Hari-Hari Resah Buruh Harian

Rasa khawatir tergambar jelas dalam raut muka perempuan berusia 20 tahun ini. Penyebabnya, penghasilan dia sebagai buruh di PT Chang Shin Reksa Jaya, produsen sepatu berlabel internasional itu bakal berkurang dari yang biasa didapat.

2021-07-21 06:04:00

Rasa khawatir tergambar jelas dalam raut muka perempuan berusia 20 tahun ini. Penyebabnya, penghasilan dia sebagai buruh di PT Chang Shin Reksa Jaya, produsen sepatu berlabel internasional itu bakal berkurang dari yang biasa didapat. Semua terjadi ketika pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Dampak dari kebijakan tersebut sudah menjadi buah bibir di kalangan buruh. Sehari-hari, obrolan mereka tidak lepas dari nasib masing-masing. Pola kerja di pabrik juga mengalami perubahan. Jam kerja berubah menjadi sehari kerja, sehari libur.

"Nah yang pas enggak kerjanya itu, dari informasi yang saya terima, itu tidak akan dibayar. Jadinya kemungkinan ya gaji di bulan ini tidak akan full," sebut sumber merdeka.com tersebut.

Warga Kecamatan Tarogong Kaler itu memastikan informasi perubahan jam kerja didapat dari atasannya di pabrik. Jika dihitung, dia kemungkinan akan kehilangan penghasilan lebih dari Rp500 ribu di masa PPKM Darurat.

Buruh di pabrik tersebut dibayar harian. Sehari bekerja, mereka bisa mengantongi Rp85 ribu. Dengan rincian Rp65 ribu merupakan gaji kemudian Rp20 ribu uang transportasi.
"Dengan pemberlakuan ini, ya setiap tidak kerja kita kehilangan uang Rp85 ribu," ujarnya dengan nada ikhlas.

Dia bersama teman-temannya berharap pihak perusahaan tetap memberikan gaji secara utuh. Alasannya, buruh tidak bekerja bukan kemauan mereka, namun lantaran imbas dari kebijakan pemerintah.

Keinginan untuk melontarkan kriti atau penolakan kepada perusahaan ada. Namun, semua itu kandas dilakukan lantaran ketakutan jika semua harus berakhir dengan kata pemecatan.

"Saya tahu ada aturan khusus selama PPKM Darurat, atasan kita di grup WhatsApp sempat men-share surat dari pemerintah juga soal itu. Tapi dari perusahaan tidak ada surat pemberitahuan soal pembatasan, jadinya kita semua tetap kerja saja seperti biasa. Ya hati mah pengen ngomong, tapi takut, jadinya ya diam saja. Dan yang mikir gitu bukan cuma saya saja," ungkapnya.

Dia mengaku bahwa saat itu dia sempat berharap agar tempatnya bekerja diinspeksi mendadak oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Garut. Harapannya jadi kenyataan, beberapa hari kemudian tim gabungan mendatangi pabrik itu.

Namun setelah perusahaan dijatuhi sanksi, dia justru dilanda kekhawatiran. Pendapatannya bakal berkurang. "Tau gini mah mending tetap kerja seperti biasa aja. Lumayan kan hilangnya Rp500 ribuan," ucapnya.

Sumber merdeka.com yang lain menuturkan, sejumlah karyawan pabrik yang tergabung dalam serikat buruh berencana melakukan aksi, dengan poin tuntutan utamanya agar gaji tetap dibayar penuh.

"Kemarin-kemarin kan enggak ada reaksi pas perusahaan tetap mempekerjakan karyawan 100 persen. Sekarang pas ada potongan gaji baru mau aksi," kata perempuan berusia 25 tahun itu.

Sebelum PPKM Darurat diberlakukan, menurutnya, perusahaan berpihak kepada karyawan. Semua hak karyawan, mulai dari gaji, jaminan kesehatan, hingga yang lainnya diberikan.

