Agar kapok, pelaku human trafficking harus dimiskinkan bak koruptor

Menurut pakar hukum, pemiskinan pelaku human trafficking bisa dilakukan dengan delik TPPU.

2016-08-09 15:52:44

Tindak pidana penjualan orang (TPPO) dewasa ini kian mengkhawatirkan. Indonesia dalam catatan Australia Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP), bukan saja menjadi negara sumber penjualan orang ke negara lain, tetapi menjadi tujuan dari negara yang ada di ASEAN.

Hal itu terungkap dalam seminar 'Pemiskinan Harta Kekayaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penerapan Undang-undang No 8 Tahun 2010', di Hotel Horison, Kota Bandung, Selasa (9/8).

Menurut Pakar Hukum Pidana Unisba Prof. Dr. Edy Setiadi, SH, MH bahwa memiskin pelaku penjualan sangat bisa dilakukan di Indonesia dengan delik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Ini harus menjadi prioritas, di mana penerapan TPPU dan TPPO bergantung kepada penegakan hukum dan profesionalisme oleh aparat penegak hukumnya," katanya dalam seminar yang digelar Kampus Unisba Bandung, Polda Jabar dan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Jabar.

Menurut dia, cukup beralasan jika pelaku perdagangan manusia dimiskinkan. Melihat pasal 1 Undang-Undang No 8 tahun 2010, dengan memperhatikan apa yang dimaksud dalam TPPU di pasal tersebut, terlihat bahwa pencucian uang dapat juga berasal dari tindak pidana penculikan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penculikan, dan tindak pidana prostitusi.

"Sehingga dengan demikian TPPU bisa diberlakukan kepada kejahatan human trafficking," terangnya.

Di Indonesia saat ini, menurutnya masih terdapat kelemahan terhadap rumusan delik pencucian uang. Masih banyak kekurang tegasan rumusan mengenai pemberian sanksi atau ancaman hukuman.

"Ancaman hukuman yang diyakini sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan penegakan hukum TPPU. Penyebab ketidaktegasan, bisa dari pihak masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan, dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa. Serta aparat penegak hukum," jelasnya.

Wakapolda Jabar Brigjen Nana Sudjana yang hadir dalam seminar menyatakan dukungan ganjaran hukuman pemiskinan harta kekayaan terhadap pelaku human trafficking dengan TPPU. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku kejahatan luar biasa tersebut.

Polda Jabar mencatat pada tahun 2015 terdapat 26 kasus perdagangan manusia di wilayah hukumnnya. Sementara untuk tahun ini, tercatat sebanyak 16 perkara yang tengah ditangani pihaknya.

"Dengan kemiskinan itu, mereka (pelaku) kita harapkan tidak ada upaya-upaya perdagangan orang kembali," terangnya.

Nana mengaku hingga saat ini Polda Jabar belum menangani kasus perdagangan manusia yang mengarah kepada praktik TPPU. Namun, kata dia, praktik tersebut bisa saja terjadi di Jabar.

Dia menuturkan, selama ini biasanya delik TPPO sering kali berkedok perusahaan yang menawarkan jasa penyalur pekerjaan. Mafia-mafia tersbeut menjanjikan pekerjaan di suatu tempat dengan bayaran besar.

"Untuk di TPPU sementara belum, ini sedang akan kami lakukan untuk ke depan," tandas jenderal polisi bintang satu tersebut.

Baca juga:
Indonesia kini jadi tujuan perdagangan orang
Tergiur gaji Rp 1,5 juta, enam gadis Manado nyaris dijual ke Bau-Bau
Bareskrim bongkar sindikat perdagangan orang di Malaysia
Selain di Malaysia, Polri bongkar sindikat perdagangan WNI di Jepang
Kasus perdagangan WNI di Malaysia, pegawai Imigrasi akan diperiksa

(mdk/cob)