Anggota pansus janji revisi UU terorisme rampung November 2017
Anggota pansus janji revisi UU terorisme rampung November 2017.Tujuannya agar UU Terorisme baru itu bisa efektif tanpa mengurangi rasa keadilan dan tetap terlindungi HAM.
Pasca tragedi bom bunuh diri di Kampung Melayu pekan lalu, anggota Pansus Revisi UU Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi berjanji mempercepat pembahasan revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bobby menyebut Pansus berupaya membahas sejumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang menyangkut deteksi dini dan pencegahan aksi terorisme. Pembahasan RUU ini ditargetkan bisa rampung sebelum November 2017.
"Kami ingin UU ini diselesaikan sehingga bisa memperkuat upaya deteksi dini dan pencegahan aksi teroris, tapi juga tetap tidak melanggar HAM," kata Bobby saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (29/5).
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan trem di Jakarta dihentikan? Operasional trem kemudian dihentikan pada 1959.
-
Kapan Kota Tua Jakarta didirikan? Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada 1526, ketika Fatahillah, seorang komandan dari Kesultanan Demak, menyerang Pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
Pembahasan RUU Terorisme kini telah masuk tahap sinkronisasi dan harmonisasi beberapa hal teknis. Semisal, definisi terorisme, batas waktu penanganan pencegahan menjadi 30 hari hingga tupoksi serta kewenangan BNPT.
"Contoh, definisi terorisme yang tidak ada sebelumnya, dimana diseluruh dunia ternyata berbeda-beda. Lantas pasal mengenai penahanan preventif dari 7 menjadi 30 hari, ramai diberitakan publik 'bakal' melanggar HAM. Lantas bila anak-anak terlibat teroris apakah merefer ke UU Sistem peradilan Anak 2012 atau lex specialist," terangnya.
Politisi Partai Golkar ini menuturkan, sejak pemerintah menyampaikan draf DIM, pansus telah mengundang sejumlah stakeholder untuk melakukan kajian-kajian. Tujuannya agar UU Terorisme baru itu bisa efektif tanpa mengurangi rasa keadilan dan tetap terlindungi HAM.
"Pansus menggelar kajian dengan mengundang banyak stakeholder, mengunjungi semua gugus tugas penindakan teroris, setelah itu, masing-masing poksi (fraksi) mempelajari, dan memberikan posisi politik nya dalam DIM, yang tentunya berbeda-beda," ujar Bobby.