Jenderal peracik partai politik

Jenderal peracik partai politik. Dalam perjalanannya, tak hanya kalangan militer saja meramu strategi kemenangan partai. Ada juga sipil terlibat dalam menentukan arah kebijakan strategi partai demi mengamankan suara saat pemilu.

2018-04-16 08:00:00

Senyum mengembang di wajah Sang Jenderal. Memakai kaos berkerah lengan pendek warna biru gelap. Celananya krem. Terlihat santai. Keluar dari kamar. Berjalan ke ruang tengah. Menyambut kami. Bertatap muka. Bercerita bagaimana perjuangannya dalam politik Indonesia.

Sosok itu bernama Jenderal (Purn) Djoko Santoso. Usianya sudah 65 tahun. Satu dekade lalu dia masih menjabat sebagai Panglima TNI. Diangkat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 Desember 2007. Keahliannya dalam membuat strategi menjadi jalan mulus mendapat pangkat tertinggi di dunia militer. Tentu didukung dengan segudang pengalaman. Ayah dua anak ini pernah bertempur di Timor Timur dan Ambon demi mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia.

Setelah pensiun, keahliannya membuat strategi tak lantas kandas. Setelah resmi pensiun pada 30 September 2010, jiwanya tetap merasa terpanggil. Sebagai seorang prajurit. Memang, bukan medan perang lagi tempatnya. Melainkan di partai politik.

Baru empat tahun menikmati kembali menjadi rakyat, Djoko memutuskan terjun ke dunia politik. Dunia tak pernah di sentuh ketika aktif sebagai prajurit. Bahkan tak pernah dibayangkan. Sejak masuk militer cita-citanya ingin menjadi Panglima TNI. Tak ada lain. Menjadi politisi bukan keinginannya. Namun, dorongan mengabdi pada negara menggiringnya masuk ke partai politik.

infografis jenderal di partai politik ©2018 Merdeka.com

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini memilih Partai Gerindra. Menjadi wadah untuk menjadi abdi negara. Partai besutan Prabowo Subianto ini lalu menjadi tempat dirinya merancang banyak strategi. Meski tak mengakui secara gamblang. Dia tak menampik kerap dilibatkan dalam berbagai rapat penting di lingkungan Partai Gerindra. Utamanya saat menentukan kebijakan partai.

"Ya semua pakai musyawarah, memberikan saran dan itu biasa kita berikan," kata Djoko kepada kami di kediamannya Jalan Bambu Apus Raya, Jakarta Timur, Minggu kemarin.

Sejak memutuskan masuk kader Partai Gerindra, Djoko langsung didapuk sebagai wakil ketua dewan pembina. Jabatan itu diberikan sahabat Djoko sekaligus seniornya. Prabowo Subianto. Tugasnya menggantikan Prabowo dalam berbagai pertemuan penting bila tak sempat dihadiri Prabowo.

Dalam berbagai kesempatan Djoko kerap menjadi tempat bertanya para kader partai. Termasuk Prabowo Subianto. Namun, dia mengakui hanya memberikan saran dan pandangannya dalam menentukan kebijakan. Sementara implementasi dari hasil diskusi dipercayakan kepada para jajaran eksekutif partai Gerindra. "Kalau Pak Prabowo tanya ya kita wajib mencari jawaban itu, kalau ada tugas-tugas ya kita harus bantu itu apa," ungkap Djoko.

Bagi Djoko, politisi tugasnya menyampaikan aspirasi rakyat. Dari jabatan dipercayakan, Djoko tak lagi menunggu perintah dari ketua umum. Djoko kerap berinisiatif. Melakukan berbagai cara agar Partai Gerindra selalu menang. Terutama di kawasan Jakarta Timur. Daerah tempat tinggalnya.

Mantan Panglima TNI Djoko Susanto ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Tak hanya Djoko, mantan jenderal yang ikut bergabung dengan partai besutan Prabowo. Beberapa di antaranya Mayjend TNI (Purn)Haryadi Darmawan, Mayjen TNI (Purn) Yudi Magio Yusuf, Mayjen TNI (Purn) Chaerawan Nusyirwan, Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan Letjen TNI (Purn) Yunus Yusfia. Meski berpangkat jenderal, namun bukan jaminan akan mendapatkan tiket khusus di partai politik. Sebab, jabatan di partai pun tak banyak. Cukup ramping. Sementara para mantan jenderal rata-rata sudah memasuki usia senja. Sulit bagi merek bila tetap harus melalui proses kaderisasi.

Kondisi itu tak membuat Djoko mengurungkan niat terjun ke dunia politik. Baginya sebuah jabatan di partai politik bukan prioritas. Terpenting adalah tempat untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

Kisah serupa juga dialami mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn) TNI Lodewijk Freidrich Paulu. Tentara baret merah ini memilih terjun ke dunia politik setelah pensiun. Bukannya menikmati masa tua bersama keluarga, Lodewijk merasa terpanggil untuk tetap menjadi prajurit meski medan perang bukan objeknya lagi. Dia memilih partai Golkar sebagai tempatnya bereksplorasi dan menuangkan berbagai ide.

