Arteri Dahlan dan Ashabul Kahfi Diamankan Askar, Ini Penyebabnya

Dua anggota DPR-RI yang menjadi bagian dari Tim Pengawas (Timwas) Haji sempat berurusan dengan polisi Arab Saudi atau Askar. Mereka adalah Arteria Dahlan dan Ashabul Kahfi mengaku sempat diperiksa oleh Askar lantaran tidak membawa identitas visa resmi haji.

Hal itu diungkapkan Arteria dalam rapat bersam Kementerian Agama di Kawasan Jarwal, Mekkah, pada Rabu (12/6) lalu. Dia mengaku sempat berurusan dengan Askar saat berada di Masjid Tan'im. Namun Arteria tidak bisa menunjukkan paspor dan visa karena sedang mengurus izin smart card atau nusuk.

"Paspor dan visa saya kan di kamu, lagi dipakai buat nusuk," kata Arteria, dikutip Kamis (13/6).

Setelah berdebat di situ, akhirnya Arteria dan Ashabul Kahfi dibebaskan. Namun ketika dalam perjalanan menuju Masjidil Haram, mobil yang ditumpangi keduanya kembali dikejar Askar.

"Jadi mobil kita dihadang polisi kaya mau nangkep orang. Ribut lagi di situ, setelah itu ada satu polisi yang tidak bicara tapi malah menyuruh kita masuk ke mobil," kata Arteria.

"Bayangin Komisi III ditangkap polisi, malu kita Pak. Tadinya saya enggak mau cerita tapi karena kita di Tanah Suci enggak papalah kita buka-bukaan saja," ungkap Politisi PDIP ini.

Keduanya pun dibawa ke kantor Askar dan dimasukkan dalam ruangan selama kurang lebih 10 menit. 

”Setelah dilakukan proses komunikasi dan koordinasi, akhirnya dibebaskan,” cerita Arteria dalam forum tersebut.

Karena itu, kata Arteria, aturan yang ketat yang dirasakan tersebut semoga bisa menjadi pelajaran bersama bagi seluruh warga bangsa.

”Pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menerapkan aturan secara lebih ketat. Terutama terkait penggunaan visa haji. Ini harus benar-benar dipatuhi,” kata Arteria.

Pada penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah Arab Saudi memang menerapkan aturan ketat terhadap siapapun yang hendak masuk Makkah. Hanya yang mengantongi visa resmi yang boleh masuk dan berhaji.

Aturan ini diberlakukan terhadap warga asing dari semua negara termasuk dari Indonesia. Bahkan puluhan WNI sudah dipulangkan pemerintah Arab gara-gara tidak mengantongi visa haji resmi.

Dalam rapat tersebut, sejumlah pimpinan timwas serta pimpinan DPR RI hadir. Di antaranya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi, serta para Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Sementara itu, dari Kemenag RI dipimpin langsung oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Hadir pula Wamenag Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Faisal, dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief. Hadir pula dalam rapat tersebut pimpinan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), Konsul Haji KJRI di Jeddah, serta para Amirul Haj.

Ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Di antaranya perkembangan terakhir persiapan layanan pada puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), serta evaluasi atas penyelenggaraan ibadah haji pada fase keberangkatan hingga menjelang puncak haji.

Pelaksanaan puncak ibadah haji tinggal menghitung hari. Pemerintah Arab Saudi makin memperketat dan rajin menggelar operasi terhadap jemaah atau orang asing yang ada di Mekkah. Hanya mereka yang mengantongi visa haji dan surat izin resmi (tasreh) yang diizinkan berada di Kota Suci ini.