Wawancara Khusus Bupati Boltim Sehan Salim Landjar

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar berbicara panjang lebar mengenai kegelisahannya. Di tengah rakyat yang kelaparan, bantuan tak kunjung datang.

2020-04-27 12:20:05

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar mengamuk dan mengumpat kata kasar kepada menteri. Dia kesal aturan yang berbelit dan terlalu birokratis mengenai pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga dari pemerintah pusat. Sementara warganya sudah kelaparan.

"Seharusnya situasi bangsa seperti ini jangan sampai rakyat kita lapar," ujar Sehan Salim.

Dia berbicara panjang lebar mengenai kegelisahannya. Di tengah rakyat yang kelaparan, bantuan tak kunjung datang. Berikut petikan wawancara khusus jurnalis merdeka.com, Supriatin dengan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar.

Kami melihat video Anda kecewa karena pencairan BLT berbelit-belit, sebenarnya apa yang mau Anda sampaikan?

Saya mau sampaikan ke mana, cuma ngamuk saja begitu. Tidak ada dialog menteri-menteri dengan kita. Jadi ngomong saja begitu, karena rakyat saya lapar. Rakyat se-Indonesia lapar, tapi terlalu birokrasi.

Persoalannya begini, ketika ada aturan dari kementerian, BLT itu adalah hak kementerian baik itu Kemensos, maka konsekuensinya orang yang mendapatkan BLT yang dicatat kementerian sosial lewat dinas sosial tidak boleh dapat sembako.

Nah saya, para bupati, sudah di mana-mana beli beras. Saya sudah beli beras 900 ton, penduduk saya tidak lebih dari 80.000. Saya siapkan 900 ton untuk 3 bulan itu sama lauk-lauknya. Nah sekarang ketika saya mulai turunkan beras seminggu ini, menangis orang yang namanya tercatat sebagai penerima BLT dan mereka itu orang yang paling miskin. Saya kasih satu keluarga terdiri dari 1 atau 2 orang 15 kg, satu keluarga 3-4 orang 20 kg, satu keluarga 5-6 orang 25 kg, satu keluarga 7-8 orang 30 kg, untuk 9-10 orang dapat 35 kg.

Bayangkan yang BLT orang termiskin tidak boleh dapat. Sekarang BLT-nya mana? Lama. Aturannya memang begitu, orang dapat PKH tidak boleh dapat bantuan lain. Sementara rakyat kita kan kelaparan. Saya kaget ketika tanya dinas sosial kenapa ada rakyat menangis datang ke rumah saya minta beras biar cuma 1 liter, ternyata dia tercatat di penerima BLT. Sudah mau puasa, kita sudah pembagian tiga hari tapi dia tidak boleh dapat karena harus nunggu BLT.

BLT-nya ini masih berbelit-belit yang dari Kemensos 4.700 kk di kita dicatat itu masih harus buka rekening inilah, buka rekening itulah, mesti catat ini, penuhi 14 kriteria, ini mau bantu orang apa cari nama?

Nah kenapa pemerintah pusat dalam situasi negeri seperti ini rakyat kita disuruh menunggu, rakyat kita tidak boleh keluar. Saya bupati yang sejak tanggal 23 turun langsung naik mobil pikap teriak-teriak ke rakyat, rakyat dengar. Tiap hari rakyat itu tidak ke mana-mana, tapi makannya dari mana dapatnya? Dia dapat ikan juga hanya nafkah di dalam daerah tidak boleh keluar daerah, dapat ikan tidak ada yang beli. Hasil pertaniannya tidak ada yang beli. Orang semua panik, para pedagang juga sekarang off. Nah rakyat saya kan saya harus jamin.

Sekarang persoalannya saya mau kasih rakyat saya tapi terkendala di BLT. Rakyat saya yang sudah tercatat di BLT tidak boleh dapat bantuan lain, rakyat saya yang tercatat di PKH tidak boleh dapat bantuan. PKH dari Kemensos itu cuma Rp150.000 sampai Rp200.000, bagaimana mau dibanding-bandingkan dengan beras 15 kg sampai 45 kg yang saya bagikan? Kemudian ada BLT Rp600.000. Ini kan aturan-aturan konyol.

Seharusnya situasi bangsa seperti ini jangan sampai rakyat kita lapar. Kalau dia lapar maka terjadi saling memangsa, kalau ratusan juta rakyat turun ke jalan jadi perampok, bangkrut negeri ini. Seharusnya para menteri itu dalam situasi seperti ini dialognya sama bupati. Diberikan diskresi sesuai dengan aturan. Kalau takut, khawatir para bupati nanti garong loh, suruh kawal saja sama KPK, jaksa sama polisi.

Rakyat saya sudah mau puasa, itu yang dapat BLT datang nangis di rumah ibu-ibu tiga orang. Waduh saya sedih, beras sedikit pun tidak ada di rumahnya karena nunggu BLT.

