Pemda Diminta Perkuat Permodalan BPR Genjot Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pemerintah mengharapkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah dapat berperan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, keberadaan BUMD bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di daerah.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengharapkan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah dapat berperan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, keberadaan BUMD bertujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di daerah.
"BPR milik Pemda yang berjumlah 204 BPR dengan total aset sebesar Rp 36,7 triliun, total kredit Rp 28,02 triliun, total dana pihak ketiga sebesar Rp 25,3 triliun, memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah," ungkap Fatoni dalam keterangannya, Sabtu (4/12).
-
Bagaimana The Banker menilai kinerja BRI? Dalam situs resminya The Banker melakukan pemeringkatan Top 1000 World Banks 2023 mengacu pada pencapaian kinerja keuangan pada 2022. Adapun aspek penilaian diantaranya terdiri dari sisi balance sheet, income statement, dan capital adequacy.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara DPR RI agar BI dapat meningkatkan upaya pencegahan peredaran uang palsu? Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,” ucap Puteri.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
Fatoni mengatakan, BPR milik pemerintah daerah (Pemda) merupakan perantara yang harus mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, seperti kredit murah, tabungan, dan sebagainya. Melalui peran itu, kata dia, Pemda perlu memberi perhatian terhadap BPR, salah satunya dengan memperkuat permodalan secara berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah, kebutuhan BUMD, dan masyarakat.
"Kita sama-sama merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi global dan berakibat buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Tak Cukup Andalkan Fiskal
Maka dari itu, menurut Fatoni, untuk menggerakkan perekonomian di daerah tidaklah cukup hanya mengandalkan fiskal APBD. Namun, upaya itu perlu didorong oleh aktivitas perekonomian lainnya, seperti melalui sektor perbankan.
Di lain sisi, lanjut Fatoni, saat ini pertumbuhan ekonomi pada triwulan III Tahun 2021 terdapat 32 provinsi yang ekonominya tumbuh positif.
Fatoni menjelaskan, BPR sebagai BUMD diakuinya telah mendorong pemulihan perekonomian. Hal itu dilakukan dengan dengan menerapkan berbagai skema inovatif dan aplikatif seperti dalam memberikan stimulus bagi UMKM.
"Perbankan daerah baik Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun BPR milik Pemda dengan competitive advantage-nya yaitu kedekatan dengan masyarakat harus terus berinovasi menciptakan produk dan cara untuk mendukung UMKM sehingga menjadi pemenang di daerahnya," paparnya.
Selain itu, Fatoni menegaskan, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64,3 juta unit. Jumlah ini merupakan pasar yang masih membutuhkan dukungan dari pihak perbankan.
"UMKM merupakan penggerak perekonomian masyarakat serta mendorong percepatan perekonomian, namun tanpa dorongan permodalan dari perbankan akan susah untuk dapat berkembang," pungkasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)