Adaptasi di Tengah Pandemi, Kemendagri Dorong Daerah Berinovasi
Pada kesempatan itu, sejumlah kepala daerah yang menjadi narasumber, berbagi cerita ihwal inovasi yang diterapkan dalam menangani pandemi. Seperti yang disampaikan, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman yang telah memanfaatkan teknologi berupa aplikasi.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah untuk berinovasi hadapi Pandemi Covid-19. Sebab, Pandemi ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, oleh karena itu diperlukan adaptasi yang harus dipersiapkan.
"Dalam perspektif inovasi, Covid-19 justru akan menjadi pemicu bagi kita semua termasuk daerah, untuk mengubah jalan kehidupan manusia secara menyeluruh. Oleh karenanya kreativitas dan inovasi diperlukan," kata Plt Kepala BPP Kemendagri Agus Fatoni saat webinar nasional membahas upaya daerah berinovasi dalam penanganan Covid-19, Rabu (3/6).
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Di mana rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kemendagri diselenggarakan? Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.
-
Bagaimana cara Kemendagri membantu daerah dalam mengendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
Sementara itu, Dirjen Penguatan Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Jumain Appe menuturkan upaya yang telah dilakukan dalam menangani Covid-19. Di antara beberapa ikhtiar itu, yakni dengan membentuk konsorsium yang terdiri dari kementerian/lembaga dan perguruan tinggi. Konsorsium dibutuhkan, karena penanganan pandemi tidak bisa dilakukan secara parsial.
Berbagai hasil kreasi dan inovasi dari wadah ini telah dapat dimanfaatkan. Beberapa produk yang dihasilkan itu, seperti alat pelindung diri, suplemen, minuman herbal, test kit, swab, ventilator, dan lainnya. Harga alat kesehatan tersebut, kata Jumain, diakui lebih murah ketimbang harga impor.
Pada kesempatan itu, sejumlah kepala daerah yang menjadi narasumber, berbagi cerita ihwal inovasi yang diterapkan dalam menangani pandemi. Seperti yang disampaikan, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman yang telah memanfaatkan teknologi berupa aplikasi.
Aplikasi yang diberi nama Fight Covid-19 ini, dapat memantau mobilitas pendatang, orang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan, dan pasien. "Aplikasi ini memberikan manfaat dan fungsi kontrol serta memandu Gugus Tugas Covid-19 untuk mengetahui kondisi masyarakat," ujarnya.
Dalam aspek ekonomi, Arzaldi juga menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar berbelanja produk UMKM. Untuk mengongkosi program penanganan, pemerintah juga menggalang bantuan ke pihak swasta.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, mengatakan dalam melakukan penanganan pandemi, Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan program Smart Kampung yang sudah berlangsung empat tahun. Melalui program ini, dapat membantu mencegah penyebaran Covid-19, penyaluran jaring pengaman sosial, dan pemulihan dampak ekonomi. Anas menuturkan, jaring pengaman sosial tak hanya dari anggaran belanja pemerintah daerah (APBD), tetapi juga didukung dari ASN.
"Sejak sebelum Ramadan kami kumpulkan ASN untuk memberikan paket sembako lengkap," ujarnya.
Data penerima bantuan juga disampaikan secara transparan kepada publik. Masyarakat yang berhak, tetapi belum mendapat bantuan, dapat melaporkannya secara daring. "Tidak sampai satu minggu kita beri bantuannya, setelah dilakukan verifikasi," katanya.
Di samping itu, inovasi juga dilakukan Kota Bogor. Dalam mendata penerima bantuan, Kota Bogor membuat aplikasi bernama Salur. Aplikasi ini memudahkan verifikasi data penerima bantuan sehingga kebenarannya lebih terjaga. Selain itu, untuk mengantisipasi terbatasnya anggaran bantuan, Kota Bogor menggalakkan program Jaga Asa. Program ini mendorong agar masyarakat yang ekonominya baik, dapat mengasuh keluarga yang kurang mampu. Donatur Jaga Asa ini berasal dari keluarga mampu dan mau, termasuk para ASN. "Diharapkan yang mampu ini mau membantu," ujar Kepala Bappeda Kota Bogor, Hanafi.
Selain itu, upaya inovasi juga dilakukan Kabupaten Banggai. Beberapa langkah penanggulangan dampak pandemi ini, seperti melakukan operasi pasar murah, pemberian jaminan sosial langsung ke masyarakat, dan program lainnya.
Di akhir diskusi, Agus Fatoni mengapresiasi sejumlah inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah, serta dukungan yang diberikan Kemenristek/BRIN. Kemendagri lanjutnya, juga menggelar lomba inovasi daerah, ihwal penyiapan tatanan kehidupan normal baru produktif dan aman Covid-19 di tujuh sektor. Ia mengimbau, agar pemerintah daerah dapat turut berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
Baca juga:
DPR dan Pemerintah Sepakati Perubahan Anggaran Pilkada 2020 saat Pandemi Covid-19
Cegah Salah Paham, Kemendagri Revisi Imbauan soal ASN Pengguna Ojek Online
Mendagri Tak Larang Ojek Beroperasi, Kepmendagri Berlaku dalam Lingkup ASN dan Pemda
Kemendagri dan KPK Sepakat Perlunya Data Penerima Bansos Berbasis NIK
Klarifikasi Kemendagri: Ojek Online Tidak Dilarang, ASN Harus Bawa Helm Sendiri