LIVE

Ada ceramah di Manado, Ruhut minta diperiksa KPK hari ini

Ruhut diperiksa terkait Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu.

Kasus hambalang

Hari ini anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul datang ke Gedung KPK Jakarta Selatan. Politikus Partai Demokrat itu minta diperiksa KPK lebih cepat dalam kasus Hambalang.

KPK sebenarnya memanggil Ruhut sebagai saksi atas tersangka Anas Urbaningrum pada Jumat (15/11) besok. Karena besok pergi ke Manado, maka hari ini berinisiatif datang agar KPK memeriksanya hari ini.

"Saya diundang KPK Jumat besok, tapi karena harus berangkat ke Manado, ceramah, aku mohon pada KPK dipercepat dan dikabulkan" ujar Ruhut di Gedung KPK, Kamis (14/11).

Ruhut tiba di KPK sekitar pukul 09.00 WIB. Ia terlihat memakai baju kemeja batik berlengan panjang warna cokelat kemerahan.

Ruhut mengatakan, diperiksa terkait Kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 lalu. Ruhut menegaskan, pada kongres itu ia membantah sebagai tim sukses Anas.

"Aku sebagai motivator untuk meyakinkan untuk memilih Anas. Saya selama kongres itu saya tidak pernah bergabung dengan mereka (tim sukses Anas)" kata Ruhut.

(mdk/has)
Pesan Menohok Mahfud MD buat DPR: Silakan Bagi-Bagi Kue Kekuasaan Tapi Tetaplah dalam Koridor Konstitusi

Menanggapi dinamika politik Tanah Air pasca Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 'mengebut' pembahasan RUU Pilkada pasca putusan MK

RUU Pilkada
Plt Ketum Mardiono Gelar Istigosah Hingga Malam Pencoblosan: Menjaga Suara Umat Diamanahkan ke PPP

Muhamad Mardiono telah melakukan konsolidasi pemenangan, bertemu dan menyerap aspirasi jutaan masyarakat Indonesia.

PPP
KPK Buka Suara Soal 10 Jaksa Ditarik Kejagung: Apabila Tidak Ada Masalah akan Dipromosikan

KPK menegaskan penarikan 10 jaksa itu tidak ada sangkut paut dengan perkara ditangani lembaga antirasuah.

Jaksa KPK
KPK Buka Suara Soal 10 Jaksa Ditarik Kejagung: Apabila Tidak Ada Masalah akan Dipromosikan

KPK menegaskan penarikan 10 jaksa itu tidak ada sangkut paut dengan perkara ditangani lembaga antirasuah.

Jaksa KPK
MK Ubah Syarat Pilkada, Parpol Bisa Usung Cagub Meski Tak Punya Kursi DPRD

Putusan MK itu membuat partai politik tidak meraih kursi di DPRD dapat mengusung calon di Pilkada 2024.

mk kabulkan gugatan
Moeldoko Pastikan Pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto oleh KPK Bukan karena Kritik Istana

Hasto diperiksa KPK terkait Harun Masiku beberapa waktu lalu.

Moeldoko
KPK Temukan Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Harun Masiku Usai Periksa Mantan Istri Kader PDIP

Di satu sisi juga kasus itu kembali anyar kalangan publik karena melibatkan tokoh publik yang dikenal luas.

Harun Masiku
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.

Gus Muhdlor
KPU Minta Persetujuan Tertulis untuk Ubah PKPU, Anggota Komisi II: Bisa Timbul Kecurigaan

Dia menilai, masih sangat cukup waktu untuk membahas rancangan PKPU ini dalam forum RDP.

KPU
Ajukan Gugatan ke MK, Mardiono Diminta Fokus Siapkan Bukti untuk PPP

Mardiono tak boleh bermain mata pada proses sidang di MK dan hanya fokus pada bukti dan fakta yang ada.

PPP
KPK Ingatkan Masyarakat Waspadai Penipuan SPDP Palsu

Tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.

KPK
KPU Rekapitulasi Suara Jabar dan Papua Barat Daya Malam Ini, 3 Provinsi Terakhir Besok

Pihaknya dapat menuntaskan rekapitulasi seluruh suara Pemilu 2024 pada Selasa.

Rekapitulasi KPU
Menko Luhut Tanggapi Heboh Putusan MK Ubah Syarat Pilkada: Ada Pihak yang Diuntungkan

Hasilnya, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD, dengan syarat tertentu.

Putusan MK