Arief mundur dari Ketua DPRD Malang agar bahasan APBD tak terganggu
PDIP mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan gratifikasi terhadap mantan Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono. PDIP menghormati proses hukum kendati kadernya harus menjadi tersangka.
PDIP mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus dugaan gratifikasi terhadap mantan Ketua DPRD Malang M Arief Wicaksono. PDIP menghormati proses hukum kendati kadernya harus menjadi tersangka.
Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur Sri Untari menyatakan, partainya memiliki komitmen terhadap penegakan hukum. Karena itu mendukung segala upaya yang sedang dilakukan hingga saat ini.
"Terkait masalah yang terjadi di Kota Malang, PDI Perjuangan menghormati penegakan hukum yang dilaksanakan oleh KPK," kata Sri Untari dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Kota Malang, Kamis (10/8).
Pernyataan tersebut disampaikan terkait penetapan tersangka atas Muhammad Arief Wicaksono, Ketua DPC PDIP yang juga Ketua DPRD Kota Malang.
KPK telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota, DPRD, rumah dinas ketua DPRD dan lain-lain.
"Kami prihatin yang terjadi di PDI Perjuangan, tetapi atas apa yang menimpa kader kami. Kami menghormati itu dengan menjunjung prinsip hukum praduga tak bersalah. Kami akan mengikuti proses hukum yang berlaku," katanya.
Arief mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kota Malang setelah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi. Sebuah pernyataan bermaterai ditandatangani dan dibacakannya di depan para pengurus PDIP.
Kata Untari, langkah mundur Arief dilakukan dengan penuh kesadaran diri dan keikhlasan, demi menjaga nama partai, harkat dan martabat partai. Selain untuk menjaga namanya secara pribadi.
"Agar yang bersangkutan mengikuti proses hukum yang berjalan dan berkonsentrasi untuk mengikuti proses hukum," katanya.
Surat pengunduran diri Arief akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, KPU, Wali Kota Malang dan DPD serta DPP PDIP.
"Ini semuanya kami lakukan demi menjaga pemerintahan Kota Malang yang saat ini sedang melakukan pembahasan anggaran APBD tahun 2017, agar berjalan dengan baik," katanya.
Pihaknya tidak ingin prosesnya berjalan menjadi kurang baik karena penetapannya sebagai tersangka. Arief, katanya menunjukkan sikap gentleman dengan mundur sebagai Ketua DPRD.
Baca juga:
Giliran gedung DPRD Kota Malang digeledah KPK
Rapat Banggar DPRD Malang dihentikan saat KPK lakukan penggeledahan
KPK tetapkan Ketua DPRD Kota Malang tersangka korupsi
Jadi tersangka, Ketua DPRD Kota Malang mengundurkan diri
Wali Kota Malang bersumpah demi Allah tidak diperiksa KPK
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.