Anggota DPR Minta Menko Perekonomian Dihadirkan saat Bahas Masalah Minyak Goreng
Andre juga meminta Mendag Lutfi tidak hanya membuat aturan seperti macan kertas saja. Pemerintah seharusnya tidak tunduk kepada pengusaha. Pemerintah diminta mengambil kebijakan tegas terhadap produksi dan distribusi minyak goreng.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menko Perekonomian Airlangga dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga dihadirkan dalam rapat membahas masalah minyak goreng dengan DPR. Menurut Andre, pengambilan keputusan soal minyak goreng ini justru berada di tangan Menko Perekonomian.
Selain itu, jangan hanya menjadikan Menteri Perdagangan sasaran tembak masalah kelangkaan minyak goreng.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Siapa yang ikut merapatkan barisan di pertemuan Koalisi Perubahan? FOTO: Momen Anies-Muhaimin dan Pimpinan Koalisi Perubahan Rapatkan Barisan Bahas Hak Angket Dalam momen tersebut, Koalisi Perubahan menegaskan pihaknya tetap solid dalam menyikapi perkembangan politik usai pemungutan suara pada Pemilu 2024. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (kiri) bersama pimpinan Koalisi Perubahan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (dua kanan) dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024).
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
"Ini saya usulkan bapak pimpinan kita harus bahas kembali bagaimana Menperin bisa bersama kita. Jangan sampai kita rapat sepihak-sepihak ya enggak komprehensif. Mendag jadi santapan tapi ternyata keputusan UU sudah mengubah hal itu kewenangan sudah bergeser ke Menperin bahkan keputusan diputuskan oleh Menko Perekonomian. Seharusnya Menko Perekonomian bisa kita undang," ujar Andre dalam rapat membahas minyak goreng dengan Mendag di DPR RI, Kamis (17/3).
Andre juga meminta Mendag Lutfi tidak hanya membuat aturan seperti macan kertas saja. Pemerintah seharusnya tidak tunduk kepada pengusaha. Pemerintah diminta mengambil kebijakan tegas terhadap produksi dan distribusi minyak goreng.
"Untuk itu pak menteri seharusnya pemerintah mengambil langkah lebih tegas bukan mengalah terhadap perusahaan produsen kelapa sawit yang jelas menikmati untung luar biasa. 700 dollar saja mereka sudah untung pak. Apalagi sekarang mereka sudah kaya raya konglomerasi masa tidak rugi untuk kepentingan rakyat. Itu yang jadi tuntutan kita," tegas Andre.
Politikus Gerindra ini menyatakan, bila menteri perdagangan meminta perubahan undang-undang, Komisi VI siap memberikan dukungan politik. Sebab, posisi Mendag dalam masalah kelangkaan minyak goreng ini dinilai tidak kuat.
"Seharusnya pemerintah konsisten di situ tidak kalah dengan pengusaha itu. Kalau pak menteri butuh revisi undang-undang, kami di Komisi VI siap memberikan dukungan politik apalagi kita dengar cerita bapak tadi. Ya menteri perdagangan sudah jadi macan kertas. Semua di Menperin semua di Menko perekonomian untuk apa ada menteri perdagangan lagi? Kalau semua dibawa ke ratas, menko perekonomian. Seharusnya menko perekonomian yang hadir di sini duduk bersama kami pak bukan bapak jadi sasaran tembak saja," tegas Andre.
Baca juga:
Laporkan Mafia Minyak Goreng, MAKI Ungkap Pelaku Berkedok Kirim Sayuran
Mendag Lutfi Jelaskan Alasan Tak Kuasa Tindak Penimbun Minyak Goreng
MAKI Laporkan Eksportir Mafia Minyak Goreng, Kirim 23 Kontainer Cuan Rp10 Miliar
Mendag Lutfi Duga Mafia Minyak Goreng Bisa Untung Rp9 Miliar
Mendag Bongkar Permainan Mafia Minyak Goreng di Depan DPR
Mendag Lutfi Minta Maaf Tak Bisa Kontrol Mafia Minyak Goreng
Mendag Ngaku Tak Pernah Ngelak Rapat dengan DPR