13 Kepala Daerah Terkena OTT, Jatim Menjadi 'Lahan Basah' bagi Koruptor
Jawa Timur masih menjadi lumbung kasus korupsi. Setidaknya, dari catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 2018 lalu, ada 13 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah tersebut.
Jawa Timur masih menjadi lumbung kasus korupsi. Setidaknya, dari catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di 2018 lalu, ada 13 kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah tersebut.
Ini diungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi di Gedung Grahadi, Surabaya bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa serta bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Kamis (28/2).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
Kata Alexander, di medio 2018 lalu, pihaknya telah melakukan 30 kali OTT di seluruh Indonesia, 20 di antara tersangkanya adalah kepala daerah. "Dari 20 kepala daerah itu, 13 di antaranya dari Jawa Timur," katanya.
Kasus korupsi di Indonesia yang paling banyak dilaporkan ke KPK adalah jual beli jabatan dengan modus lelang. "Ini banyak sekali laporan yang kami terima," ungkapnya.
Selain itu, Alexander juga menyebut, potensi rawan korupsi juga terjadi pada proses perencanaan proyek. Misalnya, seorang pengusaha membawa proposal ke DPRD, kemudian melakukan suap dengan tujuan agar proyeknya digolkan.
Kemudian dalam proses lelang atau tender, masih menurut Alexander, hanya sebatas formalitas, karena pemenangnya, itu sudah ditentukan sejak awal.
"Kalau anggaran disetujui, nanti didapatkan ketika anggaran itu sudah tidak benar penyusunannya, nanti dalam proses lelang proyekpun, itu nanti akan tidak benar," paparnya.
Untuk itu, KPK mengingatkan seluruh kepala daerah agar dalam penyusunan anggaran, itu ada transparansi dan partisipasi masyarakat.
Dan yang terpenting, katanya, anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan. "Jangan sampai anggaran itu yang mungkin jumlahnya tidak besar, itu hanya mengakomodir pihak-pihak tertentu," imbaunya.
Selebihnya, KPK mengapresiasi komitmen gubernur, bupati dan wali kota se-Jawa Timur, serta seluruh stakeholder yang ingin terus memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan di daerah. "Kami akan membantu bapak ibu sekalian," tandasnya.
Baca juga:
Mendagri Ingatkan Gubernur Riau Hindari Area Rawan Korupsi Saat Susun Anggaran
Sudah Ingatkan Area Rawan Korupsi, Mendagri Prihatin Ada Lagi Kepala Daerah Kena OTT
Sepanjang 2018, 31 Kepala Daerah Korup Disikat KPK
Lantik Bupati dan Wabup Bogor, Ridwan Kamil Tak Ingin Ada Kepala Daerah Ditangkap KPK
Trimedya Sebut Biaya Pilkada Mahal Jadi Faktor Kepala Daerah Korupsi
Moeldoko: Saya Sedih Banyak Kepala Daerah Muda Ditangkap KPK