Sekarang yang saya kucurkan itu dana DAU, 300 ton saya lepas pertama untuk 2.000 kk. Tapi ternyata yang dapat BLT 4.000 kk tidak boleh dapat itu. Ya saya kasihan rakyat saya nangis.

Kemarin kami hubungi Mensos Juliari, beliau mengatakan mekanisme pencairan BLT sudah sesuai aturan. Menurut Anda bagaimana?

Kasih saja kita. Kenapa lagi dia harus tahan duit di sana, rakyat lapar hari ini. Saya mau tantang Mensos mari turun ke sini, ke kampung lihat itu rakyat. Jangan ngomong dari kantor. Saya mau pingsan, saya mau hidup saya, saya relakan untuk rakyat saya. Saya sudah dua minggu naik turun rumah-rumah, tidak ada bupati kayak saya. Dan saya daerah yang dari 15 kabupaten/kota di provinsi ini masih aman. Karena rakyat saya patuh, demi bangsa ini. Lho kok mau minta nama ini, nama itu, kenapa seperti itu. Kenapa tidak ambil saja nama PKH tinggal ditambah saja duit, tidak usah bikin program baru lagi.

Itu Kemensos, kan dana BLT sudah ada dari dana desa. Yang pusing kita. Saya tanggal 23 kemarin sudah mengambil keputusan dana desa itu saya tarik Rp100 juta untuk beli makanan, beli APK dan bagaimana penjagaan, disinfektan dan lain-lain. Baru dua hari, turun dari Menteri Desa bahwa dana desa tidak boleh digunakan untuk pembelian sembako. Hanya dapat digunakan untuk padat karya. Batal kita. Terpaksa kita rombak lagi APBD kita.

Lagi rombak APBD, turun surat Menkeu bahwa separuh daripada DAU dan DAK dibatalkan, tidak masuk. Kita tambah sakit. Kita berupaya tetap cari uang, eh satu minggu kemudian turun surat Menteri perintahkan kepada bupati untuk segera perintahkan kepala desa lakukan pergeseran dananya untuk menalangi Covid-19 termasuk pembelian sembako sampai bencana alam.

Ini konyol, seminggu kemarin Menteri Desa bilang tidak bisa, ini turun lagi surat Mendagri walaupun surat itu juga cacat. Di mana cacatnya, Mendagri memerintahkan bahwa pergeseran dana desa tidak perlu dievaluasi bupati, tahu tidak juknis adalah Perbup sebagai standar pemeriksaan keuangan desa. kalau tidak dievaluasi bupati, konyol juga. Kita juga bingung di sini.

Seminggu lagi turun lagi surat dari Kemendes bahwa dana desa digunakan untuk BLT Rp600.000. Ini gimana menteri, kok tiba masa tiba akal, ganti sini ganti sana. Lho kita bingung tapi para menteri itu seolah-olah tidak salah.

Sebenarnya kita di daerah ini sanggup. Sejak awal Presiden perintahkan sekali sudah. Kita jalan sudah, kita rombak APBD kita. Tanpa uang dari pusat juga kita sanggup. APBD kita sanggup, tapi jangan akhirnya kita tersangkut dengan program-program kementerian yang katanya dana dari sana akhirnya orang-orang tidak boleh dapat beras. Rakyat ini sejak kemarin tidak ada beras, itu yang bikin saya berang.

Kalau mau bantu, Menkeu itu bagus kemarin. 10 Hari yang lalu kalau tidak salah, Menkeu minta dipermudah termasuk kepada penegak hukum. Janganlah terlalu dipersulit, ini kan emergency, situasi yang tidak lazim. Supaya kepala daerah tidak sulit, yang penting rakyat makan dulu. Seperti kata Presiden, begitu. Tapi menteri-menteri terlalu birokrat. Bahkan surat satu menteri dilindas menteri lain, kemudian berubah lagi. Kita ini kayak bulan-bulanan menteri. Jadi eksperimen daripada kementerian kita. Masalahnya rakyat ini lapar. Mereka datang nangis di rumah.

Memangnya kita para bupati ini bloon? Kenapa tidak dipercayakan? Kan bupati sudah terpilih, saya sudah 9 tahun mau selesai. Apa semua orang kementerian lebih tahu dari kita bupati tentang keadaan daerah kita? Kita harus dikasih diskresi, dikawal lah oleh penegak hukum. Kan selesai urusannya. Terlalu berbelit-belit, ini rakyat sudah mau mati.

Negeri ini punya kita, negeri dalam keadaan darurat. Bukan cuma menghentikan Covid-19 karena banyak yang mati, tidak seberapa yang mati. Ini soal kedaulatan bangsa. Kita tidak ada kekuatan untuk bertahan kalau Covid-19 ini sampai Desember, bangkrut negeri ini, bubar kita.

Saya berpikir NKRI ini kedaulatan. Makanya harus cepat bagaimana sekarang. Jangan dia turun ke jalan. Turun ke jalan bikin repot lagi kita. Karena rakyat akan memilih diam di rumah atau keluar. Keluar ada dua pilihan hidup atau mati. Lebih sulit kita untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Menurut Anda, apa yang membuat mekanisme pencairan BLT berbelit-belit?

