Anggota DPR Dukung Pelibatan TNI Bantu Amankan Infrastruktur Kelistrikan
"Kerjasama TNI untuk pengamanan aset-aset vital negara sudah ada sejak TNI dipimpin Pak Moeldoko," kata Tamliha
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mendukung pelibatan TNI menjaga infrastruktur kelistrikan sebagai salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas). Hal ini guna mengantisipasi adanya sabotase pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan listrik padam secara massal.
Usulan pelibatan TNI ini muncul imbas pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya pada Minggu (4/8) lalu.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Kenapa PSU DPD RI Sumbar dilakukan? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) umumkan hasil Pemunguntan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
Menurutnya, Pasal 7 ayat (2) UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI menyebutkan salah satu tugas pokok TNI adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.
Dia mengatakan kerjasama TNI untuk mengamankan aset-aset vital milik negara termasuk infrastruktur kelistrikan sudah lama dilakukan. "Kerjasama TNI untuk pengamanan aset-aset vital negara sudah ada sejak TNI dipimpin Pak Moeldoko," kata Tamliha di Jakarta, Jumat (9/8).
Dia menekankan pertahanan negara jangan diartikan secara sempit seperti perang. Namun harus dimaknai secara luas yaitu menyangkut kepentingan masyarakat. Pertahanan negara, menurutnya, bisa diartikan sebagai pangan, energi listrik dan hal-hal vital yang harus dilindungi.
"Kalau TNI saat ini melakukan kerjasama pengamanan infrastruktur kelistrikan, itu sangat bagus dan positif," ujarnya.
Senada dengan Tamliha, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai PLN secara internal memerlukan perbaikan sistem manajemen agar berkualitas dan secara eksternal perlu meningkatkan sistem keamanan kelistrikan agar peristiwa "blackout" tidak terulang lagi.
Menurut politisi PKB itu, PLN harus melakukan langkah maju dalam upaya pengamanan infrastruktur kelistrikan yaitu dengan menggandeng TNI-Polri.
Dia mengingatkan bahwa TNI diamanahkan untuk menjaga aset bangsa dan negara khususnya objek vital nasional.
"TNI-Polri adalah 'backup' pengamanan kita, sebagai ujung tombak. Peran TNI bukan hanya ketika perang saja sehingga wajar untuk diikutsertakan dalam pengamanan infrastruktur kelistrikan," ucap Nasim.
Dia mengkritik agar pengamanan infrastruktur kelistrikan harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Dia tidak ingin setelah ada kejadian listrik padam selama 9 jam, baru dicarikan solusi.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, seluruh dugaan atas mati listrik massal yang terjadi pada Minggu 4 Agustus 2019 lalu akan sepenuhnya ditelusuri. Termasuk dugaan adanya sabotase atas peristiwa itu.
"Faktor human, itu pun akan didalami. Sangat mungkin perbuatan melawan hukum, mungkin ada sabotase," tutur Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).
Menurut Dedi, hasil sementara dari keterangan empat saksi pihak PT PLN Persero menyatakan bahwa faktor alam menjadi dugaan kuat penyebab terjadinya mati listrik massal.
"Kemarin dari Bareskrim sudah turun, melakukan pencegahan. Yang dilakukan untuk penyelidikan awal dari hasil keterangan empat petugas PT, salah satu faktornya penyebab utamanya alam. Karena diassesment juga dari Semarang, perbatasan Jateng," jelas dia.
Kasus ini, lanjut Dedi, tentunya membutuhkan proses pengungkapan yang kompleks. Termasuk perlunya bantuan para ahli.
Baca juga:
Anggota DPR soal Pemadaman Listrik Massal: Bukan Saatnya Saling Menyalahkan
Polisi Periksa 20 Saksi Terkait Kasus Listrik Padam
Pasca Blackout, PLN Jabar Siapkan Kompensasi Rp363 Miliar untuk 14,2 Juta Pelanggan
Blackout Berbuntut Gugatan Rp40 Triliun Class Action ke PLN & Menteri BUMN
3 Hal yang Bisa Dilakukan PLN Agar Pemadaman Listrik Massal Tak Terulang