Karir di dunia politik terbilang mulus. Baru-baru ini dia dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar. Menggantikan Idrus Marham, kini menjabat menteri sosial. Sebagai mantan tentara, Lodewijk tak menampik turut campur tangan dalam merancang strategi pemenangan partai. Mulai dari menghadapi Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Dia menuturkan ada seorang ahli strategi bernama Sun Tzu asal Cina. Strategi perang Sun Tzu tak hanya dilakukan di dunia militer. Namun, kerap digunakan dalam dunia bisnis. Strategi ini juga diterapkan dalam dunia politik. Salah satunya strategi mengenal musuh dan mengenali diri sendiri.

Dia mencontohkan strategi mempertahankan basis massa suara Partai Golkar. Dalam strateginya, para pemilih Golkar adalah kaum tradisional. Kekuatan suara basis, kata dia, sebaiknya dimaksimalkan. Jangan sampai melepaskan wilayah basis pohon beringin.

Ada beberapa hal perlu diperhatikan dari hasil penelitian yang dipublikasikan. Dari segmen pemilih partai hingga berbagai aspek sosial lainnya. Beberapa faktor lingkungan juga patut menjadi perhatian. Mulai dari aspek demografi, usia, hingga aspek ekonomi.

"Satu strategi yang paling sering kita tahu adalah kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri. 1000 kali Anda berperang, 1000 kali Anda akan menang," kata Lodewijk.

Berbeda dengan dua jenderal lainnya. Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono secara gamblang mengaku terlibat langsung dalam membangun Partai Berkarya. Saat ini jabatan Muchdi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya. Di partai ini, dia mengaku ikut terlibat langsung sejak pendirian. Bukan karena adanya sosok Tommy Soeharto.

Dia mengaku ikut meracik strategi Partai Berkarya di awal pendiriannya. Muchdi memang bukan politisi anyar. Sebelum bergabung di Partai Berkarya, dia pernah mencicip dua partai, yaitu Partai Gerindra dan PPP. Posisinya sebagai dewan pembina kerap memberikan berbagai masukan untuk persiapan partai masuk dalam bursa pemilu tahun 2019.

Muchdi PR ©2018 Merdeka.com/Arie Sunaryo

Sebagai Dewan Pembina, Muchdi selalu memberikan suntikan semangat pada kader. Utamanya para pengurus partai. Kepada pengurus dia memberikan berbagai petunjuk dan nasihat. Dia menekankan, berdirinya partai bukan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia ingin, dalam pemilu mendatang Partai Berkarya hanya fokus pada kursi di DPR, bukan memperjuangkan kandidat dalam pilpres 2019 mendatang.

"Saya minta juga partai ini fokus saja kepada masalah di DPR saja gitu di legislator saja," ucap Muchdi kepada kami.

Dia menargetkan pada Pileg mendatang akan meraih 23 kursi di parlemen. Muchdi optimis partai barunya bisa meraih suara sedemikian signifikan lewat strategi fokus persiapan menuju kursi di Kompleks Parlemen, Senayan. Terlebih, pelaksanaan Pileg masih setahun lagi. Minimal, kata dia, Partai Berkarya mendapatkan 10 kursi di DPR.

Senada, mantan Panglima Kodam Jaya, AM Hendropriyono juga merasa terpanggil pasca pensiun dari berbagai jabatan kesatuan militer. Mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) ini terjun di dunia politik. Bahkan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) atas dorongan masyarakat.

Kehadiran mantan tentara bukan sekedar tameng. Bagi Hendro, segudang pengalaman dan pencapaian dimiliki tak layak disebut sebagai tameng. Latar belakang pendidikan dan jaringan dimiliki dianggap sesuai dengan keinginan partai. "Kecil kemungkinan (dijadikan tameng) bukan tidak mungkin," kata Hendropriyono.

Dalam perjalanannya, tak hanya kalangan militer saja meramu strategi kemenangan partai. Ada juga sipil terlibat dalam menentukan arah kebijakan strategi partai demi mengamankan suara saat pemilu. Mereka bahkan dianggap lebih memahami kondisi masyarakat terkini. Namun, peran para jenderal pensiunan juga tidak bisa diremehkan. Mereka tentu lebih paham mengatur dan menyusun pelbagai strategi demi memenangkan pertarungan.

Baca juga:
Terlatih berpolitik sejak tentara
Jenderal tua di medan perang politik
Sekjen PDIP sowan ke Imam Besar Masjid Istiqlal
KPU sebut partai baru boleh kampanyekan capres yang didukung
Membubarkan partai politik penerima uang korupsi

(mdk/ang)