Bahas kebakaran hutan, Polda gelar rapat dengan Gubernur Riau
Rapat pertemuan dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Kapolda Riau, Komandan Lanud, Kajati Riau dan Kepala BPBD.
Sejumlah petinggi institusi di Riau melakukan rapat pertemuan di ruangan Tribrata Mako Polda Riau Selasa (17/6) membahas kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah.
Rapat pertemuan dihadiri Gubernur Riau H Annas Maamun, dan Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman, Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Kolonel (Pnb) M Khairil Lubis, Kajati Riau Setya Untung, Danrem Wirabima 031 Brigjend TNI Prihadi Agus Irianto, Kepala BPBD Riau Said Saqlul, dan sejumlah perusahaan perkebunan.
Kapolda Riau Brigjen Pol Condro Kirono yang memimpin pertemuan, dengan didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, membahas sejumlah langkah komprehensif antisipasi karhutla di Riau yang akan diterapkan dalam metode jangka pendek, menengah dan jangka panjang ke depannya.
Menurut Condro, Pemerintah daerah dan Forkopimda sepakat untuk menjalankan 13 langkah antisipasi, yaitu dengan Penerbitan peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut untuk memastikan lahan ini selalu basah, ini akan segera diterapkan pada minggu ke empat di bulan Juli 2014.
Riau harus segera membuat peta rawan kebakaran hutan dan lahan yang nantinya dilengkapi oleh Kemenhut dan didayagunakan secara optimal oleh gubernur.
"Kemudian melakukan peningkatan Kapasitas Pemda dalam upaya pencegahan karhutla, Percepatan sosialisasi hingga ketingkat RT/RW, memantau pembukaan lahan tanpa dibakar, dan mempercepat upaya pembentukan Masyarakat peduli api (MPA),"ujar Condro.
Dalam 13 kerangka penerapan tersebut, juga dibahas terkait Instrument audit ketaatan terhadap perusahaan yang diwilayahnya kerap ditemukan titik panas, dan Rencana pencegah kebakaran, dengan membentuk regu pencegah kebakaran (RPK).
"Ini dinilai perlu dimobilisasi dengan mengutamakan perangkat yang sudah ada dengan koordinasi oleh wakil bupati dimasing-masing daerah,"ujarnya.
Pemerintah juga fokus terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pencegahan karhutla, dan membangun situation room yang digunakan sebagai pusat monitoring pencegahan penanggulangan karhula, serta meningkatkan sarana komunikasi antara masing-masing instansi pemerintah dalam upaya pencegahan karhutla Riau.
"13 pencanangan ini, akan segera dilakukan oleh seluruh lapisan pemerintahan dan instansi terkait, serta perusahaan yang dirasa memiliki kewajiban bersama dalam upaya pencegahan karhutla tersebut,"pungkasnya.