Selama pandemi Covid-19, pihak perusahaan bahkan memberikan vitamin kepada para pekerja walau hanya sekali dalam sebulan. Menu makanan yang diberikan pun cukup baik, tidak pernah lepas dari ikan, daging, dan telur sebagai menu pendamping nasi.

"Sekarang ini, khususnya selama PPKM Darurat, mereka yang tidak kerja, karena aturan, enggak akan dapat gaji full. Tapi mungkin saja ada yang full karena jumlah yang kerja masih di atas 50 persen karena setiap harinya yang kerja lebih dari 2.500 orang. Apalagi sekarang banyak karyawan baru kan," katanya.

Menurut dia, pekerja PT Chang Shin Reksa Jaya tidak berkerumun saat bertugas, ada pengaturan jarak. Perusahaan pun mewajibkan seluruh pekerja mengenakan masker dan sudah dikontrol petugas sejak mulai masuk area pabrik.

Namun, kerumunan biasanya muncul saat datang dan hendak pulang. "Bagaimanapun ceritanya, kalau pas datang dan pulang pasti berkerumun. Kan di sini juga sudah banyak yang terpapar, kemungkinannya dari sana, " jelasnya.

Saat kasus Covid-19 di Garut meningkat, dia bahkan mengaku sempat diminta orang tua untuk mengambil cuti karena khawatir terpapar dan memaparkan. Namun dia tidak bisa melakukannya karena kebutuhan dan takut dipecat.

"Masa iya cutinya lama, kan enggak mungkin. Sekarang cari uang susah, mau tidak mau harus menghadapi risiko, termasuk risiko terpapar. Upaya saja yang maksimal, bermasker dan pas pulang langsung mandi dan ganti baju," tutupnya.

Merdeka.com telah berusaha menghubungi Humas PT Chang Shin untuk melakukan klarifikasi, namun hingga berita ini tayang, pesan WhatsApp yang dikirim tidak dibalas.

Pabrik sepatu PT Chang Shin Reksa Jaya yang berlokasi di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut menerapkan sistem kerja sehari masuk sehari libur kepada karyawan dan buruh. Kebijakan tersebut dilakukan setelah mendapat sanksi denda Rp20 juta karena kedapatan mempekerjakan 100 persen buruh di masa PPKM Darurat.

Sebagai industri nonesensial namun berorientasi ekspor, pabrik sepatu Nike ini hanya boleh mempekerjakan 50 persen buruhnya.

Hukuman terhadap PT Chang Shin Reksa Jaya dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Garut dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) yang digelar, Kamis (8/7). Perwakilan perusahaan sempat meminta keringanan pembayaran, namun hakim menolaknya.

Manajer Legal PT Chang Shin Reksa Jaya Tikno saat itu mengaku bahwa pelanggaran terjadi karena adanya kesalahan persepsi. Pihaknya awalnya memahami kebijakan work from office (WFO) 50 persen itu hanya berlaku untuk staf.

"Kami menerima putusan hakim dan akan membayar dendanya," katanya.

Setelah mendapat sanksi, PT Chang Shin Reksa Jaya tetap mempekerjakan seluruh buruhnya. Namun hari bekerjanya dibagi, bergantian, sehingga jumlah yang masuk hanya 50 persen.

Baca juga:
Polisi Tunggu Keputusan PPKM Darurat
Polisi Sebut Selebgram Herlin Kenza Timbulkan Keresahan Saat PPKM
Kabareskrim Minta Petugas Tak Arogan ke Masyarakat Saat Penanganan PPKM
Akses Keluar Masuk Papua akan Ditutup Selama Bulan Agustus 2021
Jalur Perbatasan, Arteri hingga 244 Lokasi di Jateng Dijaga Polisi
Pengusaha Hotel Tak Mampu Gaji Karyawan: Silakan Minta ke Negara

(mdk/cob)