Anggota DPR Lapor Kapolri: Di Daerah Banyak Cerita Rekayasa Kasus oleh Polisi
Pengawasan internal Polri harus diperkuat tanpa ada faksi-faksi di tubuh korps Bhayangkara.
Anggota Komisi III Benny K Harman meminta kasus pembunuhan terhadap Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat yang didalangi mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dijadikan Polri untuk membenahi internal. Benny menilai pengawasan internal Polri harus diperkuat tanpa ada faksi-faksi di tubuh korps Bhayangkara.
"Pengawasan internal kepolisian harus kuat pak. Jangan lagi ada kelompok-kelompok didalamnya, matahari hanya ada satu, bapak," kata Benny dalam rapat antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Bagaimana upaya Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam meningkatkan citra Polri di mata masyarakat? Untuk menyakini masyarakat jika Polri 'Tidak Anti Kritik', dibentuklah suatu program yang dekat dengan warga. Yakni 'Jumat Curhat', kegiatan interaksi langsung dengan warga ini dilaksanakan oleh seluruh personel di wilayah hukumnya masing-masing hingga petinggi Polri.Tak hanya itu, untuk lebih mendekatkan diri dengan warga. Polri pun juga membentuk 'Polisi RW', di setiap daerah atau wilayah. Bahkan, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran turun dan berkomunikasi langsung dengan warga.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa Brigadir Jenderal Sahirdjan? Bapak Itu Brigadir Jenderal Sahirdjan, Guru Besar Akademi Militer!
-
Mengapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak dapat hadir di HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
Benny memaklumi di setiap institusi memiliki masalah, tetapi dengan kewenangan dimiliki Kapolri diharapkan persoalan tersebut dalam diselesaikan. Termasuk Benny meminta Kapolri menuntaskan persoalan rekayasa kasus di daerah.
"Bapak perintahkan sampai tingkat kabupaten kota banyak sekali cerita rekayasa kasus, mohon maaf saja banyak sekali mungkin kesempatan lain kita akan membawa menyampaikan laporan tentang rekayasa kasus," ujar Benny.
Polri Diminta Menjaga Independensi
Benny juga meminta Polri menjaga independensi. Dia berharap Polri tak menjadi alat politik atau tim sukses dalam Pileg maupun Pilpres.
"Jadi ada satgas-satgas, satgas apa merah putih, apalagi satgas yang lain. satgassus, kalau bisa sudah dibubarkan ini, ya pak sudah dibubarkan pak," kata Benny.
Terakhir Benny meminta Kapolri agar menegakkan hukum tak tumpul ke atas. Hal itu sekaligus menepis pesimisme publik terhadap kepolisian.
"Ketiga tegakkan lah hukum sepetri yang menjadi komitmen bapak secara adil tanpa pilih kasih. Kita balikanlah apa yang publik katakan selama ini hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Bapak balikkan tajam ke atas ya kalau tak bisa tajam ke atas ya mungkin ke samping," tutup anggota Komisi III DPR fraksi partai Demokrat ini.
(mdk/gil)