Para menteri itu tidak siap dan tidak tahu keadaan. Seharusnya kan gampang saja toh, para menteri itu dikoordinir oleh Menko. Menko yang ngomong satu kali, sudah para bupati lakukan revisi, total anggaran DAU kalian. Yang terpotong tidak usah dihitung bagaimana caranya rakyat makan. Ditahan mereka supaya jangan keluar. Satu bulan dikasih makan saja rakyat. Selesai.

Penduduk saya 80.000, uang Rp1 Triliun tidak habis. Dikasih 100 kg per KK, kurang lebih 30 kk total 3.000 ton beras premium paling Rp35 Miliar. Ditambah uang Rp500.000 itu kurang lebih Rp15 Miliar, tambah lauk pauk Rp45 Miliar, masih ada sisa. Gampang sebenarnya, tidak usah bertele-tele mereka di kementerian.

Pakai saja DAU kita cukup. Cuma mereka tidak mau dialog. Saya kasihan rakyat saya. Saya ini setiap hari turun, dari dapur ke dapur. Dia beli ikan, dia dapat ikan tidak ada yang beli. Bayangkan ikan yang harga Rp250.000 normal lakunya paling Rp25.000. Menangis rakyat saya. Menangis hanya untuk beli beras. Beras sekarang ini harganya Rp13.500-14.000. Mana tahu menteri-menteri keadaan itu, kan tidak.

Itu yang bikin saya berang ketika saya tanya waktu saya tiap hari kontrol di gudang di tempat untuk penampungan, di mana mau turun saya pantau langsung. Kadang-kadang saya harus hibur rakyat saya. Alhamdulillah rakyat saya itu patuh, manut sama saya. Mereka tahu saya capek sampai jam 12 malam naik pikap ke sana kemari tolong jangan keluar. Saya kan tidak dipanggil bupati di sini, dipanggil eyang sama rakyat. Makanya saya kecewa kok kayaknya kementerian ini asal-asal saja. Kasih kepercayaan saja kepada kepala daerah. Kalau ada yang macam-macam kan langsung saja ditangkap. Saya di sini itu penyalurannya menggunakan SKPD saya PNS, non PNS, TNI Polri, LSM, wartawan, organisasi kepemudaan, ormas turun semua.

Yang sekarang kendalanya, orang yang sudah dapat BLT tidak dapat sembako. Sementara BLT belum ada, tidak tahu kapan mau datang. Rakyat butuh saat ini, dia menangis bahkan semua bilang Pak tidak usah kasih BLT, kasih beras biar sebungkus saja. Sekarang kita butuh. Gila, makanya kalau saya terlalu reaktif mungkin karena tanggung jawab saya. Sembilan bulan lagi abis masa jabatan saya.

Apalagi kepentingan politik saya? Tidak ada. Saya mau tuntas dengan baik. Jangan rakyat saya menderita, jangan ada mereka menangis dan mengadu kepada Tuhan. Mereka itu tidak tahu mau apa-apa. Jangan sampai mereka merampok siang bolong. Di Jakarta saya tahu mbak, teman-teman takut keluar. Ada orang menodong buat makan, tapi itu sengaja tidak diberitakan biar tidak panik.

Tahu saya, makanya saya bilang ini kok para menteri kenapa tidak langsung sudah kalau ada duit kucurkan. Kalau tidak habis dikembalikan. Selesai. Yang penting kita satu bulan ini ditahan rakyat jangan keluar karena kita tidak ada lockdown, kita tetap aktivitas daerah. Kita bikin penetapan orang yang masuk dikeluarin, orang kampung sini yang pulang dari mana-mana kita isolasi di kebun, gitu. Makanya saya masih zero, 15 kabupaten/kota Sulawesi Utara, saya yang hijau satu-satunya. Daerah tak ada PDP apalagi namanya positif. Karena saya ketat, dan ini sebenarnya bukan untuk keselamatan rakyat saya tapi bangsa.

Makanya jadi itu letupan kekecewaan saya melihat ketika saya terjun ke bawah. Saya punya beras 900 ton, premium lagi. Yang mahal. Tapi ternyata saya dihadapkan dengan rakyat saya yang tidak boleh dapat. Saya tanya ke dinas kenapa? loh dia dapat BLT, mana BLT-nya? belum ada. Bahkan lagi ngurusin ini, buka lagi rekening. Ini 4.000-an kalau buka rekening di Bank Sulut itu makan 3 bulan.

Saya berang. Letupan emosi saya itu tidak lebih dari rasa cinta pada bangsa ini dan rakyat ini.

Apa jalan keluarnya?

Jalan keluarnya para menteri jangan sok tahu. Koordinasi saja sama daerah. Jangan lama-lama. Rakyat mau makan hari ini, jangan nunggunya minggu depan. Modar dulu lah rakyat. Nanti kalau dia keluar jalan, hancur negeri ini.

(mdk/noe)