Diskusi Sana-sini Lalu Bubarkan FPI

Sejumlah alasan menjadi pertimbangan pemerintah ketika memutuskan pembubaran FPI. Salah satunya demi menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, keutuhan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (Ormas).

Pemerintah pun menilai bahwa anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan FPI juga dianggap telah bertentangan dengan pasal 5 huruf g, pasal 6 huruf f, pasal 21 huruf b dan d, pasal 59 ayat 3 huruf a, c, dan d, pasal 59 ayat 4 huruf c, dan pasal 82 UU Ormas.

Alasan berikut yang menjadi pertimbangan pemerintah, yakni FPI belum memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas. Adapun SKT FPI berlaku sampai 20 Juni 2019. FPI juga tidak memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Dengan begitu, secara de jure sejak 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar.

Tak hanya itu. Pemerintah juga memperhatikan rekam jejak anggota dan pengurus FPI. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah anggota maupun pengurus FPI terlibat dalam tindak pidana terorisme serta tindak pidana umum. Tercatat sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme. Dari jumlah ini, 20 orang di antaranya telah dijatuhi pidana.

Tercatat pula, ada 206 orang anggota dan atau pengurus FPI terlibat berbagai tindak pidana umum yang 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. Anggota dan pengurus FPI juga kerap melakukan tindakan razia atau sweeping di masyarakat yang sesungguhnya merupakan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, jika mengacu pada UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), maka pembubaran FPI memang sudah sesuai dengan ketentuan. Namun, tidak demikian jika keputusan tersebut ditilik dari sisi konstitusi atau UUD 1945. Bisa dikatakan, lanjut dia, pembubaran FPI bertentangan dengan prinsip-prinsip UUD.

Menurut dia hak untuk berserikat dan berkumpul dilindungi oleh UUD. Pasal 28, 28c, 28d, 28i UUD 1945, lanjut Feri menjaga dan melindungi hak-hak orang untuk merdeka, berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Baik secara lisan maupun tulisan. “Jadi secara konstitusional UU Ormas yang baru itu bertentangan. Itu sebabnya UU Ormas yang baru ini terkesan sangat Orde Baru ya. Dimana pemerintah yang menunjuk langsung sebuah pembubaran,” kata dia kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Dia pun membandingkan UU Nomor 16/2017 dengan Undang-Undang Ormas yang lama, yakni UU Nomor 17/2013. Dalam Undang-Undang yang lama, proses pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan. Jadi tidak serta-merta diputuskan langsung oleh pemerintah. Adapun dasar pertimbangan yang dipakai dalam Undang-Undang Ormas yang lama, karena keputusan yang diambil bisa sangat subjektif dan membuat pemerintah terkesan otoriter. “Sehingga dilakukan melalui proses pengadilan.”

Feri menjelaskan bahwa pembubaran sebuah organisasi, termasuk FPI sebaiknya dilakukan lewat mekanisme pengadilan. Jika menilik data maupun fakta yang disampaikan pemerintah terkait pelanggaran FPI maka sesungguhnya tidak sulit untuk menang di pengadilan. Bukan malah dengan serta-merta membubarkan FPI.

Akibat tindakan tersebut bisa berbahaya. Pemerintah bisa terjebak ke dalam nuansa otoritarianisme. Di mana pemerintah nanti sesuka hatinya membubarkan atau lembaga atau institusi lain. “Secara prinsip, secara hak asasi manusia, tidak bisa hak seseorang kemudian dikebiri dengan membentuk UU sendiri. Mestinya dilakukan melalui proses pengadilan yang fair, yang terbuka agar FPI bisa membela dirinya," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengharapkan pemerintah berlaku adil. Dalam arti tidak hanya bersikap demikian hanya kepada FPI saja. Dalam pandangan dia, jika yang menjadi alasan pemerintah melarang FPI karena SKT yang sudah tidak lagi berlaku, maka hal yang sama juga harus diberlakukan pada Ormas-Ormas lain yang SKT-nya tidak berlaku dan tidak mengajukan perpanjangan.

Selanjutnya, alasan pembubaran FPI juga terkait aktivitasnya yang dinilai melanggar hukum dan meresahkan masyarakat. Alasan ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk menindak ormas lainnya. “Karena dalam pemahaman saya tidak hanya FPI yang dalam kegiatannya juga melakukan tindakan seperti sweeping dan perbuatan-perbuatan main hakim sendiri,” ujar dia menjelaskan kepada merdeka.com, pekan lalu.

Kuasa Hukum FPI Azis Yanuar menanggapi sejumlah alasan yang dipakai pemerintah ketika membubarkan FPI. Dia membantah pernyataan bahwa FPI melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Menurut dia, anggota FPI tunduk pada hukum ketika menjalankan kegiatan. Jika pun ada oknum FPI yang melakukan pelanggaran, maka silakan ditindak. Sejauh ini, lanjut dia, aparat penegak hukum sudah menindak oknum-oknum anggota FPI yang melanggar hukum.

“Ada oknum yang melakukan sweeping kemudian melanggar hukum, dihukum. Sudah kan? Ya sudah. Selesai, trus apa lagi? Kan sama. Saya mau tanya, ada institusi yg bebas dari oknum? Nggak ada. Polisi ada juga yang melakukan kesalahan dihukum, apa terus kita bilang polisi ini salah semua orang, kan nggak,” tegasnya kepada Merdeka.com, pekan lalu.

Menurut dia, kesalahan yang dilakukan individu dalam sebuah organisasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa organisasi tersebut buruk semata. Pihak manapun, tegas dia, tentu tidak akan menerima jika diberikan stempel berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh segelintir anggotanya. “Pidana itu kan individu. Individunya salah, dihukum. Kalau diidentikkan, kalau saya bales identikan kan tidak ada yang mau,” imbuh dia.

Meskipun berpandangan bahwa pembubaran ormas selaiknya dilakukan lewat putusan pengadilan, Feri mengakui bahwa saat ini mekanisme telah berubah. Menurut dia, pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pemerintah serta Undang-Undang Ormas yang baru, dapat menempuh jalur hukum. Baik lewat Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Mahkamah Konstitusi.

“Sekarang kan prosesnya berbeda ya. Dulu pengadilan dulu baru pembubaran. Sekarang pembubaran dulu baru pengadilan. Karena ini surat keputusan bersama 6 Menteri dan Lembaga maka menurut saya bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk SKB-nya. Tapi kalau UU Ormas ini bermasalah bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji. Kan dulu sudah pernah diuji. Bisa diuji lagi dengan alasan yang berbeda,” ungkap Azis menjelaskan.