Anggota DPR sebut pembubaran ormas harus lewat pengadilan
Komisi III ingin agar pergerakan ormas-ormas lebih tertib dan teratur. Cara untuk membuat ormas lebih tertib yakni dengan mendorong revisi UU tentang ormas.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil mengatakan pembubaran ormas hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. Nasir menjelaskan, pengadilan berhak membubarkan ormas melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU dan Pancasila.
"Jadi membubarkan ormas itu kan harus lewat pengadilan. Pengadilan lah yang berhak mengatakan bahwa ormas ini misalnya bertentangan dengan NKRI Atau bertentangan dengan UU atau Pancasila misalnya," kata Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
Komisi III, kata Nasir, ingin agar pergerakan ormas-ormas lebih tertib dan teratur. Cara untuk membuat ormas lebih tertib yakni dengan mendorong revisi UU tentang ormas.
"Kalau kita ingin agar ormas-ormas lebih tertib lebih teratur dan kemudian menjaga kerukunan dan menjaga NKRI mari kita ubah UU tentang ormas tersebut," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, membubarkan ormas tidak mudah sebab harus melalui tahapan yang cukup panjang.
"Membubarkan ormas itu tidak mudah seperti membubarkan apalah, ada tahapan peringatan pertama, kedua, ketiga, ada proses pengadilan dan sebagainya, panjang," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/1).
Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menegaskan, Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan ormas. Kemendagri hanya bisa mendaftarkan ormas untuk kemudian dinyatakan memiliki legalitas.
"Tidak, tidak ada kewenangan (pembubaran ormas) di Kemendagri. Kami hanya tugasnya mendaftar, ada juga yang mendaftarnya di Kemenkum HAM lewat online bisa," jelasnya.
Tjahjo menambahkan, ormas Front Pembela Islam (FPI) saat ini sudah terdaftar di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Ormas ini belakangan gencar diminta agar segera dibubarkan karena dianggap biang ricuh.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR meminta Polda Metro untuk meminimalisir potensi pelanggaran netralitas dalam melibatkan Ormas dan satpam? “Namun yang perlu dipastikan juga adalah terkait SOP, harus clear dan seragam. Ini demi meminimalisir potensi adanya kejadian-kejadian tidak netral nantinya. Jadi kalau dengan dilibatkan malah jadi tak netral, nanti kita sanksi keras,” ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (6/11).
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Bagaimana cara DPR RI memastikan kinerja BUMN yang mendapat PMN? Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI," ujarnya.
Baca juga:
Jokowi perketat pembentukan ormas karena sudah terlalu banyak
Mendagri sebut pemerintah tak bisa bubarkan FPI tanpa dasar jelas
Mendagri bilang FPI bisa dibubarkan, asal penuhi syarat ini
Wiranto janji tindak tegas ormas yang menyalahi aturan hukum
Panglima TNI siap hadapi ormas bertentangan dengan Pancasila
Ultimatum FPI, Kapolda Jabar Anton Charliyan tak takut dicopot