan reskilling sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk mengakses pasar kerja yang baru yang lebih berbasis digital.

Pada tahun 2014, Presiden Jokowi akan membuka 10 juta lowongan pekerjaan dalam lima tahun. Sudah sejauh apa realisasinya?

Pada realisasinya sudah mencapai bahkan lebih dari 10 juta. Pertahun berarti 2 juta, dari berbagai sektor yang ada ini kalau dijumlahkan angkanya lebih Dar 2 juta, saya lupa angkanya. Tahun berapa itu angkanya 2,3 juta. Tahun 2017 ada 2,6 juta kalau enggak salah. Tiap tahun angkanya sudah di atas 2 juta. Jadi sudah mencapai targetnya tinggal kerja buat 2018 dan 2019 Karena 10 juta nya selama 5 tahun. Dan itu dibuat dari berbagai sektor. Pariwisata, konstruksi, energi berkontribusi dan yang lainnya juga.

(mdk/ang)