Agar Tak Gaduh, Kepala BNPT Ogah Rilis Data Instansi Terpapar Radikalisme
Suhardi juga mengaku belum melakukan penelitian jumlah TNI atau ASN yang terpapar radikalisme. Dia ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan instansi terkait.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius enggan mengungkap data instansi yang terpapar radikalisme. Alasannya, dia tidak ingin menyebabkan kegaduhan.
"Saya katakan sekali lagi saya tidak mau merilis itu walaupun ada kenapa? Yang tugas kita mereduksi nanti bikin resah. Coba contohnya sekarang perguruan tinggi sekian-sekian kan ribut itu di masyarakat," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Apa yang terjadi pada anggota TNI di Bekasi? Seorang anggota TNI Angkatan Darat (AD) berinisial Praka S (27) tewas dengan luka-luka dan berlumuran darah di tubuhnya. Korban tewas setelah menjalani perawatan di Unit Gawat Darurat RSUD Kota Bekasi.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Mengapa Museum BNPT dibangun? Museum ini bertujuan untuk menceritakan perjalanan dan sejarah terorisme di Indonesia.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
Suhardi juga mengaku belum melakukan penelitian jumlah TNI atau ASN yang terpapar radikalisme. Dia ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan instansi terkait.
"Ya kan bagaimana saya memonitor semacam itu. Kalau sekarang di Polri contohnya kan teman-teman bisa tanya sama Polri, Polwan pun terpapar yang kemarin. Jadi artinya tanyalah pada institusi masing-masing tersebut," ungkapnya.
Sumua Kementerian Koordinasi
Kendati demikian, Surahdi meminta agar semua kementerian berkoordinasi dengan BNPT. Termasuk dalam melaporkan data anggota instansinya yang terpapar radikalisme.
"Kita minta kementerian itu kalau emang ada indikasi lapor sama kita. Sehingga kita sama-sama datanya kita," ucapnya.
(mdk/eko)