Anggota DPR: Desa dan RT/RW Punya Peran Penting dalam Penanggulangan Covid-19
"Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muchamad Nabil Haroen menilai peran kelompok masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 sangat penting agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan pendekatan berbasis mikro mendapat sambutan positif.
"Sejak awal, saya sampaikan bahwa desa dan RT-RW punya peran penting dalam penanggulangan COVID-19," ujar Gus Nabil, sapaan akrabnya, dalam pernyataan tertulis dilansir Antara, Jumat (5/2).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kenapa PPPK diperkenalkan? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Mengapa DPR mengapresiasi langkah Polda Jatim dalam memberikan pendampingan kesehatan untuk petugas KPPS? “Ini langkah antisipasi yang sangat baik sekali, karena meskipun KPU sudah berusaha melakukan screening kesehatan semaksimal mungkin, namun faktanya masih banyak petugas KPPS yang sakit maupun meninggal karena tugas mereka sangat berat.
Bahkan, kata Gus Nabil, ketahanan pangan bisa dibangun di level desa atau RT-RW sehingga dengan kondisi demikian warga bisa bertahan, setidaknya dalam konteks pangan.
"Nah, kita harus menggerakkan perangkat RT-RW agar mereka mengedukasi warganya," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama itu.
Menurut dia, perangkat RT-RW juga harus dibekali teknologi informasi serta manajemen data yang memadai, misalnya untuk melapor dan meng-"update" data terkait COVID-19 di kawasan mereka.
"Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM terbukti kurang efektif. Maka harus ada pendekatan dan strategi baru agar lebih efektif, serta berdampak langsung untuk menurunkan kurva penyebaran virus," ujarnya.
Ia berpendapat pelibatan jaringan bintara pembina desa (babinsa) hingga TNI dan Polri itu bisa saja efektif, tapi harus dipertimbangkan secara matang.
Jangan sampai, kata dia, pelibatan aparat itu menimbulkan masalah baru karena pendekatannya keamanan.
"Pendekatan paling baik, yakni dengan pendekatan sosial, misalnya dengan menggandeng NU, Muhammadiyah, hingga pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk keindonesiaan," imbuhnya.
Namun, diakuinya bahwa kedua pendekatan itu punya kelebihan dan kekurangan sehingga harus dipilih mana yang paling tepat.
Di satu kawasan, kata dia, bisa jadi pendekatan provinsi lebih baik daripada di provinsi lain, sementara di kawasan lain justru pendekatan kota atau kabupaten lebih tepat.
"Maka, harus disiapkan instrumen yang tepat untuk menganalisa itu, dan dengan indicator yang jelas, kebijakan bisa diterapkan secara maksimal," katanya.
Selain itu, politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa kedua hal, yakni kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat harus saling melengkapi.
"Nah, pemerintah harus konsisten dengan kebijakan, sementara kita terus mengajak dan mengedukasi warga agar mentaati protokol kesehatan seraya saling membantu agar kita bisa melewati pandemi ini," katanya.
Baca juga:
Satgas: PPKM Harus Berskala Mikro Sampai Tingkat Desa untuk Tekan Laju Covid-19
Wagub DKI Pastikan Tak Ada Lockdown saat Akhir Pekan
Malam Ini, Pemerintah Rapat dengan Kepala Daerah Bahas Perpanjangan PPKM Jawa Bali
DPRD Minta Pemprov DKI Mitigasi Dampak di Masyarakat Terkait Lockdown Akhir Pekan
Gubernur Kaltim Berlakukan PPKM di 10 Daerah, Larang Warga Aktivitas saat Akhir Pekan