5 Pembelaan Menkominfo Budi Arie Dicecar DPR soal Kusut Data PDN Diretas Ransomware
Budi Arie dicecar oleh anggota komisi 1 dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan yang terjadi
Budi Arie dicecar oleh anggota komisi 1 dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan yang terjadi
-
Apa yang diminta oleh hacker dalam serangan ransomware di Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi membenarkan adanya serangan ransomware pada server Pusat Data Nasional (PDN). Bahkan, kata dia, pelaku meminta tebusan senilai USD 8 juta. "Iya, menurut tim (minta tebusan) USD 8 juta," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).
-
Siapa yang meminta uang tebusan atas serangan ransomware di PDNS 2? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi bahkan menyebut pelaku ransomware ini meminta uang tebusan USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar.
-
Kapan serangan ransomware Brain Cipher terjadi di PDNS 2? Sebagaimana diketahui, server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 ini pada 20 Juni 2024 diserang ransomware.
-
Ransomware apa yang menyebabkan gangguan pada layanan di PDNS 2? Sebelumnya, gara-gara ransomware Brain Cipher, sebanyak 282 layanan instansi pemerintah terganggu.
-
Kenapa Ransomware menyerang Pusat Data Nasional? Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya diserang Ransomware dan berdampak pada 210 instansi pusat maupun daerah di Indonesia.
-
Dimana ransomware menyerang di Indonesia? Terbaru, Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkena ransomware.
5 Pembelaan Menkominfo Budi Arie Dicecar DPR soal Kusut Data PDN Diretas Ransomware
Komisi 1 DPR RI menggelar Rapat kerja (raker) bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian.
Budi Arie memberikan pembelaan saat dicecar oleh anggota komisi 1 dalam raker.
Dalam raker yang digelar pada Kamis (27/6) tersebut membahas soal peretasan server dari Pusat Data Nasional (PDN) oleh sejumlah hacker.
Budi Arie dicecar oleh anggota komisi 1 dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peretasan yang terjadi.
- Data Organisasi di Asia Pasifik Banyak yang Bocor, AI Jadi Ancaman Berbahaya
- Dirjen Dukcapil Bersyukur Data Penduduk Tidak Masuk Dalam PDSN yang Diserang Ransomware
- Curhat Eks Menkominfo Tifatul Sembiring Diminta Tanggung Jawab soal Peretasan Pusat Data Nasional
- FOTO: Momen Menkominfo dan Kepala BSSN Dicecar Komisi I DPR Terkait Serangan Hacker di Pusat Data Nasional
Budi Arie pun memberikan pembelaan atas cecaran pertanyaan yang ditujukan.
Berikut merdeka.com merangkum pembalaan-pembelaan Budi Arie saat dicecar soal peretasan data PDN:
1. Sebut back up data adalah tugas masing-masing lembaga
Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid menyinggung soal tidak adanya back up data PDN atas serangan siber yang tengah terjadi.
Lalu Hinsa Siburian juga menyebut faktor utama dari peretasan yang terjadi adalah pengelolaan dan tidak adanya backup yang dilakukan oleh Kominfo.
"Mohon maaf, pak menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita. Dan tidak adanya back up," ungkap Hinsa.
Menanggapi hal tersebut Budi Arie memberikan pembelaan dengan mengatakan bahwa proses back up data seharusnya dilakukan oleh lembaga kementerian masing-maisng.
"Yang membackup data itu harusnya tenant-tentangnya Kementerian Lembaga," pungkasnya dalam raker.
2. Ancaman ransomware menjadi tanggung jawab semua pihak
Dalam raker Hinsa Siburian juga mengaku sudah memperingatkan Kominfo terkait bahaya ransomware di tahun 2023.
"Pada tahun 2023 sebenarnya kita sudah membuat prediksi untuk semua, dalam hal ini kalau intel ada gear intel tahun 2024 maka kita juga buat gear intel atau prediksi apa yang akan terjadi di tahun 2024," ungkap Hinsa.
lalu Budi Arie menyebut bahwa dalam penanganan ancaman ransomware merupakan tanggung jawab dari semua pihak.
"Ini kan semua menjadi tanggung jawab kita lah untuk segera memulihkan," tegas Budi.
3. Sebut tak ada negara di dunia yang tidak terkena ransomware
Budi juga menyebut bahwa saat ini tidak ada negara di dunia yang tidak terkena serangan ransomware.
Ia juga menyebutkan negara-negara lain yang juga mendapatkan serangan dari virus ransomware.
"Ini serangan ransomware, per negara di tahun 2022-2023. Slide berikutnya. Kita bisa lihat, ini ransomware, tidak ada di seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware, dan yang terbesar adalah Amerika Serikat dengan persentase 40,34 persen, Kanada 6,75 persen, Inggris 6,4 persen. Jerman 4,92 persen. Dan Prancis 3,8 persen," ungkap Budi.
"Jadi, memang virus ini melanda seluruh dunia, dan menjadi perhatian kita bersama," sambungnya.
4. Respons saat dituntut mundur dari jabatan sebagai Menkominfo
Budi Arie memberikan respon terhadap petisi yang menuntut dirinya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menkominfo.
Ia meminta publik untuk menunggu terkait keputusannya akan mundur atau tidak dari jabatan Menkominfo.
"Ya tunggu saja lah,"ungkapnya di gedung DPR RI, Senayan, Kamis (27/6).
Ia menyebut adanya petisi yang menuntut dirinya untuk mundur merupakan hak dari masyarakat untuk berpendapat, dan ia enggan untuk menanggapi hal tersebut.
"no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," sambungnya.
5. Akan Bertanggung Jawab penuh terhadap lumpuhnya PDN
Budi Ari memastikan pemerintah akan bertanggung jawab secara penuh atas serangan ransomware yang lumpuhkan PDN. Ia menegaskan hingga saat ini pemerintah belum menemukan adanya indikasi kebocoran data.
"Kita beresin. Tunggu saja waktunya,itu tanggung jawab kita lah untuk segera memulihkan" ungkapnya dalam raker."
"Pokoknya intinya bahwa semoga tidak ada kebocoran data, isu kebocoran data tuh belum sampai. Sampai sekarang belum teridentifikasi ada bukti, enggak ada pembocoran ya," sambungnya.
Reporter Magang: Antik Widaya Gita Asmara