Acara Vaksinasi NasDem Dibubarkan, Waketum Minta Ombudsman Investigasi Pemkot Sorong
Partai NasDem itu, sebagai bentuk pengabaian atas kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan telah menimbulkan kerugian materiel dan atau immateriel bagi rakyat Sorong.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali menyesalkan tindakan Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat, yang mencoba membubarkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akhir pekan lalu. Selain meminta kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut, Ahmad Ali juga berharap agar ombudsman turun tangan menyelidikinya.
Ahmad Ali menegaskan tindakan yang dilakukan Pemkot Sorong dengan mengerahkan personel Satpol PP untuk menghentikan program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan Partai NasDem itu, sebagai bentuk pengabaian atas kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahkan telah menimbulkan kerugian materiel dan atau immateriel bagi rakyat Sorong.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
"Sebaiknya ombudsman segera melakukan investigasi atas kejadian tersebut. Jangan sampai hal ini menjadi preseden buruk bagi pelaksanaan vaksinasi, sehingga dapat berakibat melanggar hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan," jelas Ahmad Ali, Senin (23/8).
Sebelumnya, Ahmad Ali yang juga ketua Fraksi NasDem DPR RI itu telah melayangkan protes keras atas tindakan Pemkot Sorong. Dia mengatakan, seharusnya pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan vaksinasi demi menyelamatkan rakyat di masa pandemi Covid-19 ini.
"Bagi pemerintah daerah, berdiam diri saja sudah termasuk kategori pembiaran yang dapat dikenakan sanksi, apalagi melarang dan menghalang-halangi pelaksanaan vaksinasi. Apalagi ini urusannya adalah kesehatan yang merupakan hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah," jelasnya.
Legislator asal Sulawesi Tengah ini menerangkan, bagi siapa pun yang menghalang-halangi program vaksinasi maka sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo pada 4 April 2020 harus ditindak tegas dan dapat dijerat Pasal 212 KUHP sampai Pasal 218 KUHP.
"Tindakan semacam itu juga melanggar UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) dan (2)," tegas Ahmad Ali.
Dia menjelaskan, untuk pelaksanaan vaksinasi massal di Terminal Remu, Sorong, Sabtu (21/8) itu, DPW Partai NasDem Papua Barat sebenarnya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinisi dan Kota Sorong, namun tiba-tiba Satpol PP setempat datang untuk membubarkan pelaksanaan vaksinasi.
"Ini adalah suatu bentuk pengingkaran atas tanggung jawab pemerintahan daerah, yang seharusnya memberikan pelayanan prima melalui dukungan dan perlindungan terhadap rakyat atas rasa aman dari ancaman Covid-19," ujar Ahmad Ali.
Dia pun mengingatkan perlunya seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu menangani dan menanggulangi penyebaran Covid-19, dengan semangat gotong royong.
"Solidaritas sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 harus ditopang oleh pemerintah daerah, bahkan responsibilitas pemerintah daerah merupakan kunci sekaligus penyemangat rakyat untuk mengikuti vaksinasi guna tercapainya target herd immunity," pungkas Ahmad Ali.
Baca juga:
Vaksinasi Digelar NasDem di Sorong Dibubarkan, Wali Kota Sebut Tak Ada Izin
Ratusan Penyintas Covid-19 Donorkan Plasma Konvalesen Digelar Nasdem
Surya Paloh Sebut NasDem Sedang Perjuangkan Penyederhanaan Partai Politik
Surya Paloh: Katakan Jika Tak Mampu Capai Target Vaksinasi agar Empati Publik Timbul
Anggota DPR Percha Leanpuri Meninggal Dunia